Hari Masyarakat Adat Se Dunia: Pemerintah Hormati Hak Hidup Orang Asli Papua

1
1027
press konferensi - merauke, agustus 2017
press konferensi - merauke, agustus 2017

Merauke, 9 Agustus 2017, gabungan organisasi masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, pers dan perwakilan masyarakat di Merauke, Papua, memperingati Hari Masyarakat Adat se Dunia, yang jatuh pada 09 Agustus. Hari ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada Desember 1994. Perjuangan masyarakat adat di internasional  telah menghasilkan Sidang Umum PBB mengadopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat (The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) pada 13 September 2007.

Saat ini, sebagian besar kawasan hutan dan tanah, tempat hidup masyarakat adat Papua telah diberikan izin-izin investasi usaha komersial pemanfaatan sumber daya alam dalam skala luas, seperti: pertambangan, perkebunan dan pembalakan kayu, serta pembangunan infrastruktur.

Keberadaan kebijakan dan aktivitas investasi hanya berbasiskan pada modal besar swasta, teknologi dan organisasi modern, yang dalam praktiknya telah mengabaikan hak-hak Orang Asli Papua, membatasi dan menghilangkan akses masyarakat atas ruang hidupnya, terjadi konflik dan disharmoni secara horisontal, kekerasan dan pelanggaran HAM, serta kerusakan lingkungan yang luas. Perihal ini tergambarkan dan diekspresikan dalam berbagai film-film pada Festival Film Papua 2017, yang sedang berlangsung di Kota Merauke, Papua.

Kepala Kampung Nakias, Melkior Wayoken, memberikan kesaksian bagaimana urusan perolehan tanah masyarakat oleh pihak perusahaan dilakukan dengan cara manipulasi dan melibatkan oknum mengatasnamakan masyarakat

“Ada oknum aparat Kampung Nakias menggunakan nama, tandatangan dan ‘cap’ pemerintah kampung untuk membuat surat pernyataan mendukung perusahaan memperoleh lahan dan pembukaan hutan bagi perkebunan kelapa sawit di tanah adat kami. Pernyataan ini dibuat tanpa sepengetahuan saya sebagai kepala kampung, lalu dorang pergi dengan rombongan Bupati Merauke dan Bupati Boven Digoel buat pertemuan di Jakarta. Saya jelas tidak terima, kalau memang dorang tahu saya ada di sini kenapa dorang tidak panggil saya sebagai pemerintah kampung yang punya wilayah di mana perusahaan bekerja,” jelas Melkior

Pastor Anselmus Amo, MSC, Direktur SKP KAMe, juga menyoroti kebijakan moratorium yang disalahartikan untuk mendapatkan keuntungan pihak tertentu, “Ini statement yang menyesatkan. Moratorium adalah peraturan pemerintah dan bukan dikeluarkan oleh NGO, peraturan ini wajib dipatuhi perusahaan. Kalau ada NGO menggugat perusahaan karena adanya pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan di sana. Bila perusahaan memperhatikan HAM dan lingkungan, maka tidak mungkin ada gugatan NGO”, jelas Pastor Amo

Pastor Amo juga menyayangkan sikap pemerintah agak tutup mata dengan permasalahan pembakaran lahan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan. Tidak ada tindakan hukum. Ketidakpedulian pemerintah daerah ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Permasalahan serius dihadapi masyarakat adat Papua, mereka kehilangan hak-hak dan kedaulatan menentukan dan berpartisipasi dalam pembangunan, kehilangan rasa aman dan pembatasan hak-hak bebas berekspresi serta mengeluarkan pendapat, kehilangan kemandirian dalam mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif berbasiskan pengetahuan masyarakat adat setempat.

Hal ini terjadi karena negara lalai dalam menghormati dan melindungi hak-hak orang asli Papua, belum memungkinkan tercapaimya kesejahteraan rakyat dan terwujudnya penegakan hukum, sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, seperti UU Otonomi Khusus, jelas Franky dari Yayasan PUSAKA.

Melalui press release, gabungan organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, pers dan masyarakat, mendesak pemerintah untuk serius mengawal investasi sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar hak masyarakat adat. Pemerintah dan perusahaan harus menghormati hak hidup orang asli Papua, tidak menggunakan apparat keamanan dalam mengamankan investasi, menghormati keputusan masyarakat untuk tidak memberikan lahan dan hutannya sebagai objek bisnis, melindungi tempat penting masyarakat.

Ank, Agustus 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here