Dari Aksi Dialog MIFEE: DPD minta Moratorium dan DPR RI akan Turun ke Lapangan

0
49
Korban Sawit di Mimika, Papua

Pasca Dialog Meja Bundar, 1 Juni 2011, Tim KOMALI, perwakilan masyarakat korban MIFEE dan gabungan organisasi masyarakat sipil Jabotabek, melanjutkan aksi menemui pengambil kebijakan pemerintah pusat.

Wakil Pimpinan DPD RI, La Ode Ida yang didampingi perwakilan DPD dari Provinsi Papua, Paulus Sumino dan Sofia Maipauw, menanggapi pandangan dan sikap puluhan peserta aksi terhadap kebijakan dan permasalahan MIFEE, menyatakan “saya tidak setuju dengan proyek MIFEE karena sarat dengan berbagai masalah”.

DPD berkomitmen untuk menindak lanjuti hasil pertemuan hari ini (6 Juni 2011) dengan melakukan koordinasi dengan Kaukus Papua di DPR RI dan membentuk tim gabungan untuk menyurati dan mendesak Presiden SBY melakukan moratorium proyek MIFEE. Hadir juga dalam pertemuan di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI, anggota Komisi II DPR RI, asal dapil Merauke, Agustina Basik-basik, mengungkapkan, “Orang Papua banyak menhadapi proyek-proyek besar tetapi proyek itu sendiri tidak memberikan manfaat yang nyata bagi perubahan taraf hidup orang Papua. Proyek Transmigrasi yang memanfaatkan lahan-lahan orang Papua boleh dikatakan tidak memberikan perubahan yang signifikan bagi perkembangan orang Papua. Orang Papua tinggal menonton orang-orang Transmigran yang sukses diatas tanah adat mereka. Kemudian sekarang datang lagi proyek Mifee yang akan memanfaatkan tanah-tanah adat orang Papua.”

Proyek MIFEE mencanangkan akan menggunakan lahan skala luas hingga mencapai 1,2 juta hektar dan saat ini sudah ada 46 perusahaan yang mendapatkan ijin lokasi untuk berinvestasi di Merauke, kehadiran perusahaan ini telah menimbulkan keresahan masyarakat Merauke. Ketua Kaukus Papua, Paskalis Kosey, anggota DPR RI asal Papua, yang ditemui diruang kerjanya (7 Juni 2011), mendukung sikap DPD dan akan membuat surat kepada presiden meminta moratorium proyek. “Proyek MIFEE tidak boleh mencelakakan Orang Papua sebagai pemilik hak ulayat atas tanah dan hutan, tetapi sebaliknya harus memberdayakan orang Papua ditanahnya sendiri sesuai amanat UU Otsus 21”, kata Paskalis.

Meskipun proyek MIFEE sudah direncanakan lebih dari tiga tahun, namun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan DPR RI tentang mega proyek ini terkesan masih sangat rendah. Demikian pula di masyarakat Merauke, boleh dikatakan belum ada penyampaian pemerintah secara resmi tentang proyek ini. Dalam aksi dialog (8 Juni 2011) dengan Komisi IV DPR RI, yang dihadiri Wakil Ketua Komisi IV, Firman Soebagyo dan beberapa anggota Komisi, yakni: Peggi Patricia Pattipi dan Robert Joppi Kardinal, keduanya berasal dari Dapil Papua, terungkap anggota DPR tersebut masih memiliki informasi dan data yang terbatas tentang mega proyek pengembangan pangan dan energi MIFEE. “Kami akan berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian dan Kehutanan tentang proyek ini dan akan memanggil Bupate Merauke untuk membicarakan permasalahan proyek ini”, kata anggota DPR, Peggi Pattipi.

Direncanakan dalam waktu dekat, anggota DPR akan turun ke lapangan Merauke untuk berdialog dengan berbagai pihak berkepentingan, masyarakat adat dan LSM setempat. “Kegiatan kunjungan kerja ke Merauke untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan”, kata Peggi Pattipi. Koordinator KOMALI, JP. Kamarka, mengharapkan anggota DPR konsisten merealisasikan rencana kunjungan lapangan dan tidak hanya mengumbar janji untuk menyelesaikan masalah ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here