Pengadilan HAM untuk Kasus Wasior Berdarah

1
2357

Peristiwa Wasior berdarah 16 tahun lalu (Juni 2001) masih terus dibicarakan. Keluarga korban dan aktivis HAM, masih mengharapkan keadilan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tersebut, yang mana menewaskan lima orang warga sipil, beberapa orang warga hilang, perempuan diperkosa, puluhan warga ditahan dan disiksa, ratusan orang mengungsi, puluhan rumah warga dibakar dan mereka mengalami kerugian harta benda lainnya.

Aktivis BUK Papua, Peneas Lokbere dan John Gobay, Dewan Adat Meepago, dalam siaran pers (13 Juni 2017), mendesak Kejaksaan Agung untuk membuka kasus Wasior ini dan diajukan ke Pengadilan HAM sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Kami juga meminta Polda dan Kodam di tanah Papua untuk menghentikan segala keterlibatan oknum aparat keamanan sebagai tameng dan PAM pada perusahaan-perusahaan di tanah Papua”, tegas Gobay.

Sebagaimana diketahui kasus Wasior berdarah ini bermula dari “Operasi Tuntas Maleo” tim Polda Papua dan Kodam TNI Trikora melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan anggota Brimob yang mengawal bisnis perusahaan pembalakan kayu (HPH) yang beroperasi didaerah ini. Namun operasi tersebut berlangsung secara brutal, kekerasan dan penyiksaan terjadi dialami warga sipil tak bersalah. Sedangkan perusahaan tidak juga diberikan sangsi hukuman dan tidak menyelesaikan kewajiban mereka yang dituntut masyarakat.

Pemerintah dan  pengusaha seharusnya menghargai kedaulatan dan hak masyarakat adat Papua atas tanah dan sumber daya alam.

Karenanya, jika masyarakat pemilik tanah menolak atau menyatakan tidak setuju maka pemerintah harus mencabut ijin perusahaan, hormati hak kami”, ungkap John Gobay.

Saat ini, teidentifikasi ratusan investasi hasil hutan dan lahan di Papua, yang berlangsung dengan cara tidak adil, merampas hak masyarakat dan melibatkan aparat keamanan, antara lain: sengketa perkebunan kelapa sawit PTPN II dan PT. Tandan Sawita Papua di Arso, Keerom, sengketa perkebunan kelapa sawit PT. Sinar Mas di Lereh, Jayapura, masyarakat adat Yeresiam dengan PT. Nabire Baru dan PT. Sariwana Adi Perkasa, masyarakat adat Malind di Merauke dengan PT. ACP, masyarakat adat Auyu di Bovendigul dengan anak perusahaan PT. KORINDO Group, masyarakat adat Moi di Sorong dengan PT. Hendrison Inti Persada, masyarakat adat diareal PT. Freeport Indonesia, Mimika, Suku Wate di Nifasi dengan perusahaan tambang PT.Kristalin Ekalestari dan PT. Pasific Mining Jaya di Nabire.

Demikian banyak sengketa bisnis dan kebijakan investasi di Papua yang melanggar hak-hak masyarakat adat Papua. Seharusnya pemerintah segera bertindak dan mendesak melakukan review, audit dan pengadilan atas sengketa tersebut.

Ank, Juni 2017