Diganjar Sasi Adat Nabaharakeni

1
64

Persatuan Petani Pala (PPP) di Fakfak melakukan aksi longmars dari Kantor Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak ke Gedung DPRD Kabupaten Fakfak (13/12/2016). Sekretaris PPP Fakfak, Amos Wagab, menerangkan bahwa aksi longmars tersebut sebagai aksi lanjutan petani untuk menuntut kenaikan harga pala dan penataan usaha niaga pala yang dikendalikan segelintir pemilik modal, tanpa ada ketentuan pemerintah yang melindungi petani pala.

Aksi longmars PPP Fakfak disertai membawa spanduk besar memuat tulisan tuntutan: “Wujudkan keadilan bagi rakyat” dan “Pemerintah segera stabilkan harga pala, naikkan harga pala”. Para petani peserta aksi berjumlah sekitar 100 an orang juga bergantian menyampaikan keluhan, harapan dan tuntutan petani pala.

Mereka juga membagikan dan menyampaikan surat pernyataan sikap Persatuan Petani Pala Fakfak, yang isinya meminta (1) Bupati Fakfak segera mengambil langkah kongkrit mengestabilkan harga pala dalam tuntutan masyarakat petani pala Fakfak sesuai tuntuntan tertenggal 28 November 2016; (2) Pemerintah segera memfasilitasi serta merekomendasikan  Persatuan Petani Pala Fakfak  untuk mengelola dan pengembangan komditi pala Fakfak; (3) Pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Fakfak segera menindaklanjuti Perda Tataniaga dan Perbup dalam waktu tiga bulan terhitung bulan januari 2017-Maret 2017.

Pukul 13.00, dibawah panas terik matahari, puluhan petani pala tiba di depan Kantor DPRD Fakfak, mereka terus berorasi. Ada tiga anggota DPRD, Safi Yarkura, Cliford Ndandarmana dan Wilhelmina Woy, menyambut dan mempersilahkan peserta aksi masuk ke dalam ruang sidang. Amos dan juru bicara PPP lainnya menanyakan keberadaan anggota DPRD lainnya. Belakangan diketahui anggota DPRD lain tidak masuk dan meninggalkan gedung DPRD, tanpa alasan.

“Kami minta hadirkan ke 17 anggota DPRD lainnya dan pertanggungjawabkan tuntutan aksi PPP Fakfak pada 22 dan 23 Nobember lalu,” kata Amos.

Ketidakhadiran 17 anggota DPRD menjadi alasan anggota DPRD lainnya, bahwa mereka tidak punya kewenangan memanggil Bupati tanpa didukung penuh seluruh anggota DPRD. PPP Fakfak tetap mendesakkan anggota DPRD untuk memanggil dan menghadirkan seluruh anggota DPRD, Bupati Fakfak dan Kepala Dinas Perkebunan.

Hingga pukul 18.00 sore waktu setempat, permintaan petani pala dan PPP Fakfak tidak dipenuhi. Selanjutnya, massa aksi sepakat menjatuhkan sangsi adat terhadap anggota DPRD dengan hukuman sasi Nabaharakeni, yakni: pelarangan beraktivitas di gedung DPRD, ditandai dengan tanda pemalangan menutup pintu masuk gedung DPRD.

Orang-orang tua perwakilan dari kampung melakukan prosesi adat pemasangan sasi Nabaharakeni dan menyampaikan hukuman kepada siapapun yang memaksa membuka sasi tanpa restu dari masyarakat adat Mbaham Matta, maka akan dilanda bahaya kematian.

“Ganjaran sasi adat ini dapat dibebaskan, dibuka kembali, jika anggota  DPRD dapat menghadirkan Bupati Fakfak dan Kepala Dinas Perkebunan, serta petani pala, untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan dan tuntutan petani pala. Jika tidak ada langkah berarti, maka kami akan tetap melakukan pemalangan”, jelas Amos Wagab.

Sebelum membubarkan diri, juru bicara PPP Fakfak menyampaikan akan kembali mendatangi dan menagih kepada anggota DPRD.

Dalam catatan kami, aksi PPP Fakfak menuntut kenaikan harga pala dan pengaturan niaga pala di Fakfak sudah berlangsung tiga kali, yakni: aksi pertama tanggal 22 Nopember 2016 (baca: masyarakat adat mbaham matta menuntut-perbaikan harga pala), aksi kedua tanggal 28 Nopember 2016 (baca: petani pala fakfak kembali aksi protes), dan aksi ketiga pada tanggal 13 Desember 2016.

Ank, Des 2016