Hutan sumber Kehidupan Kami, bukan Kelapa Sawit

"Protes telah disampaikan sejak tahun 2015, tetapi jawabannya justru lahir ijin pelepasan hutan"

1
1925

Jakarta – Koalisi masyarakat sipil melakukan aksi protes ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada jumat (23/03/2018), protes tersebut terkait pemberian ijin pelepasan kawasan hutan produksi konversi untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Menara Wasior (MW) di daerah Kali Wosimi, Distrik Naikere dan Distrik Kuriwamesa, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.

Penolakan masyarakat terhadap pemberian ijin kepada perusahaan perkebunan sawit ini telah disampaikan ke KLHK sejak 2015 silam, akan tetapi hingga kini tak ada respon dari pihak kementerian. Namun, berbalik fakta atas penolakan Menteri KLHK, Siti Nurbaya Bakar justru mengeluarkan ijin SK No. 16/1/PKH/PMDH/2017, tertanggal 20 September 2017 lalu kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Menara Wasior (MW).

Dalam aksi tersebut hadir juga perwakilan masyarakat sipil dari Wasior, Teluk Wondama, Stephanus Marani yang menyampaikan bahwa aktivitas mengancam dan akan menghilangkan tempat hidup masyarakat adat Suku Wondamen, Torowar dan Mairasi.

Hal senada juga disampaikan oleh Yohanes Akwan, ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Papua Barat bahwa, pemberian ijin sepihak yang datang dari Jakarta sangat merugikan masyarakat asli Papua.

“Hutan merupakan sumber kehidupan kami, bukan kelapa sawit, kami tidak mungkin makan sawit jika dusun sagu kami berubah menjadi perkebunan sawit” Ujar Yohanes dalam orasinya.

Menurutnya, masyarakat yang dikawasan ini pernah menjadi korban kekerasan aparat keamanan pada tahun 2001. Sebagaimana diketahui peristiwa Wasior berdarah yang terjadi pada tahun 2001 oleh Komnas HAM pada tahun 2004 telah dinyatakan sebagai kasus PELANGGARAN HAM BERAT. Peristiwa Wasior Berdarah terjadi selama kurun waktu April- Oktober 2001.

Juli 2004, Tim Adhoc Papua dari Komnas HAM yang menyelidiki kasus Wasior Berdarah 2001 dan Wamena Berdarah 2003 menemukan beberapa fakta, meluasnya kekerasan dan menyimpulkan bahwa terjadi kekerasan yang terstruktur oleh militer Indonesia baik TNI/POLRI.

Sementara itu direktur Yayasan Pusaka, Franky Samperante menyoroti tidak konsistennya pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Menurutnya, sepanjang tahun 2017 pemerintah telah mengeluarkan ijin pelepasan kawasan hutan terhadap 3 perusahaan di Papua yang luasnya mencapai 60.000 ha. Tak hanya perusahaan perkebunan, pemberian ijin juga diikuti perusahaan pertambangan yang luasnya capai 85.000 ha.

Aksi protes ini merupakan gabungan dari beberapa lembaga masyarakat sipil yakni Yayasan Pusaka, Foker LSM Papua, KPKC GKI Tanah Papua, Walhi Papua, Wongkei Institute, JERAT Papua, SKP KC Fransiskan Papua, Perkumpulan Belantara, Perkumpulan Bin Madag Kom, GSBI Papua Barat dan Papua Forest Watc.

Foto aksi protes:

(Paskal)