Perhutanan Sosial Masih Pencitraan

1
170
DCIM100MEDIADJI_0079.JPG

 

Sejak tahun 2014, Yayasan Pusaka bekerja sama dengan Yayasan Petak Danum (YPD) dan Organisasi Non Pemerintah di Kalimantan Tengah memfasilitasi skema perhutanan sosial bagi masyarakat adat Dayak Ngaju di enam desa yang berada dan bermukim di Desa Batampang, Desa Batilap dan Desa Sungai Jaya, Kabupaten Barito Selatan serta Desa Tumbang Bukoi, Desa Barunang Dua dan Desa Pulau Kaladan, Kabupaten Kapuas.

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu Kabupaten yang izin investasinya paling luas di Kalimantan Tengah. Dari luas adminsitrasi wilayah 1,5 juta ha, hampir seluruhnya sudah di kapling konsesi.

Sedangkan Desa yang di fasilitasi di Barito Selatan berada dalam kawasan Ekosistem Air Hitam yang kini kelestariannya terancam oleh konsesi  sawit dan HPH. Masyarakat, perlu akses legal untuk mempertahankan hutan yang terisa.

Berdasarkan hasil musyawarah kampung, masyarakat Desa Pulau Kaladan, Barunang Dua, Tumbang Bukoi dan Sei Jaya memilih hutan Adat, sedangkan masyarakat Desa Batampang dan Batilap sepakat memilih skema hutan desa. Setiap  desa, dengan kemampuan sumber daya terbatas bertahap memenuhi persyaratan sebagaiamana peraturan yang berlaku. Mulai dari membangun kesepakatan penentuan lokasi, pemetaan wilayah, membentuk lembaga pengelola, menyusun perencanaan pengelolaan, menuliskan aturan pengelolaan, menuliskan riwayat penguasaan tanah dan mendokumentasikan hal yang di anggap penting lainnya.

Setelah dokumen persyaratan dipandang lengkap, setiap desa mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari seluruh desa yang mengajukan permohonan, Desa Batampang dan Batilap pernah di verifikasi oleh tim KLHK dimana hasil verifikasinya menyatakan hutan desa tersebut dapat di terima, masing-masing luasnya 10.000 ha. Untuk Hutan Adat Sei Jaya, KLHK melalui suratnya menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa menindaklanjuti permohonan hutan adat Sei Jaya karena belum ada produk hukum daerah. KLHK menyarankan Dewan Adat Dayak (DAD) Sei Jaya sebagai pemohon berkordinasi dengan Pemda Barsel. Sedangkan Desa Tumbang Bukoi, Barunang Dua dan Pulau Kaladan hingga kini belum ada tanggapan atau informasi yang jelas apa yang menjadi kendala.

Ketika DAD Sei Jaya berhasil bertemu dengan Bupati Barsel H Edi Raya untuk berdialog dan menyampaikan surat dari KLHK, Bupati menyatakan bahwa SK hutan adat bukan wewenangnya, ia menyarankan DAD untuk menemui dinas kehutanan Provinsi.

Hingga kini, Masyarakat tersebut belum mendapat izin pengelolaan terkait akses legalnya atas hutan. Atas prosedureal birokrasi yang rumit itu, mereka pun menyatakan sikap, simak selengkapnya :   Pres Rilis Perhutanan Sosial Kalteng-Final