Komnas HAM: 91783 Nomor Pengaduan Masyarakat Adat Yerisiam Terkait Perusahaan Sawit dan Pengelolaan Kayu

0
110
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur menggagalkan pengiriman dan transaksi jual beli biji plastik (Polypropylene) impor ilegal. Tudji/VIVAnews (Tudji Martudji )
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur menggagalkan pengiriman dan transaksi jual beli biji plastik (Polypropylene) impor ilegal. Tudji/VIVAnews (Tudji Martudji )

Sehubungan dengan aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru dan PT. Sariwarna Adi Perkasa, yang dalam praktik penguasaan dan perolehan lahan dilakukan dengan cara-cara tidak adil dan menyimpang, merampas hak-hak atas tanah masyarakat adat Yerisiam dan melibatkan aparatus pemerintah daerah setempat.

Demi menegaskan kembali sikap masyarakat setempat terkait permasalahan yang mereka perjuangkan, perwakilan koalis yang terdiri dari Jhon Gobai (DAP Paniai), Charles Tawaru (Green Peace), Y.L Franky dan Arkilaus Baho (Yayasan PUSAKA) mendatangi markas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Menurut Charles Tawaru dari Green Peace, pengelolaan usaha perkebunan dilakukan secara merusak kawasan hutan dan lingkungan alam setempat, yang juga merupakan sumber kehidupan masyarakat adat Yerisiam dan kawasan penyangga daerah konservasi taman nasional laut Cendrawasih.

Kehadiran aparat ditengah investasi disinggung oleh Y.L Franky dari Yayasan PUSAKA. Perusahaan juga menggunakan aparat keamanan Brimob dan pendekatan keamanan yang berlebihan untuk mengamankan aktivitas bisnis perusahaan perkebunan kelapa sawit, sehingga terjadi tindakan kekerasan dan berdimensi pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), menimbulkan rasa tidak bebas dan tidak aman. Ditenggarai, aparat tidak hanya mengamankan kepentingan perusahaan, tetapi juga melakukan praktik bisnis kayu secara illegal “tanpa izin” bekerjasama dengan perusahaan pemilik izin IPK PT. Sariwarna Unggul Mandiri.

Jhon Gobai selaku ketua DAP Paniai menjelaskan, sejalan dengan amanat konstitusi negara RI, UUD 1945, ketentuan peraturan perundang-undangan berhubungan dengan HAM dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, serta Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, maka kami mendesak kepada Komnas HAM untuk segera melakukan pengkajian, pemantauan dan mediasi, guna penyelesaian konflik antara masyarakat adat setempat, pemerintah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru dan PT. Sariwarna Adi Perkasa.

Hingga pengaduan ini disampaikan, terjadi konflik dan ketegangan sangat serius yang memperhadapkan antara masyarakat adat setempat dengan perusahaan, pemerintah dan aparat keamanan. Juga terjadi perpecahan, disharmoni dan perasaan kurang saling percaya diantara kelompok masyarakat, sebagai implikasi kehadiran perusahaan. Demikian pengaduan tertulis dan lisan yang disampaikan oleh Tim Koalis Peduli Korban Sawit Nabire kepada Ibu Sandra Moniaga di ruang KOMNASHAM RI di Jakarta pada 27 Maret 2015.

Komisioner KOMNASHAM yang juga bagian dari Inkuiri Nasional KOMNASHAM, Sandra Moniaga ketika menerima tim koalisi mengatakan, pihaknya telah mencatatkan pengaduan kasus Masyarakat adat Yerisiam dengan nomor aduan: 91783. Pencatatan dimaksud agar mudah diketahui sejauhmana perkembangan masalah ini terutama dalam upaya pemenuhan hak ekosok. Pengaduan ini terus menjadi perhatian komnasham dan dalam waktu tidak lama akan dilakukan tindakan terkait upaya pemenuhan keadilan bagi masyarakat Yerisiam.

Koalisi Peduli Korban Sawit di Nabire merupakan gabungan organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen bekerjasama terlibat melakukan advokasi pembelaan hak-hak masyarakat adat Papua korban pembangunan perkebunan kelapa sawit di Nabire, terdiri dari: Dewan Adat Meepago, Dewan Lingkungan Masyarakat Adat Papua, PUSAKA, Greenpeace dan Forum Independen Mahasiswa-FIM).

(Arkilaus Baho)