Papua Butuh ‘Political Will’

0
37
Diskusi Meja Bundar
Diskusi Meja Bundar

Diskusi Meja Bundar yang diselenggarakan di LIPI kerjasama antara Pusaka, LIPI, dan sejumlah LSM di Indonesia menunjukkan dengan jelas variasi pandangan tentang Papua dan pembangunan. Bahkan di kalangan orang Papua. Forum itu menunjukkan pandangan dari kelas-kelas. Jelasnya adalah polarisasi pandangan antara mereka yang mewakili ‘kuasa negara’, ‘kekuatan modal’, dan ‘keprihatinan kemanusiaan’. Simak pernyataan-pernyataan mereka di bawah ini.

Diskusi Meja Bundar
Diskusi Meja Bundar

Kami dari Rajawali Group sudah mendapat ijin atas lahan seluas 40.000 hektar. Kami selalu konsisten mengembangkan aspek sosial yang menjadi tanggung jawab perusahaan….”, tegas perwakilan Rajawali Group. Sayangnya begitu habis bicara ia langsung pergi tanpa pamit dan tidak bisa dimintai klarifikasi. PT. Rajawali, menurut data dari BKPMD Merauke sudah mendapatkan ijin atas lahan 25.000 hektar. Kapan dan bagaimana tiba-tiba ada tambahan 15.000 hektar di Auditorium LIPI? Dia mungkin tidak tahu atau tidak peduli dengan protes masyarakat Onggari, Domande, Kaiburse di Merauke sehingga dengan lepas menyatakan betapa baiknya perusahaannya dan betapa peduli mereka kepada manusia dan lingkungan. Entah pada manusia dan lingkungan mana kepedulian itu, tidak cukup jelas dalam pembicaraannya.

Merauke butuh pembangunan yang tidak menjadikan orang Papua sebagai korban. Orang Papua harus menjadi tuan rumah, dan pihak di luar Merauke harus menempatkan diri dengan posisi membantu”, demikian kata Romanus Mbaraka, Bupati terpilih Merauke.

“Papua sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Dan semua itu sangat potensial untuk meningkatkan kehidupan OPA jika pembangunan dilakukan dengan berpusat pada manusia Papua dan mengembangkan kemampuan manusia Papua”, kata Wakil Ketua LIPI dalam presentasi kuncinya.

Lain lagi pernyataan anggota DPR-RI yang mewakili Merauke. Dengan tegas ia mengatakan bahwa pembangunan Papua dilakukan oleh orang-orang di Jakarta yang sama sekali tidak tahu menahu kehidupan dan keadaan orang Papua. Itu salah.”

Secara keseluruhan para narasumber dan peserta diskusi, secara verbal, dengan tegas menyatakan bahwa Papua membutuhkan pembangunan, bahwa Papua sangat kaya, bahwa ada jurang antara perkembangan masyarakat dan teknologi yang diintroduksi di Papua. Namun mengenai makna ‘pembangunan’, pola pendekatan, dan ‘modus’ pembangunan itu sendiri jelas terlihat perdebatan antara partisipan. Bahkan di antara orang Papua sendiri. Itu bukan hal yang aneh karena ketegangan antara tujuan dan cara adalah persoalan yang sudah sejak lama diperdebatkan. Di situlah kepentingan memainkan peran menjadi ‘motif’.

Pertanyaannya adalah apakah tujuan yang baik dapat dicapai dengan cara yang ‘jahat’ dan sebaliknya apakah cara yang ‘baik’ dapat mendefinisikan sebuah tujuan culas? Dan tentang cara atau modus itu Romanus sudah menjawabnya, “Orang Papua harus menjadi tuan di tanah mereka”. Dengan kata lain, OPA harus menjadi subjek pembangunan Papua. Menjadi subjek berarti memiliki kemampuan dan semacam ‘kewenangan’ untuk menentukan predikat. Predikat itu adalah kerja apa yang harus dilakukan dalam ruang hidup si subjek. Pekerjaan itu dikenakan terhadap objek apa, serta berbagai keterangan tentang peran subjek dalam relasi dengan objek. Seharusnya demikianlah peran OPA di tanah Papua.

Diskusi menghasilkan gambaran kesimpulan demikian. Namun agar OPA dapat menjadi subjek di tanah Papua, perlu sebuah langkah politik menyelamatkan dan mensejahterakan OPA. Maka tidak heran kalau seluruh peserta diskusi menyadari bahwa penyelesaian persoalan pembangunan Papua adalah sebuah persoalan politik, bukan sekedar investasi. Papua butuh ‘political will’. Kehendak baik untuk memberikan mereka ruang untuk menyatakan apa yang mereka butuhkan dan bagaimana itu dipenuhi oleh pihak luar, terutama Negara, dalam kerjasama yang setara dan adil. Yang terakhir ini berulang kali dikemukakan oleh para peserta dari OPA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here