Demonstrasi Masyarakat Adat Yimnawai Gir: Bupati Tidak Serius Menyelesaikan Hak Masyarakat

1
284

Sekitar 60 anggota masyarakat adat Yimnawai Gir, sub suku Marab, Abrab dan Manem di Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, melakukan aksi demonstrasi di lokasi pabrik perusahaan kelapa sawit PTPN II Arso, sejak pagi hari (Kamis, 8 Juni 2017).

Rencana aksi ini untuk melakukan “palang adat” menutup akses dan aktifitas pabrik PTPN II Arso, aksi palang adat serupa pernah dilakukan pada Mei 2012 dan Mei 2016. Namun, puluhan aparat kepolisian menghadang massa aksi dan menolak aksi pemalangan pabrik.

Masyarakat adat Yimnawai Gir lalu melanjutkan aksinya ke Kantor DPRD Kabupaten Keerom dan Kantor Bupati Kabupaten Keerom. Masyarakat melakukan aksi pemalangan kantor Bupati Keerom. Masyarakat menuntut agar pemerintah dan perusahaan PTPN II mengembalikan tanah adat seluas 50.000 hektar yang dirampas untuk bisnis perkebunan kelapa sawit. Pemerintah dan perusahaan juga dituntut  membayar denda adat sebesar Rp. 7 triliun atas perampasan dan pemanfaatan tanah selama 35 tahun (terhitung sejak tahun 1982).

Ferdinan Tuamis, tokoh masyarakat adat Arso, dalam orasinya menyampaikan perampasan tanah ini terjadi pada saat Arso menjadi daerah operasi militer (DOM), masyarakat dalam keadaan tertekan dan tidak aman. “Tokoh-tokoh masyarakat adat Arso sebanyak 24 orang diintimidasi dan dibawah tekanan menandatangani surat pelepasan tanah”, kata Ferdinan.

Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda untuk menyelesaikan permasalahan sengketa antara masyarakat adat Yimnawai Gir dan pihak PTPN II. Aktifis Dominika Tafor, dalam orasinya mengungkapkan, “Pemerintah gagal, Bupati tidak serius menyelesaikan hak-hak tanah adat kami”, kata Dominika.

Dokumen kasus dan tuntutan masyarakat sudah juga diserahkan kepada DPRD Kabupaten Keerom, dengan harapan agar anak-anak adat yang duduk di DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menangani sengketa ini bersama Bupati, tetapi tidak terjadi dan mengundang pertanyaan masyarakat.

“Kami sudah berikan dokumen, tetapi mereka tidak pelajari, mereka hanya bawa pergi saja, taruh diatas kepala, tidur saja begitu. Kenapa mereka tidak bisa tanggapi aspirasi kami, kenapa mereka tidur, kenapa mereka tidak duduk dengan bupati, kenapa tidak perjuangkan hak-hak masyarakat”, ungkap tua-tua masyarakat adat setempat.

Dihadapan pejabat wakil Bupati, anggota DPRD dan muspida setempat, massa aksi meneriakkan yel-yel menuntut pemerintah segera menyelesaikan hak-hak masyarakat.

“Sudah 35 tahun kami menjadi korban disini, kami minta keadilan diatas tanah kami, akui kami sebagai tuan ditanah ini”, ungkap Dominika Tafor.

Bupati Keerom tidak berada ditempat saat massa aksi di kantor Bupati sore itu. Menurut Wakil Bupati, Muhammad Markum, SH, MH, Bupati sedang melakukan rapat kerja di provinsi, “Saya sudah hubungi Bupati dan berpesan bahwa hari ini tidak bisa hadir ditempat ini, tetapi nanti diberi waktu hari Senin, pak Bupati langsung yang akan membicarakan masalah ini”, kata Wakil Bupati.

Massa aksi menerima alasan Bupati, “Kami terima penjelasan ini, tapi kami harap tempat pertemuan bukan di Kantor Bupati, tetapi kita duduk di para-para adat kantor Dewan Adat, kami masyarakat adat 7 kampung tunggu disana hari Senin”, kata Dominika.

Ank, Juni 2017