Buruh Papua Tetap Menolak Kesewenang-wenangan PT. TSE

0
367

Sejak Juni 2016, buruh dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Tunas Sawa Erma (TSE, milik Korindo Group), yang beroperasi di Camp 19, Asiki, Boven Digoel, terus melakukan perlawanan menentang kebijakan perusahaan PT. TSE, yang mengancam memutasikan dan memPHK kan tiga buruh orang asli Papua.

“Kami tetap menolak kesewenang-wenangan kebijakan pemimpin perusahaan PT. Tunas Sawa Erma, yang dipimpin Mr. Lee Jong Myeong. Mereka memutasikan kami tanpa ada alasan dan penolakan kami ini ditanggapi dengan mengeluarkan surat PHK, ini tidak benar”, kata Kornelis Kindom.

Bermula dari aksi protes menentang managemen PT. TSE karena tidak berpihak dan diskriminasi terhadap buruh-buruh anak Papua. Aksi protes damai pada awal Mei 2016 ini, tidak ditanggapi PT. TSE, tetapi kemudian PT. TSE melakukan tekanan mengancam untuk memutasi tiga orang buruh anak Papua, tanpa alasan.

Pada bulan Juni dan Juli 2016, pihak perusahaan PT. TSE, petugas aparat keamanan Koramil dan Pos Polisi, melakukan perundingan bersama Kornelis dan kawan-kawan. Tetapi tidak ada keputusan untuk menerima kebijakan mutasi perusahaan dan memastikan PT. TSE menerima tuntutan buruh orang asli Papua.

“Perusahaan  seenaknya menggunakan dan mengatasnamakan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk memaksakan kehendaknya agar kami menerima keputusan mutasi dan membuat surat pernyataan bahwa tidak boleh melakukan protes lagi. Pihak DPRD Boven Digoel juga datang bertemu dengan kami dan menyuarakan yang sama dengan permintaan perusahaan. Kami tetap menolak”, jelas Kornelis.

Perusahaan PT. TSE lalu mengeluarkan surat PHK kepada ketiga buruh tersebut yang dibuat sebanyak dua kali. Pihak Federasi SPSI setempat sudah melaporkan kasus PHK ini ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Boven Digoel, hasilnya mengecewakan para buruh karena Disnaker tanpa ada konsultasi dan mediasi menyelesaikan masalah, justeru mendukung kebijakan PHK.

“Kami tidak puas dengan penyelesaian Disnaker dan FSPSI tanpa melibatkan buruh sebagai korban, Disnaker cenderung berpihak pada perusahaan dan intervensi manager Mr. Lee masih kuat, kami tetap menolak PHK karena bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja. Kami akan cari jalan keadilan untuk menuntut perusahaan”, ungkap Kornelis, setelah bertemu dengan pihak Disnaker di Boven Digoel kemarin (19/08/2016).

Sikap perusahaan PT. TSE yang tidak mendasar dan tanpa kompromi tersebut bertentangan dengan prinsip dan kriteria sistem usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (ISPO) yang menjadi dasar pengelolaan kelapa sawit di Indonesia. Pemerintah semestinya segera mengambil tindakan atas ketidakpatuhan perusahaan seperti ini dan menyelesaikan permasalahan secara adil, utamanya keadilan bagi buruh orang asli setempat.

Ank, Agustus 2016