Kunjungan KPK ke Sorong: Perusahaan PT. HIP Belum Menjalankan Kewajiban

0
279

Anggota Litbang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sulistio, bersama Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian dan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong, melakukan kunjungan lapangan ke Kampung Malalilis, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, Papua Barat, pada 25 Juli 2016.

Kampung Malalilis merupakan salah satu kampung penduduk asli Suku Moi yang berada didalam areal perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Hendrison Into Persada (HIP).  Kunjungan KPK dan rombongan, disambut baik oleh Kepala Kampung dan warga masyarakat adat Suku Moi di Kampung Malalilis.

“Kami berkunjungan ke Malalilis, guna melihat dan mendengar secara langsung keluhan-keluhan masyarakat Malalilis, terkait aktifitas perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT. HIP) yang beroperasi diwilayah itu”, ungkap Sulistio dari KPK.

Kunjungan KPK tersebut masih terkait dengan agenda pertemuan Koordinasi Supervisi pencegahan tindak pidana korupsi dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan agenda Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GN SDA) sektor perkebunan kelapa sawit. Tim KPK akan bertemu dengan pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pimpinan SKPD terkait sektor perkebunan di Manokwari, Provinsi Papua Barat, pada 27 dan 28 Juli 2016.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat adat di Kampung Malalilis, mengeluhkan juga permasalahan pemecatan 26  karyawan dan karyawati asal Kampung Malalilis, padahal mereka juga sebagai pemilik hak adat di lokasi areal perusahaan PT. HIP.

“Mereka (perusahaan) menyampaikan janji-janji yang belum ditepati dan mereka membuka lahan sawit baru melewati batas kampung.  Kami meminta kepada KPK, Dinas Perkebunan Kab. Sorong dan Dirjen Pekebunan, supaya tidak ada lagi penambahan atau pembukaan lahan baru bagi perusahan PT. Henrison Inti Persada”, ungkap Bernadus Gilik.

Terkait dengan kewajiban perusahaan PT. HIP dalam pembangunan plasma untuk masyarakat, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong, menanggapi, “Saya sudah berulangkali bicara dengan perusahaan tentang pembangunan plasma, tetapi surat dan mulut hanya diabaikan dan tidak direalisasikan. Perusahaan (PT. HIP) belum menjalankan kewajiban pembangunan kebun plasma untuk masyarakat. Diharapkan, kedatangan tim KPK maka kewajiban pembangunan plasma 20% persen mudah-mudahan dapat terwujud secepatnya. Karena dari lahan yang sudah ditebang perusahaan hingga mencapai 10.000 hektar, sedangkan lahan plasma masyarakat hanya 900 ha, kalau kita membandingkan ini, belum mencapai 10 %”, kata Kepala Dinas.

Giqpwo Papua n ANK, Agustus 2016.