MIFEE, Untuk Siapa?

0
63

MIFEE (Merauke Integrated Food and Energi Estate) atau program pengembangan pangan dan energi yang dikelola secara terpadu di wilayah Merauke, Provinsi Papua, dengan skala areal yang sangat luas. Kementerian Pertanian mencanangkan luas areal seluas 2,5 juta hektar dan direkomendasikan Tim BKPRN (Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Nasional) sebesar 1.282.833 ha atau sekitar 30 persen dari luas wilayah Kabupaten Merauke saat ini.

Pemerintah membayangkan dan menyuarakan, adanya mega proyek MIFEE akan menghasilkan tambahan cadangan pangan, antara lain: beras 1,95 juta ton, jagung 2,02 juta ton, kedelai 167.000 ton, ternak sapi 64.000 ekor, gula 2,5 juta ton dan CPO 937.000 ton per tahun, pada tahun 2030. PDRB per kapita Merauke terdongkrak menjadi Rp 124,2 juta per tahun pada tahun 2030. Tidak hanya itu, devisa negara dihemat hingga Rp 4,7 triliun melalui pengurangan impor pangan. Seterusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

Mimpi proyek MIFEE yang pro poor dan pro environment hanya pencitraan pemerintah dan menjadi kedok kebijakan ketahanan pangan hari ini. Realitasnya, menunjukkan wajahnya yang neoliberal dan artinya pro pada kepentingan modal.

Peta Rencana Investasi yang dikeluarkan BKPMD Merauke (2011) menunjukkan ada 46 perusahaan yang telah mendapatkan ijin lokasi di seluruh wilayah kabupaten Merauke dengan luas sekitar 1.778.908 ha, diantaranya ada 20 perusahaan perkebunan tebu yang menguasai lahan seluas 762.116,53 ha, ada enam perusahaan hutan tanaman yang menguasai lahan seluas 626.819 ha, ada 10 perusahaan perkebunan sawit yang menguasai lahan seluas 389.887 ha, ada lima perusahaan perkebunan tanaman pangan yang menguasai lahan seluas 79.500 ha dan terdapat dua perusahaan industri pengolahan ikan dan empat perusahaan industri kayu olahan yang keseluruhannya menguasai lahan seluas 6.073 ha. Sampai saat ini, diperkirakan luas lahan tanaman pangan dan perkebunan masyarakat hanya seluas 34.000 ha.

Investasi skala besar ini melibatkan pengusaha dan grup perusahaan PMA dan BUMN ternama, seperti: Korindo Grup, Rajawali Grup, Medco Grup, Central Cakra Murdaya Grup, Wilmar International, Sumber Alam Sutera dan sebagainya. Perusahaan yang terbesar memiliki lahan pada kawasan diatas adalah Medco Grup seluas 378.619 ha, menyusul Central Cakra Murdaya Grup yang total memiliki lahan seluas 137.963 ha. Menyusul anak perusahaan Rajawali Grup dan Korindo Grup, keduanya memiliki lahan mencapai sekitar 180.000 ha. Tanaman tebu dan sawit yang dihasilkan untuk kepentingan komersial dan ekspor.

DR. Laksmi Savitri (Juni 2011) mengatakan telah terjadi transformasi relasi produksi dalam urusan MIFEE, pengkaplingan lahan pertanian untuk komoditi ekspor dan digantikannya pangan lokal dengan produk impor. Situasi ini akan dan dipastikan merubah struktur masyarakat Orang Papua Asli (OPA) dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan. Keluarga petani yang masih sangat tergantung pada tanah dan hutan dengan corak pertanian sederhana dan mandiri dipaksa berubah ke sistem pertanian modern, yang bukan dihasilkan untuk kepentingan mencukupi kebutuhan pangan sendiri, melainkan untuk menghasilkan komoditi ekspor.

Masalahnya, tidak ada perlindungan pada keamanan manusia (human security), hak atas tanah dan keamanan pangan, mengakibatkan OPA terlilit dalam budaya ekonomi yang rumit dan dikendalikan oleh pemilik modal, keluarga petani yang mandiri menjadi tergantung pada modal dan corak produksi baru, yang tidak dikuasai. OPA yang mempunyai pengetahuan hukum terbatas dan terlilit dalam permasalahan ketidak adilan “tipu-tipu” sewa dan ganti rugi tanah maupun tanaman. OPA hanya diberikan informasi bayangan manfaat keuntungan uang kompensasi dan janji-janji pembangunan. OPA tersingkir oleh tenaga kerja terlatih yang datang dari luar pulau Papua. Lingkungan yang porak poranda tidak hanya mengacaukan keseimbangan kosmik, sosial religius, juga mengakibatkan bencana ekologi. Inilah resiko dan situasi yang sedang terjadi dan akan terjadi nanti.

