Masyarakat Adat Kati Wambon, Papua, Menolak Bendungan Boven

1
3193

Pemerintah merencanakan pembangunan bendungan di Papua, yakni Bendungan Baliem dan Bendungan Digoel. Studi dan pendanaan pembangunan bendungan ini bernilai triliunan rupiah bekerjasama dengan pemerintah Korea Selatan. (lihat: pemerintah-bangun-bendungan-di-papua).

Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, Merauke, Nimbrot Rumaropen, mengatakan kedua bendungan ini untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Untuk Bendungan Digoel memiliki daya energi listrik (PLTA) sebesar 65,13 MW, saat ini sedang dilakukan studi kelayakan dan rencana pembangunannya pada 2019. Diperkirakan tinggi bendungan sekitar 40 meter. (bendungan-plta-akan-dibangun-di-boven-digoel-2019).

Masyarakat adat Kati Wambon yang berdiam dan menguasai tanah dan kawasan hutan di sekitar areal proyek bendungan di Kali Kao, Distrik Waropko dan Distrik Ambatkwi, Kabupaten Boven Digoel, bereaksi sangat keras menolak rencana pembangunan bendungan ini. Alasan utama penolakan ini karena lokasi bendungan berada di tempat-tempat keramat yang dihormati dan dilindungi masyarakat.

Agustinus Binjap, Koordinator Forum Rakyat Papua Boven Digoel (Forpa-BD), dalam siaran pers mengatakan proyek ini berpotensial menghilangkan 24 tempat keramat bernilai sejarah dan sumber ekonomi masyarakat adat setempat.

“Proyek ini akan memutus hubungan spiritual masyarakat dengan tanah mereka. Proyek ini bertentangan dengan Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat dan UUD 1945. Pemerintah seharusnya menghormati identitas dan hak budaya masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual dengan tanah, air dan sumberdaya lainnya”, kata Agustinus.

Di Indonesia, banyak cerita dampak buruk dari pembangunan bendungan seperti: penenggelaman kampung, lahan ekonomi, tempat-tempat penting dan lingkungan dalam skala luas, pemindahan penduduk dan migrasi hewan di Jati Gede, Kedung Ombo, Bili-bili, Koto Panjang dan lain-lain. Masyarakat setempat belum tentu menerima manfaat langsung dari tujuan pembangunan bendungan seperti listrik dan irigasi pengairan. Kerugian dan penderitaan masyarakat tidak sebanding dengan manfaat dari proyek pembangunan.

Rencana proyek pembangunan bendungan Boven juga berpotensi memeceah belah sesama masyarakat dan menciptakan konflik antara masyarakat. Demikian pula, pembangunan bendungan untuk PLTA hanya untuk kepentingan memenuhi kepentingan energi dari industry perusahaan perkebunan dan pembalakan kayu di selatan Papua. Berdasarkan fakta tersebut, Forpa-BD dan masyarakat adat Kati Wambon menolak rencana pembangunan bendungan untuk PLTA Sungai Kao.

Siaran Pers Lengkap Forpa-BD lihat disini: siaran-pers-forpa-bd-menolak-bendungan-plta-kali-kao

Ank, 13 Feb 2018