Kertas Kebijakan – Enam Tahun Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut

0
865
Pelarangan hutan adat marga Sowe dari dusun Sahair (Dok.PUSAKA)
Pelarangan hutan adat marga Sowe dari dusun Sahair (Dok.PUSAKA)

Dalam upayanya mengurangi gangguan terhadap hutan yang berdampak pada meningkatnya emisi gas rumah kaca, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 26% dari BAU (Business As Usual) pada tahun 2020 dengan sumber daya keuangan dalam negeri (atau sebesar 41% dengan bantuan internasional). Komitmen ini pertama kali diumumkan di Pittsburgh dalam sebuah pertemuan negara-negara yang tergabung dalam G20, pada September 2009. Komitmen tersebut ditegaskan kembali dalam pidato kenegaraan di acara Pertemuan Puncak Perubahan Iklim di Copenhagen, Desember 2009. Dalam pidato kenegaraan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan untuk tetap mempertahankan hutan dari kegiatan penebangan”Keep the trees up than chop them down… the only dogma is human survival”. Sebagai negara yang hampir 80% emisinya bersumber dari deforestasi dan perubahan peruntukan lahan hutan (Land Use, Land Use Change and Forestry/LULUCF), komitmen ini merupakan awal dari sebuah langkah maju dalam memperbaiki tata kelola hutan dan ekosistem gambut.

Komitmen penurunan emisi Indonesia tersebut mendapat sambutan baik, tidak hanya dari Negara-negara anggota G20 dan dunia internasional, bahkan juga dari negara donor terutama Norwegia, untuk membantu terwujudnya penurunan emisi. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 26 Mei 2010, pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia menandatangani Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Intent/LoI) tentang REDD+  . Berdasarkan LoI ini, Indonesia sepakat untuk melakukan beberapa tindakan, antara lain: menyusun Strategi Nasional tentang REDD+; menetapkan badan khusus untuk menerapkan strategi REDD+, termasuk sistem pemantauan, pelaporan dan pembuktian (Monitoring, Reporting and Verification/MRV) atas pengurangan emisi dan instrumen keuangan untuk penyaluran dana; dan mengembangkan dan menerapkan instrument kebijakan serta kemampuan untuk melaksanakannya, termasuk penundaan selama dua tahun bagi pemberian izinbaru untuk konversi kawasan hutan alam dan lahan gambut untuk penggunaan lainnya.

Hampir setahun setelah penandatanganan LoI tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Mei 2011 menerbitkan INPRES No. 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. INPRES tersebut kemudian diperpanjang dengan INPRES No. 6 Tahun 2013 dan INPRES No. 8 Tahun 2015.

INPRES No. 10 Tahun 2011 ini menetapkan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang akan memenuhi salah satu tindakan kesepakatan dalam LoI . Masa penundaan selama dua tahun sejak tanggal diundangkannya setiap INPRES tersebut merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan upaya pembenahan tata kelola maupun tata kuasa hutan yang lebih baik melalui pelembagaan proses koordinasi dan pengumpulan data dan kemungkinan juga peraturan-peraturan baru yang diperlukan.

Pada praktiknya, meskipun kebijakan penundaan pemberian izin tersebut sudah diterapkan selama 6 tahun, izin alih fungsi hutan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan pertambangan, serta proyek-proyek nasional MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) lainnya, masih terus diterbitkan, yang mengakibatkan berlanjutnya tekanan dan kerusakan pada hutan dan lahan gambut serta meluasnya konflik. Hal ini diperparah dengan keluarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi, yang mencabut Peraturan Menteri Kehutanan No. 8 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi.

Kelonggaran pada Pembatasan Luasan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
PERMENHUT No. 8 Tahun 2014, Pasal 5 menyatakan bahwa IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, atau IUPHHKHTI dapat diberikan paling luas 50.000 hektar (atau paling luas 100.000 hektar untuk Propinsi Papua dan Papua Barat) yang diperuntukkan paling banyak 2 izin untuk satu perusahaan atau untuk 1 induk perusahaan. Luasan IUPHHK ini justru ditambah oleh PERMENLHK No. 4 Tahun 2016, Pasal 5 yang menentukan per izin IUPHHK-HA dapat diberikan paling luas 100.000 hektare (atau per izin paling luas 200.000 hektare untuk Propinsi Papua dan Papua Barat) dan per izin IUPHHK-HTI dapat diberikan paling luas 75.000 hektare, dimana setiap perusahaan dapat diberikan paling banyak 2 izin untuk masing-masing jenis usaha.

Ketidakmampuan kebijakan penundaan pemberian izin tersebut dalam memperbaiki pengelolaan hutan yang lestari dan melindungi hak-hak masyarakat, diduga menjadi salah satu dorongan bagi Parlemen Eropa di Starsbourg untuk mengesahkan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests pada tanggal 4 April 2017 yang antara lain secara khusus menyatakan bahwa persoalan sawit di Indonesia adalah persoalan besar yang dikaitkan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran Hak Azasi Manusia/HAM, penghilangan hak masyarakat adat dan lain-lain. Dinyatakan juga perlunya alih investasi dari sawit ke sunflower oil dan rapeseed oil, serta perlunya kritisi terhadap perbankan, yang dianggap ikut mendukung pengembangan sawit. Mosi terkait Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests ini bersifat non-binding dan akan diserahkan kepada Dewan Eropa dan Presiden Eropa untuk menindaklanjutinya.

Selanjutnya, studi sawit akan dirilis pada pertengahan tahun ini dan Komisi Eropa akan mengadakan konferensi terkait sawit. Menanggapi mosi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah keji, menyinggung kedaulatan Indonesia dan tidak relevan untuk saat ini. Menurut Menteri Siti Nurbaya, Pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo, justru sedang melaksanakan dan mengintensifkan praktik-praktik sustainable management dalam pengelolaan sawit, dan industri-industri berbasis lahan lainnya saat ini. Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya menerangkan, bahkan saat ini Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak masyarakat adat, antara lain yang diberikan dalam bentuk penetapan hutan adat, begitu pula terhadap tata kelola gambut dan pengelolaan lansekap (landscape management) secara keseluruhan.

Baca SelengkapnyaKertas Kebijakan Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut – Mei 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here