Pelayanan Perusahaan Nol

1
1701

Selasa pagi (27 Februari 2018), puluhan warga Suku Auyu di Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Papua, telah berkumpul dan membicarakan rencana aksi protes terkait aktivitas perusahaan kelapa sawit PT. Tunas Sawa Erma (TSE), anak perusahaan modal asing Korindo Group, lokasi POP (Palm Oil Project) B di Kampung Getentiri, Distrik Jair.

Markus Hubiogi, salah satu marga pemilik tanah, menceritakan perwakilan marga telah menuju kantor PT. TSE. Namun, Kepala Kampung Getentiri, Nikolaus Bogun, dan beberapa orang perusahaan, menghadang dihalaman kantor. Setelah bernegosiasi, Nikolaus Bogun, yang dikenal orang dekat dengan perusahaan PT. TSE, menawarkan keluhan warga dibahas dalam rapat dan waktunya disampaikan melalui surat undangan.

Beberapa waktu sebelumnya, Mama-mama asal Suku Auyu, melakukan protes atas pelayanan perusahaan menyangkut program pemberian bantuan “bama” (bahan makanan) yang tidak merata dan waktu pemberian gaji yang terlambat.

Petugas Humas PT. TSE, Theo Ero, mengkonfirmasi informasi keluhan Mama-mama ini, “Kami sudah bertemu dan menyerahkan sepenuhnya pengaturan distribusi bama melalui Ketua Marga. Mengenai keterlambatan pembayaran gaji, karena ada masalah koneksi internet, sehingga pembayaran tertunda”, kata Theo Ero.

Perusahaan PT. TSE POP B memiliki luas areal kebun sebesar 19.486 hektar, beroperasi didaerah Kampung Gententiri, Distrik Jair dan Kampung Ujung Kia, Distrik Kia, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Sejak tahun 2005, menggusur kawasan hutan, hutan bekas kebun, kebun karet dan termasuk dusun sagu. Perusahaan terus memperluas usaha kebun kedaerah sekitar perkampungan warga Ujung Kia.

Markus Hubiogi, menceritakan sejak awal perusahaan menggusur hutan adat mereka, hingga kini pohonnya telah berbuah, hasilnya telah dipanen dan minyaknya dibawa keluar, tapi mereka belum menerima sepeserpun uang kompensasi.

“Perusahaan tidak ada hati, pelayanan perusahaan nol. Kami Marga Yuka belum pernah mendapatkan uang tali asih, uang hektar tanah, uang kontrak, tidak ada aturan (perjanjian). Ada yang dapat dan ada yang tidak dapat. Kami berharap kehadiran perusahaan dapat membantu ekonomi, tapi nyatanya sama sekali nol”, keluh Markus.

Paulus Saku, menceritakan bahwa tanah adat marga mereka dialihkan tanpa persetujuan anggota marga dan uang kompensasi tanah dibagi tidak merata. “Saya mendengar uang kompensasi tanah seluas 539 hektar, sebesar Rp. 127.800.000.-, kami hanya mendapatkan Rp. 5.000.000, hanya itu, dan janji-janji pemberian bantuan sosial, ekonomi, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Faktanya, saya meminta bantuan biaya pengobatan isteri tapi tidak ditanggapi, padahal syarat surat keterangan dan sebagainya sudah disampaikan”, cerita Paulus.

Saya sudah mendengar keluhan serupa dari warga Kampung Ujung Kia, mereka kehilangan dusun sagu, kebun karet dan air tercemar, tetapi uang kompensasi tidak bisa menggantikan kerugian dan penderitaan masyarakat.

Mereka juga menolak mengikuti program koperasi perusahaan, karena dianggap membingungkan dan mencurigakan. Mereka menuntut kesungguhan perusahaan memenuhi janji-janji dan menghormati hak masyarakat. Koperasi bukan jawabannya. Dalam kasus ini, belum terlihat adanya mekanisme perusahaan dalam penanganan keluhan dan penyelesaian konflik tanah masih berlarut-larut.

Ank, Feb 2018