Era Otsus Buka 232 IUP Sektor Minerba Kapling Jutaan Hektar Tanah Papua

1
241
IUP Tambang CNC.NON CNC Masa Berlaku Habis dan Harus Dicabut (2)
IUP Tambang CNC.NON CNC Masa Berlaku Habis dan Harus Dicabut (2)

Kepemilikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Papua maupun Papua Barat (Tanah Papua bagian barat) makin tak beraturan alias sembrawut. Satu pemegang IUP leluasa mengantongi 3 hingga 5 IUP dengan jenis usaha yang berbeda namun induknya sama. Ijin dengan mudah diberikan tanpa kajian yang mendalam. Penerbitan IUP kencang dilakukan pada saat menjelang pilkada atau jelang hari raya.

Otsus dianggap solusi bagi kesejahteraan rakyat Papua. Kenyataannya tidak demikian. Praktik kotor industri yang mengusung slogan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan, hingga kini justru praktik penguasaan tanah, perambahan hutan dan kriminalisasi, menggusur masyarakat lokal dari hunian mereka dengan alasan investasi. Para investor pun memanfaatkan ketidaktahuan orang-orang lokal tentang hak-hak mereka. Seringkali perusahaan datang kasi uang kepada pemilik hak ulayat jelang hari raya natal, namun penduduk setempat tidak tahu kalau itu uang bayar tanah.

Hingga tahun 2017 (16 tahun otsus berlaku), sebagaimana pengumuman Nomor 226.PM/04/DJB/2017, oleh Kementerian ESDM di Jakarta. Evaluasi IUP CnC sudah berlangsung pada tahapan ke-22. Kategori Clean and Clear (CnC/Non CnC),  oleh Kementerian Sumberdaya Mineral Dan Batubara, sejak awal tahun 2012 silam (tahapan CNC III, khusus untuk Tanah Papua hingga sekarang total 232 IUP yang dievaluasi. Rata-rata IUP Non CnC mendominasi peringkat ini. Sementara IUP CnC yang masa berlakunya habis, tidak tahu apakah dilanjutkan atau tidak.

IUP Tambang CNC.NON CNC Masa Berlaku Habis dan Harus Dicabut (2)
IUP Tambang CNC.NON CNC Masa Berlaku Habis dan Harus Dicabut

                                          Sumber Mapping: Diolah dari Pengumuman ESDM RI per Januari 2017

Per Januari 2017, tahapan evaluasi IUP ke-22 ini, khusus untuk Provinsi Papua terdapat 36 IUP Tambang Non CnC yang harus dicabut. 51 IUP Non CnC yang masa berlakunya habis. Sekitar 20 IUP tambang CNC masa berlakunya habis, sedangkan total IUP tambang kategori clean & Clear terdata 26 pemegang IUP. Sementara provinsi Papua Barat, terapat 35 IUP Tambang kategori Non CNC yang masa berlakunya habis, 32 IUP kategori CnC pun masa berlaku habis. Harus dicabut lantaran NON CNC ada 25 IUP. Kategori bersih dan lolos sekitar 13 pemegang IUP. Selengkapnya Daftar:  IUP Minerba CnC dan Non CnC Papua Papua Barat per Januari 2017

Kewenangan Soal IUP

Menteri ESDM, Ignasius Jonan menyebutkan IUP yang telah dinyatakan lolos evaluasi atau berstatus Clean and Clear (CnC) mencapai 6.335 IUP dari total sebanyak 9.721 IUP (seluruh Indonesia), sehingga masih terdapat 3.386 IUP berstatus Non-CnC. Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba, maka IUP yang berstatus non-Clean and Clear (Non-CnC) harus dicabut atau diakhirkan. Evaluasi ribuan IUP minerba tersebut meliputi aspek administratif, kewilayahan, teknis dan lingkungan serta kewajiban finansial. Selengkapnya; Menteri ESDM Minta Gubernur Se Indonesia Cabut IUP non CNC

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot, mengatakan, IUP CnC ada yang expired (berakhir masa berlakunya). Menurut Dirjend Minerba, pemberian perpanjangan IUP merupakan kewenangan Gubernur. Hal ini berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “UU itu pun memberi wewenang bagi Gubernur untuk mencabut IUP. Beleid itu menganulir wewenang Bupati/Walikota dalam menerbitkan maupun mencabut izin pertambangan. Gubernur bisa mencabut IUP yang tidak memenuhi evaluasi administrasi dan kewilayahan atau IUP yang sudah habis masa berlakunya,” jelasnya. Lebih lanjut Bambang menerangkan, sebanyak 3.286 IUP yang belum mengantongi CnC bisa dicabut oleh Gubernur. Baca: ESDM 2017 Jumlah IUP CnC Sekitar 3 000 Perusahaan

