Perundingan Freeport: Abai terhadap Pembuangan Limbah Tambang yang Membahayakan Masyarakat dan Lingkungan di Pesisir Mimika

0
3245

Jakarta (12 Maret 2018)  Pemerintah Indonesia dan perusahaan Freeport McMoran sedang dalam proses perundingan untuk pelaksanaan Undang-undang Mineral dan Batu bara, diantaranya adalah tentang divestasi saham, pembangunan smelter dan kelanjutan kegiatan pertambangan. Namun persoalan lingkungan yang dialami oleh warga sekitar pesisir Kabupaten Mimika (khususnya sekitar muara sungai Ajkwa) dan mengganggu ekosistem perairan pesisir tidak mendapatkan perhatian dan melibatkan publik.

Pembuangan limbah tambang ke sungai dan laut terus menjadi perhatian internasional. Yang terbaru adalah pada 7 Februari 2018, sebanyak 40 organisasi dari beragam negara dunia mengecam pembuangan limbah tambang ke dan sungai, dan menyerukan segera praktek pembuangan limbah ini tidak dilanjutkan.

Salah satu perusahaan yang melakukan praktek pembuangan limbah ke sungai adalah PT. Freeport Indonesia. Dan limbah ini bahkan menyebar ke wilayah perairan laut, sebagaimana disebutkan dimuat dalam laporan yang dibuat oleh Perkumpulan AEER (Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat), Yayasan Pusaka, dan KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia).

Dalam Siaran Pers AEER, PUSAKA dan KNTI (12 Maret 2018), menjelaskan pembuangan limbah tambang (tailing) ke laut sangat merugikan masyarakat yang berada di sekitar tempat pembuangan. Pembuangan limbah tambang ke sungai dan laut menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir laut.

Pius Ginting dari Perkumpulan AEER mengatakan, “Padatan yang tersuspensi dalam tambang  (Total Solid Supended) menciptakan kekeruhan, pendangkalan di daerah pesisir. Tailing menyebar di pesisir sekitar muara Ajkwa merupakan praktek pertambangan yang buruk. Praktek ini lebih buruk secara konsep dari pembuangan limbah lainnya ke laut di Indonesia, setidaknya mengusahakan pembuangan limbah tambang (tailing) agar berada dibawah lapisan termoklin agar tailing tidak menyebar ke permukaan, kendati hal itu tetap menimbulkan persoalan kehidupan di dasar laut.”

Pendangkalan di bagian pesisir Timika telah dikeluhkan oleh warga. Transportasi warga di bagian pesisir menjadi terganggu.  Bahkan pendangkalan laut karena tailing juga mengancam pelabuhan PT. Freeport Indonesia. Untuk mencegahnya, perusahaan tersebut melakukan penutupan aliran sungai yang telah dimuati oleh limbah tambang, yakni Sungai Yamaima. Penutupan aliran sungai disisi lain menghambat lalu lintas warga lewat sungai.

Melanjutkan kegiatan penambangan PT.Freeport Indonesia dengan metode pembuangan tailing ke sungai dan menyebar hingga ke laut akan meningkatkan beban bagi nelayan di sekitar pesisir Kabupaten Mimika yang bermata pencaharian nelayan.

Martin Hadiwinata dari KNTI menyatakan “Agar nelayan sekitar pesisir Kabupaten Mimika, di sekitar Ajkwa dapat melanjutkan mata pencarian nelayan secara baik dan pemulihan ekosistem laut, maka pembuangan limbah tambang ke sungai dan menyebar ke laut agar dihentikan.”

Franky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka menyatakan, “Perlu dilakukan peninjauan dampak lingkungan PT. Freeport Indonesia. Dan bila operasi penambangan terus melakukan pembuangan  limbah tambang ke sungai dan laut, suatu praktek yang ditentang luas oleh organisasi lingkungan internasional, seperti  diserukan untuk dihentikan oleh 40 organisasi lingkungan baru baru ini, maka kegiatan operasi PT. Freeport Indonesia sebaiknya  di moratorium terlebih dahulu untuk dievaluasi secara menyeluruh”, kata Franky.

Moratorium juga akan memberikan waktu bagi lingkungan memulihkan diri dan kehidupan nelayan tradisional setempat bisa berkembang.

Ank, Mar 2018

Lihat seruan organisasi internasional hentikan pembuangan limbah tambang ke laut dan sungai: https://earthworksaction.org/publications/call-ban-dumping-mine-waste-oceans-rivers-lakes/

Lihat laporan dampak pembuangan limbah tambang PT. Freeport Indonesia: http://aeer.info/en/pub/