Aliansi Mahasiswa Papua Selatan Menuntut Pemerintah Menghentikan Izin Perusahaan yang Melanggar HAM

0
2628

Memperingati Hari Ham Internasional yang diperingati setiap 10 Desember, Aliansi Mahasiswa Papua Selatan Peduli HAM melakukan aksi long march mendatangai Kantor DPRD Kabupaten Merauke dan Berorasi di Tugu Libra, Kota Merauke, Provinsi Papua.

Spanduk besar bertuliskan “Papua Selatan Darurat HAM”, berada didepan menggiring aksi long march ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota merauke. Mereka membawa spanduk dan poster-poster yang bertuliskan tuntutan, keprihatinan dan kesaksian, antara lain: Tolak Mega Industri MIFEE yang Merampas 1,2 juta Hektar Hutan Adat di Papua Selatan; Peninjauan, Penertiban dan Pemberhentian Seluruh Perizinan Perusahaan yang Melanggar HAM dan Merusak Hutan; Adili Pelaku Pembunuhan Warga Sipil Sesuai Mekanisme Peradilan HAM; Segera Usut Pelanggaran HAM di Kimaam pada Tahuan 2001 – 2017; Stop Melakukan Kriminal kepada OAP.

Aliansi mahasiswa mengecam dan menuntut pemerintah mengungkap dan menyelesaikan berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM, seperti penganiayaan Blasius Sumaghai di Bade 2014, penembakan Yeremias Kaipman di Merauke 2015, penganiayaan Xaverius Tambaip dan Ronald Ambungun di Merauke 2016, penganiayaan Oktovianus Beteop di Merauke 2017, pembunuhan Isak Kua, dan pelecehan seksual saudara perempuan dari Isak Kua pada November 2017.

Dalam surat pernyataan aliansi mahasiswa ini mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi untuk pembangunan pangan nasional yang mengambil tanah masyarakat seluas 1,6 juta hektar. Kebijakan ini melupakan kearifan lokal masyarakat Malind. Masyarakat yang masih hidup dan tergantung dengan alam, serta budayanya, dipaksa meninggalkan segalanya untuk kepentingan perusahan.

Aliansi mahasiswa menuntut pemerintah menghentikan seluruh perizinan dan aktivitas perusahaan yang melanggar HAM  dan merusak hutan di Papua. Aliansi mahasiswa menuntut PT. Korindo Group ditutup karena tidak membawa dampak pembangunan dan kesejahteraam masyarakat di selaran Papua.

Selengkapnya Surat Pernyataan Aliansi Mahasiswa Papua Selatan Peduli HAM bisa dibaca disini: Surat Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua Selatan Peduli HAM

Tidak Ada Damai Tanpa Keadilan

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP KAME), dalam siaran pers menyambut Hari HAM Internasional, menggugah semboyan Merauke Istana Damai. Dimanakah kedamaian bila masyarakat masih berteriak minta keadilan. Tidak ada damai tanpa keadailan.

SKP KAME menyoroti tanggung jawab negara untuk melindungi hak hidup, sehingga terjadi kasus penganiayaan hingga kematian korban rakyat sipil melibatkan apparatus negara. Hak berekspresi dan berpendapat masih dibatasi dan dibungkam. Hak atas lingkungan yang sehat menjadi kerinduan setiap orang, namun pembukaan hutan dalam skala luas mengandam keseimbangan lingkungan hidup di Merauke.

Mengenai hak masyarakat adat, menurut SKP KAME, negara masih mengabaikan hak masyarakat dan mengancam kepunahan identitas budaya dengan kehadiran perusahaan usaha skala besar. Demikian pula, hak atas Pendidikan, masih terdapat sarana Pendidikan dan kesehatan yang tidak tersedia dan ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan.

Dalam siaran pers SKP KAME, Direktur Pastor Anselmus Amo MSC, menyampaikan rekomendasi, yakni aparat keamanan (TNI/Polri) wajib diberikan penyadaran tentang “bela kemanusiaan”, untuk mengayomi dan melindungi masyarakat sipil. Pemerintah perlu membatasi investasi untuk pembukaan kawasan hutan skala besar dan mengawasi pelaksanaan investasi. Pemerintah juga perlu mengembangkan pangan local yang menjamin keberlanjutan budaya masyarakat adat, melakukan pemetaan wilayah adat, menjamin akses Pendidikan dan kesehatan masyarakat di kampung-kampung.

Ank, Des 2017