Manajer Advokasi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho menyatakan, pihaknya mendesak Gubernur di seluruh Indonesia untuk segera mengambil tindakan tegas atas status IUP yang berstatus Non-CnC di wilayahnya masing-masing. Tindakan tegas tersebut, lanjut dia, adalah dengan mencabut izin-izin yang non-CnC dan mengembalikan status lahannya sesuai dengan kebijakan peruntukan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, apalagi jika izin tersebut berada dalam kawasan hutan.

“Proses penertiban IUP non-CnC ini harus ada ujungnya, tidak boleh lagi berlarut-larut, terlebih lagi telah ada keterlibatan KPK dalam monitoring dan supervisi dari proses rekonsiliasi dan evaluasi IUP ini sejak tiga tahun lalu,” ujar Aryanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/1/2016).

Konflik Meluas Pasca Banjir Penerbitan IUP era Otsus

Sejauh tanah dikuasai demi investasi, sejauh itulah masyarakat adat mengalami konflik yang sebelumnya jarang mereka rasakan. Resah karena perusahaan tiba-tiba datang atas ijin dan restu siapa. Perusahaan juga bukan datang sendiri, tapi bawa serdadu tentara dan bawa rayuan gombal. Kami di iming-imingin dapat mobil bagus, uang banyak, nanti bapak ibu jadi kaya raya di atas negri sendiri karena perusahaan tentu memberi uang pelepasan tanah, uang ganti rugi, uang lauk pauk. Kenyataannya, justru IUP Non CnC yang terbanyak.

 

IUP TAMBANG CNC.NON CNC PROVINSI PAPUA dan PROVINSI PAPUA BARAT Era Otonomi Khusus
IUP TAMBANG CNC.NON CNC PROVINSI PAPUA dan PROVINSI PAPUA BARAT Era Otonomi Khusus. Sumber Mapping: Diolah dari evaluasi tahap III ESDM RI

Sejak otsus bergulir tahun 2001 silam, sebagaimana evaluasi ijin-ijin oleh ESDM tahap ke-III (2012), ada 34 IUP Tambang CNC kuasai 477,973.80 HA tanah di Provinsi Papua Barat. 2,408.944.57 HA tanah diperuntukan bagi 79 IUP yang nyatanya Non CnC.  Provinsi Papua ada 87 IUP Tambang Non CnC kapling 2,394.411.63 HA tanah. 26 IUP tambang CNC kapling 764.153.39 HA tanah. Tahapan ke-3 evaluasi sebagaimana ditulis diatas, rata-rata ijin yang diorbitkan dari tahun 2009-2012.

Tanggungjawab korporasi pada penghormatan hak asasi manusia, sama sekali tidak berjalan. Masyarakat tidak diberikan informasi soal apa tujuan perusahaan ini datang. Tiba-tiba maen gusur, maen ukur sana sini. Ketika di protes oleh pemilik adat disekitar areal, malah dihadapkan dengan serdadu berseragam nan bersenjata. Selain diteror, pelaku industri kadang menyebunyikan ijin-ijin yang seharusnya diberitahukan kepada orang lokal sebagaimana merupakan kewajiban pelaku usaha untuk mengedepankan prinsip FPIC yang juga dianut pada UU kebebasan informasi di Indonesia. Dampaknya sebaran konflik SDA di Tanah Papua meningkat disekitar areal tambang maupun perkebunan. Baca: Konflik Papua

Sejak otsus diberikan, ruang hidup orang asli makin berkurang dan terhempit, tanah-tanah adat dikuasai para pemodal dengan berbagai dalih dan cara. Sektor mineral batubara digali dan diolah untuk kebutuhan eksport bagi energi negara luar, sektor pangan pun diolah demi memenuhi kerakusan pangan global. Bawa saja semua aset kekayaan orang Papua jual ke pasar di Asia dan Eropa serta negara lain, terus kami yang punya tanah disini bukan manusia kah?

Arkilaus Baho

Permen ESDM 43 Th 2015

Permen ESDM 02 2013