Suku Asli Pulau Buru Tolak Investor Kelola Tambang Emas Gunung Botak

0
157
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur menggagalkan pengiriman dan transaksi jual beli biji plastik (Polypropylene) impor ilegal. Tudji/VIVAnews (Tudji Martudji )
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur menggagalkan pengiriman dan transaksi jual beli biji plastik (Polypropylene) impor ilegal. Tudji/VIVAnews (Tudji Martudji )

Warga adat pemilik lahan di kawasan tambang emas Gunung Botak Desa Wamsait Kabupaten Buru, Maluku menolak rencana pemerintah daerah Kabupaten Buru untuk memberikan izin pengelolaan tambang kepada pihak investor. Tujuh perwakilan warga adat dari suku asli Pulau Buru yang merupakan pemilik lahan di Gunung Botak mengungkapkan keberatannya jika kawasan tambang emas di Gunung Botak dikelola oleh investor.

“Investor mau masuk kalau tidak lewat saya akan saya tolak. Dan saya tidak mau tambang gunung botak dikelola investor,” ungkap Robo Nurlatu di Ambon, dilansir kompas Kamis (2/3/2015) petang. Dia mengaku, sejauh ini pemda Buru belum pernah sekali pun membicarakan hal tersebut dengan warga adat pemilik lahan. Padahal, lanjutnya, jika pemda berkeinginan agar investor mau mengelola kawasan gunung botak harusnya dikoordinasikan dengan warga adat pemilik lahan.

“Sehingga kami menginginkan agar Gunung Botak dijadikan tambang rakyat saja, jadi masyarakat yang kelola bukan investor,” kata Robo. Roswel Nurlatu, warga lainnya, mengatakan belajar dari pengalaman Papua dan daerah lain di Indonesia, pengelolaan kawasan tambang oleh investor hanya membawa kesengsaraan bagi masyarakat setempat sehingga rencana Pemda untuk mendatangkan investor dalam rangka mengambil alih pengelolaan kawasan gunung botak perlu dipertimbangkan.

“Bukannya kita menolak namun belajar dari pengalaman kawasan tambang yang dikelola investor tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat,” kata Roswel. Dia pun menegaskan jika pengelolaan tambang diambil alih oleh pihak investor harus ada jaminan sehingga masyarakat adat dapat merasakan manfaat dari kebijakan itu. ”Kalau masyarakat tidak sejahtera gimana,” ungkapnya.

Saat ini, masalah paling mendasar adalah pembuatan suatu keputusan dari pemerntah daerah harusnya mempertimbangkan hukum adat masyarakat setempat. ”Karena kawasan gunung botak itu milik masyarakat adat,” tambah Sea Tasijawa, warga lainnya.