Ketegangan di Kawasan Hutan Naikere

1
164

Pertengahan Juni 2017, perusahaan pembalakan kayu PT. Kurnia Tama Sejahtera (KTS) mendekati masyarakat dipedalaman Kampung Sararti, Wombu dan Jawore, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Perusahan PT. KTS yang masih berhubungan dengan pengusaha Tommy Winata ini sudah beroperasi dikawasan hutan sekitar Naikere sejak 2011.

PT. KTS hendak meminta restu masyarakat adat setempat untuk mengambil hasil kayu pada areal konsesi perusahaan kayu bekas milik PT. Darma Mukti Persada (DMP) di kawasan hutan daerah Naikere dan Jawore. Kebanyakan masyarakat menolak permintaan PT. KTS. Mereka beralasan hutan dimaksud adalah hutan tersisa yang akan digunakan untuk generasi mendatang dan hasil kayu yang ada untuk pembangunan masyarakat setempat saja.

Namun PT. KTS tidak tinggal diam. Beberapa saat kemudian, Sekretaris LMA (Lembaga Masyarakat Adat) Selatan, Yermias Korwan, mengantarkan surat dan bertemu dengan tokoh masyarakat di Kampung Sararti. Isinya bahwa Kepala Kampung Muri (Kabupaten Kaimana), Yetro Samiata, telah menyetujui PT. KTS melakukan operasi di kawasan hutan tersebut.

Yan Natama, warga setempat, bereaksi atas keputusan dalam surat tersebut, “Ini kampung kami, ini distrik kami, kenapa Yetro bisa mengeluarkan ijin secara sepihak?”, tanya Yan Natama, mempersoalkan surat tersebut.

Kepala Distrik Naikere, Kostan Natama, menerangkan keberadaan PT. KTS, “Perusahaan sudah beroperasi melakukan survey potensi di Naikere, tetapi dilakukan secara diam-diam, tidak ada pemberitahuan dan informasi yang diberikan masyarakat pemilik tanah, pemerintah kampung dan pemerintah disrik, ini masalah serius”, jelas Kostan Natama.

Masyarakat pernah bertemu dengan personil PT. KTS di Kantor Koramil TNI pada pertengahan Juli 2017. Kepala Kampung Sararti, Tamesa, menyampaikan sikap masyarakat terhadap aktivitas perusahaan PT. KTS dan perusahaan yang pernah beroperasi diwilayah mereka, tanpa mendatangkan hasil dan kesejahteraan bagi masyarakat. Mereka juga mengancam akan memberikan hukuman adat kepada Yetro dan perusahaan PT. KTS, kalau terjadi pengambilan kayu pada kawasan hutan adat mereka.
Ketegangan antara kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah maupun aparat keamanan sudah sering terjadi seiring dengan keberadaan dan aktifitas perusahaan pembalakan kayu di daerah ini.

Ketegangan diikuti dengan kekerasan pelanggaran HAM berat terjadi sepanjang tahun 2001, warga sekitar kawasan hutan Naikere dan Ambumi mengalami kekerasan dan rumah mereka dirusak oleh aparat gabungan polisi dan TNI dalam “Operasi Tuntas Matoa”, peristiwa berdarah ini dilatar belakangi dan diawali protes masyarakat atas aktifitas bisnis perusahaan pembalakukan kayu, termasuk PT. DMP. Pada tahun 2013, kembali terjadi aksi kekerasan melibatkan aparat keamanan TNI yang bertugas disekitar basecamp perusahaan PT. KTS dengan korban warga Kampung Sararti.

Masyarakat masih trauma dan sulit menerima kehadiran perusahaan diwilayah Naikere, karena alasan perusahaan tidak mendatangkan kesejahteraan, justeru membatasi mata pencaharian masyarakat, menciptakan rasa tidak aman, tidak bebas dan merusak hutan.

Steve Marani, Juli 2017