Korindo Abaikan Janji, Guru Mogok Mengajar

0
91

Sudah seminggu, Guru-guru sekolah TK, SD, SMP Satu Atap, yang mengajar di sekolah dalam lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Tunas Sawa Erma (TSE), melakukan aksi mogok mengajar.

Sebelumnya, pada Selasa, 26 September 2016 lalu, gabungan guru, wali murid dan siswa, melakukan aksi protes didepan kantor perusahaan PT. TSE, anak perusahaan Korindo Group, yang beroperasi di Camp 19, Asiki, Boven Digoel.

Guru-guru menuntut perusahaan memenuhi kewajiban dan janji-janjinya. Peserta aksi, Simson Soulimena, guru SMP Negeri Satu Atap, menceritakan “Kami melakukan aksi bisu secara damai dan tidak menganggu kepentingan umum pada minggu lalu (26/9/2016). Aksi ini telah disepakati dalam rapat Dewan Guru bersama perwakilan orang tua siswa, kami sepakat melakukan aksi bisu di depan Kantor PT. TSE Camp19. Kami mempunyai 11 tuntutan kepada perusahaan, menyangkut peningkatan sarana belajar mengajar dan kesejahteraan guru”, jelas Simson.

Tuntutan Aksi: (1) Pembangunan pagar sekolah TK, SD, SMP; (2) Insentif guru honor disetarakan dengan UMR (Upah Minimum Regional) Papua; (3) Pengadaan fasilitas jaringan internet; (4) Penambahan sarana transportasi bis sekolah yang layak; (5) insentif kesejahteraan tenaga pendidik harus diperhatikan secara berkesinambungan; (6) Penambahan ruang belajar siswa yang layak untuk belajar mengajar; (7) Renovasi perumahan dan barak untuk guru dan bangunan sekolah; (8) Pembangunan gedung sekolah TK diareal baru; (9) Areal lingkungan sekolah harus aman dan tenteram dari barak karyawan; (10) Realisasikan setiap pengajuan surat yang disampaikan pihak sekolah; (11) Perhatian perusahaan secara berkesinambungan kepada sekolah setiap tahun.

Seluruh siswa dilingkungan sekolah Camp 19 merupakan anak-anak dari buruh pekerja perusahaan, jumlah keseluruhannya mencapai lebih dari 1000 siswa. Sedangkan jumlah tenaga pengajar untuk SMP sebanyak 9 orang, SD 8 orang dan TK 6 orang. Angka-angka ini jika dibandingkan antara jumlah siswa dan tenaga pendidik, tentu tidak layak dan bertentangan sebagaimana ditetapkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013, bahwa rasio siswa per guru (untuk SD) tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik. Dalam situasi tidak normal ini, guru-guru dituntut bekerja ekstra untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkwalitas.

Saat ini, upah guru honor dilingkungan sekolah Camp19 sebesar Rp. 600.000 per bulan. Upah ini jauh dibawah standar Upah Minimum Provinsi pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.435.000. Demikian pula fasilitas belajar masih kurang. Geduang TK masih menumpang pada ruang belajar SD. Kendaraan bis sekolah hanya ada empat dengan kondisi tidak layak dan siswa biasa menumpang truk angkutan buah sawit.

Karenanya, para guru honor dan sudah tetap menuntut adanya tambahan insentif dari perusahaan. Simson menjelaskan, “Tuntutan ini bukan hanya karena didasarkan kondisi belajar mengajar hari ini, tetapi ini juga kewajiban perusahaan dan janji-janji mereka kepada masyarakat maupun pekerja, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kerja Bersama. Jadi mereka harus memenuhi janji tersebut”, kata Simson.

Pimpinan perusahaan Korindo tidak pernah memperhatikan aspirasi ini. Sudah beberapa kali para guru melayangkan surat permohonan menagih janji dan hak para pekerja, tetapi tidak ada jawaban. Simson mengungkapkan, “Perusahaan terkesan ingin melepaskan tanggung jawab mereka. Kelanjutan aksi kemarin adalah pertemuan dengan perusahaan, tetapi pimpinan perusahaan tidak hadir dalam pertemuan pada Rabu (17/09/2016). Pimpinan hanya mengutus perwakilan yang tidak bisa mengambil keputusan. Pimpinan perusahaan melecehkan kesepakatan kita, karenanya kami sudah melayangkan surat kepada Bupati Boven Digoel untuk mediasi penyelesaian masalah ini. Sebelum ada pertemuan mediasi, kami terpaksa mengambil sikap meliburkan dulu kegiatan belajar mengajar”, kata Simson.

Kapolsek Asiki setempat sempat menghentikan aksi bisu para guru, wali murid dan siswa, dan mengundang peserta aksi bertemu dengan perusahaan di Kantor Polisi, tetapi peserta aksi menolak dan menuntut mediasi dilakukan di sekolah. “Kami punya balai sendiri, kami mau ini diselesaikan di balai sekolah”, jelas Simson.

Ank, Okt 2016