Tumbang Bukoi, Menahan Gempuran Konsesi Kayu di Kapuas Paling Hulu

1
117

Siang itu Amat termangu, memandangi halaman rumahnya yang mulai digenangi air sungai Kapuas. Luapan air semakin meninggi, hingga tiang-tiang kayu yang ia dirikan dua tahun lalu untuk rumah barunya sudah tak terlihat. Barangkali, dari balik jendela kayu benak bapak dua anak itu menerawang, memikirkan tempat yang lebih tinggi.

Tidak hanya rumah Amat, hari di awal bulan mei tersebut, separuh pemukiman penduduk Desa Tumbang Bukoi, Kecamatan Mandau Telawang, Kapuas-Kalimantan Tengah terendam banjir. Terbilang, tahun ini empat kali sudah banjir melanda Desa paling hulu di DAS Kapuas ini. Keadaan itu menjadi tak biasa, apalagi bagi wilayah kategori non pasang surut dengan topografi perbukitan yang memiliki ketinggian rata-rata 65 meter diatas permukaan laut.

Karena kondisi tersebut, hari itu Amat selaku sekretaris desa tak bisa bepergian jauh, ia mendapat tugas dari Kepala Desa untuk memantau kondisi kampung. Sebab, dua pekan lalu tinggi banjir pernah mencapai atap rumah warga.

“Sekarang, kalau malam hari hujan tak berhenti, pasti banjir. Namun belum separah kejadian dua minggu lalu”. Terangnya.

Dua minggu lalu, Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas sempat turun tangan menyalurkan bantuan. Banjir separah itu, kali pertama terjadi di Tumbang Bukoi.

Kini warga juga kesulitan mendapat air bersih. Air sungai yang biasanya jernih, sepanjang tahun ini warnanya menguning. Warga tak berani lagi mengkonsumsinya. Terpaksa mereka mengambil air dari sungai-sungai kecil menggunakan perhu ces. Dulu cukup berjalan kaki ke pinggir sungai, sekarang mereka perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapat air bersih.

Warga bukan tidak tahu biang keladi timbulnya banjir dan menguningnya air sungai. Pasalnya, kondisi perubahan kampung mereka, sejalan dengan masifnya pembukaan lahan baru sejumlah konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melakukan penebangan kayu.

Aktivitas perusahaan tersebut disinyalir telah merusak lahan resapan dan membuka tutupan hutan. Sehingga kalau turun hujan, laju air tidak lagi tertahan dan tanah mineral dari aktivitas pembukaan hutan terangkut ke sungai.

“Berdasarkan pengaduan masyarakat, kami pihak desa telah melaporkan hal tersebut. Namun perusahaan tak pernah menggubris”.

Demikian kata Bidu, selaku Kepala Desa ia mengaku selalu menemui jalan buntu ketika berhadapan dengan perusahaan. Hal tersebut, akibat izin perusahaan prosesnya langsung dari pemerintah pusat. Dengan mengantongi izin pusat itulah pemerintah desa tidak di anggap. Warga di sini hanya jadi penonton. Setiap hari mereka terpaksa menyaksikan kayu-kayu dari tanahnya diangkut ke Banjarmasin.

Memperjuangkan Hutan Adat, Menjaga Alam Yang Tersisa

Selama beratus tahun, secara turun temurun warga Tumbang Bukoi hidup bergantung terhadap hutan. Dari generasi ke generasi, kepala desa di wilayah itu nyaris tidak dapat berbuat banyak untuk pengelolaan wilayah desanya. Banyak investasi datang tanpa melibatkan dan berkonsultasi dengan warga setempat. Status wilayah desa yang seluruhnya berada di kawasan hutan Negara, dinilai menjadi penyebab utama terbatasnya akses masyarakat setempat terhadap wilayah kelolanya.

Tumbang Bukoi dihuni oleh masyarakat Dayak Ot Danum. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang menjaga tradisi dan mempertahankan ajaran leluhur. Bahasa kadorih adalah bahasa keseharian yang meeka gunakan. Sistem ladang bergilir juga masih bertahan hingga kini. Begitu juga dengan jenis-jenis hutan, seperti Kaleka, Sepan, Tajahan dan Himba masih bisa ditemui.

“Dari hutan yang ada, ada beberapa kaleka yang hilang karena digusur perusahan. Wilayah sini yang belum terjamah HPH adalah hutan di sungai Tondan, itu yang akan kita jaga dan pertahankan. Kalau itu di rambah juga, warga di sini akan terdampak”.

Mantir Adat, Sakoyo Karotot menjelaskan. Menurutnya banyak tempat seperti kaleka, sepan yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat, sebagian hilang oleh aktivitas pembalakan kayu perusahaan.

Dari wilayah administrasi desa seluas 54.670.000 ha, Tumbang Bukoi berada di areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konversi (HPK). Kini sejumah konsesi HPH telah mengepung wilayah tersebut. Konsesi yang masuk ke wilayah administrasi desa antara lain PT Gunung Meranti 16.388 ha, PT Praba Nugraha Tech 24.854 ha dan PT Kahayan Terang Abadi 7.760 ha.

Atas kondisi tersebut, aparat desa, kelembagaan adat dan masyarakat Tumbang Bukoi mengusulkan penetapan hutan adat. Proses di masyarakat sudah mereka tempuh dengan menggunakan dana desa, keputusan kini tinggal di tangan Bupati dan pemerintah pusat.

“Kalau wilayah kelola masyarakat tidak di akui, kondisi hutan di wilayah ini akan bertambah parah”. Timpal Bidu.

Selain berdampak kepada masyarakat sekitar, karena letak Desa Tumbang Bukoi berada di paling ujung (hulu) DAS Kapuas, maka berkurangnya tutupan hutan di desa ini, akan berdampak kepada desa-desa lain yang bermukim di hilir DAS. Dari puluhan ribu hektar izin konsesi yang diberikan pemerintah, masyarakat hanya minta secuil. Masyarakat Tumbang Bukoi ingin tahu alasannya, jika pemerintah menolaknya.

AP- Kapuas,Mei-2017