Perusahaan Datang, Masyarakat Terbelah

0
154

Pada akhir Agustus 2017 lalu, masyarakat adat Auyu di Kampung Ampera, Ikis dan Yare, Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, ramai membicarakan permintaan FS, tokoh masyarakat setempat untuk melakukan pemetaan tata batas tanah milik marga sehubungan dengan rencana perusahaan perkebunan kelapa sawit berinvestasi mamanfaatkan tanah dan hutan di wilayah adat mereka.

Ini bukan pertama kali FS membawa dan memperkenalkan perusahaan ke Fofi, serta menjanjikan uang dan pembangunan. Masyarakat adat setempat kurang mengingat nama perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka juga tidak mendapatkan dokumen perusahaan terkait rencana dan tujuan proyek perusahaan di tanah mereka.

Berdasarkan data perijinan, diketahui tahun 2012, Menteri Kehutanan telah melepaskan sebagai besar kawasan hutan didaerah Distrik Fofi kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Graha Kencana Mulia dan PT. Energi Samudera Kencana.

Saat ini, masyarakat mendengar nama perusahaan disebut PT. Indo Asiani dan merencanakan untuk segera melakukan survey tata batas. Tapi, sekali lagi masyarakat terbelah, sebagian menolak rencana perusahaan dan ingin melihat perubahan terlebih dahulu. Sedangkan lainnya, mereka menerima karena membayangkan tawaran-tawaran ekonomi.

“Saya punya dusun tidak bisa ganggu, harga mati, tidak ada tawaran, silahkan cari tempat lain,” tegas Frengki Worot, salah seorang warga menyampaikan sikapnya menolak permintaan FS dan operator perusahaan saat diskusi survey tata batas di Balai Kampung.

Namun, FS dan beberapa warga mencoba meyakinkan bahwa perusahaan hanya kegiatan survey saja dan perusahaan dating untuk kepentingan banyak orang di kampung. “Ko jangan jual jamu, ko ini membunuh kepentingan banyak orang, koe stop sudah”, kata seseorang dengan nada keras  menanggapi sikap Frengki.

“Perusahaan buat jalur peta lain, tidak boleh survei tanah saya. Tulis disitu nama saya, saya tidak jual tanah, biar miskin tidak apa-apa, saya tidak rakus uang”, tegas Frengki, masih menolak dan tidak yakin dengan niat perusahaan dan beberapa warga yang memfasilitasi perusahaan.

Orang tua lain yang berdiri diluar tembok tempat pertemuan dengan nada keras menyampaikan, “Tanah ini tidak sama dengan uang, tanah tidak kami jual. Tadi ko bilang, kita mematikan orang, perusahaan yang mau mematikan orang”.

Lainnya menanggapi, “Tanah ini perusahaan tidak beli, hanya numpang saja, hanya sewa saja”, seorang pendukung lain menjelaskan.

Sesama warga kampung saling bersitegang dan saling curiga.

Kaspar Mukriagi dari Kampung Yare, khawatir operasi perusahaan akan menghilangkan hutan sehingga membuat hidup mereka semakin susah, “Saya tidak mau tanah rusak dan hutan hilang, karena hutan tempat kami berburu dan mencari ikan, tempat dusun sagu, yang bisa membantu kami dalam kehidupan keseharian kami, kalau hutan habis maka manusia Papua musnah bersama alam”, jelas Kaspar.

Tahun 2016 lalu, masyarakat setempat memasang plang pengumuman “Kawasan Bersejarah dan Tanah Adat Awyu”, Juga mencantumkan MK No.35/PUU-X/2012. Papan ini merupakan salah satu bentuk perlawanan penolakan masyarakat terhadap perusahaan dan orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan dari rencana usaha perusahaan memperoleh lahan perkebunan kelapa sawit, tanpa persetujuan dari masyarakat adat setempat secara luas. Mereka juga mendirikan tugu salib terbuat dari kayu, yang ditanam disekitar batas kampung dan hutan, sebagai symbol untuk kekuatan perlindungan masyarakat dan tanah.

Meskipun ada penolakan, namun operator perusahaan dan orang-orang pendukung perusahaan tetap datang ke kampung. Terkadang mereka menyampaikan janji pembangunan, janji kesejahteraan dan berbagai cara bujuk rayu, termasuk menekan masyarakat dengan tudingan anti pembangunan hingga membawa aparat keamanan.

Masyarakat tidak menolak pembangunan, mereka meninginkan pembangunan asalkan sungguh-sungguh memberdayakan masyarakat dan usaha ekonominya. Menurut Kaspar Mukriagi, “Masyarakat sudah pernah menyampaikan kepada pemerintah, bahwa kami menginginkan pembangunan usaha perkebunan tanaman kebun karet dan budidaya tanaman gaharu, yang sudah sejak lama membantu ekonomi masyarakat”, jelas Kaspar.

Namun pemerintah kurang memperhatikan, masyarakat membutuhkan modal untuk pengembangan dan pengolahan hasil, masyarakat pelu pasar hasil kebun dengan harga yang setara dan kelembagaan ekonomi yang kuat.

Diolah dari berbagai sumber, Okt 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here