Pemerintah mengetahui resiko dan kejadian ini, tetapi tidak mempedulikannya. Pemerintah tidak mempersiapkan masyarakat, tidak pernah ada sosialisasi, pertemuan-pertemuan untuk merestui proyek MIFEE dilakukan secara terpaksa. Pemerintah justeru terus memproduksi kebijakan peraturan untuk memperlancar proyek MIFEE, antara lain: Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008 – 2009, yang meminta Menteri Pertanian dan mengeluarkan kebijakan pengembangan food estate di Merauke. Food Estate merupakan konsep dasar pengembangan MIFEE, untuk usaha budidaya tanaman skala luas (minimal 25 hektar).

Kebijakan lain yang mendukung proyek MIFEE, antara lain: Undang Undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Undang Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang menetapkan Merauke sebagai kawasan andalan untuk pertanian dan perkebunan. Pada tahun 2010, pemerintah SBY mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, yang salah satu ketentuannya (Pasal 8), memfasilitasi dan mengjustifikasi perusahaan swasta untuk menguasai lahan sebesar 10.000 hektar dan untuk wilayah Papua dapat diberikan dua kali lebih luas atau sama dengan 20.000 hektar. Diterbitkan pula PP No 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan dan PP No. 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Undang-undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, yang penuh kontroversial bertentang dengan konstitusi dan aspek keadilan sosial. Rancangan “regulasi pesanan” ini dicurigai untuk meloloskan dan memuluskan kepentingan pemilik modal dalam menguasai lahan luas, termasuk untuk kepentingan MIFEE. Pemerintah ngotot untuk mendorong lahirnya RUU ini karena desakan pengusaha pemilik modal. Misalnya, KADIN (Kamar Dagang dan Industri), yang terus menyuarakan dan mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak dan insentif fiskal untuk mendukung investasi. Hal ini terlihat pula dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 -2025.

Dalam pertemuan Asean Summit ke 18 tahun 2011 di Jakarta, Menteri Pertanian Suswono masih mengundang investor dari negara-negara Asean untuk berinvestasi mengembangkan kawasan food estate di Papua. Pemerintah aktif mengundang investor asing yang aktif mengincar lahan-lahan di Indonesia dan memproduksi kebijakan untuk memperlancar kepentingan investasi mega proyek MIFEE, mulai dari kemudahan pajak dan pengurusan perijinan, hingga kemudahan untuk penyediaan lahan.

Disisi lainnya, pemerintah belum menyelesaikan kebijakan yang langsung berhubungan dengan proyek, misalnya: belum ada RTRW Kabupaten ataupun Provinsi dan tidak diketahui masyarakat, tidak ada ANDAL Kawasan dan melakukan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), belum ada penetapan alokasi status lahan, penetapan prosedur dan insentif perijinan, serta pengesahan aturan pendukung MIFEE, seperti: Perda Kabupaten Merauke tentang Manajemen Hak Tanah Ulayat dan Perda Kabupaten Merauke tentang Community Development, sebagaimana tertuliskan dalam masterplan MIFEE.

Jelas, MIFEE tidak sungguh-sunggu untuk kepentingan OPA dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bupati Merauke, Romanus Mbarak menyatakan, “jika MIFEE datang dengan investasi dan ambil lokasi tanah saja, lebih baik MIFEE ditolak dan tidak perlu masuk ke Merauke karena akan membunuh dan mengambil hak orang asli Papua”.

Apakah ada alternatif lain untuk membangun perkonomian dan memberdayakan ekonomi Orang Papua? Prof. Dr. Endang Sukara, Wakil Ketua LIPI, dalam Diskusi Meja Bundar di LIPI Jakarta, 1 Juni 2011, mengatakan bahwa LIPI telah lebih dari 20 tahun melakukan penelitian di Papua. Sehubungan dengan pembangunan pangan, Papua memiliki hutan sagu dan berbagai spesies sagu, yang semua bagiannya bisa digunakan. Mestinya di Papua dibangun industri pengolahan sagu untuk noodle dan berbagai bahan makanan olahan. Seharusnya makanan paripurna pangan dunia terjadi dan dimulai dari Papua. Ini cukup untuk masyarakat Indonesia, bukan hanya terpengaruh dengan grand strategy beras saja. Fokus pada sagu dan ikan sebagai sumber protein dan nutrisi, sehingga bisa menjadi gudang pangan dunia. Dari pada hutan dataran rendah dihancurkan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here