RUU Perkelapasawitan Melegalkan Dampak Negatif Industri Sawit

0
531
pemalangan warga di lokasi ANJ Robate Mangga Dua Papua Barat
Pemalangan warga di lokasi rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit dari ANJ Group, Robate, Mangga Dua, Papua Barat. (Dok.Pusaka)

Sahat (45), hampir tiga puluh tahun bertani kelapa sawit diatas lahan seluas tiga hektar. Ia bertani sawit tanpa bantuan pemerintah maupun perusahaan. Meski sudah berkebun selama 30 tahun, namun status lahan sawit petani asal Desa Batu Kerikil, Bengkalis, Riau, masih belum diakui pemilikannya karena berada di kawasan hutan. Kontras dengan perusahaan kelapa sawit milik Sinar Mas yang berada diseberang kebunnya, meski berada di lahan gambut, tapi perusahaan ini sudah memiliki izin.

“Saya nanam sawit di tanah mineral tapi tidak dapat sertifikat. Perusahaan nanam di lahan gambut mereka mudah dapat izin”, ungkap Sahat.

Hal ini juga di alami oleh petani sawit mandiri lainnya di beberapa daerah di Indonesia. Persoalan itu mengemuka dalam acara diskusi publik RUU Perkelapasawitan Untuk Siapa? yang digelar Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) di, jl Sangga Buana, Bogor, Selasa ( 10/04/2018).

Demikian pula, dalam rantai industri sawit sekarang ini, peran korporasi sangat dominan, mulai dari pengadaan pupuk, transportasi, penguasaan lahan, pemasaran dan manajemen kebun. Mereka juga dapat dengan mudah mendapatkan akses dan dukungan dana program insentif biodiesel. Sedangkan petani swadaya maupun plasma masih menjadi penonton dari gembar-gembor keuntungan sawit.
Nasib buruk petani sawit seperti Sahat, tidak menjadi bagian utama yang di atur dalam RUU Perkelapasawitan. RUU ini cenderung memproteksi kepentingan korporasi, di mulai dari upaya melindungi praktik buruk perolehan lahan/izin, pemberian insentif hingga pelarangan kampanye dampak negatif sawit.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto menyatakan bahwa RUU Perkelepasawitan tidak mengakomodir masalah kronis dan situasi terkini lapangan. Misalnya soal skema kemitraan dengan masyarakat, definisi serta pasal mengcopy paste dari UU Perkebunan. Padahal dalam UU perkebunan, tidak ada kesetraaan ketika proses bermitra.

“Kebun-kebun plasma masih di kontrol perusahaan. Akibatnya masyarakat rugi berkali lipat, sudah lahannya dirampas, mereka pun terbebani utang”, jelas Darto

Ia tambahkan, dalam RUU perkelapasawitan banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi petani. RUU ini sebagai upaya beberapa pihak untuk mencari cantolan hukum tentang pengelola badan dana untuk pengembangan bisnis korporasi, salah satunya biodesel yang tidak ada peruntukannya dalam Peraturan Pemerintah. Spirit RUU sangat jauh dari upaya mensejahterakan masayarakat apalagi kepentingan bangsa. Pasal yang ada, cenderung memaksa negara untuk membela perusahaan yang melanggar hukum. Misalnya mengenai upaya melegalkan korporasi yang berada di lahan gambut.

Pengamat Industri Kelapa Sawit, Jefri Gideon Saragih, berpendapat, situasi terkini soal perolehan izin konsesi, berpeluang menciptakan praktik korupsi. Untuk menjadi pekebun di Indonesia, ada berbagai perolehan izin yang harus ditempuh.

“Di Kalimantan Barat, untuk mendapat izin lokasi, pengusaha keluarkan duit 5 milyar”, cerita Jefri.

Karenanya pengawasan serta partsipasi seluruh pihak sangat penting untuk menghindari praktik-praktik buruk. Jefri berpandangan, bahwa dalam RUU Perkelapasawitan, tidak ada yang membahas detail soal buruh, masyarakat adat dan adanya pasal yang mewajibkan kampanye positif soal sawit.

Teguh Surya, dari Yayasan Madani mengurai latar belakang RUU Perkelapasawitan, keberadaan GAPKI mendorong RUU, Baleg DPR yang tidak memiliki pemahaman terhadap perkelapasawitan, tidak adanya keterlibatan masyarakat sipil dan petani dalam penyusunan RUU, hal-hal ini menyebabkan RUU ini gagal dibahas dalam prolegnas tahun 2016 lalu.

Pemerintah dalam hal ini pihak eksekutif Mensesneg dan Kementerian Pertanian yang telah mengirim surat sebanyak dua kali kepada DPR, seharusnya konsisten agar pembahasan RUU Perkelapasawitan dihentikan, salah satu alasannya karena penerimaan pemerintah dari pajak industry kelapa sawit masih rendah dan tidak adanya penegakan hukum yang adil.

Dalam pertemuan ini, Anggota Baleg DPR RI Komisi 8, Diah Pitaloka megakui bahwa banyak anggota DPR khusnya di Baleg yang belum paham soal substansi RUU Perkelapasawitan. Menurutnya, RUU setebal kira-kira 25 halaman ini mengarah kepada lex spesialis yang dinilai tidak mengakomodir soal perkelapasawitan.

“Banyak yang belum faham di anggota kita, karenanya kami butuh masukan dari masyarakat dan rekomendasi konkrit atas RUU ini.”. Ungkap Diah Pitaloka.

Mengenai posisi, SPKS misalnya, sejauh ini konsisten untuk menolak RUU perkelapasawitan karena tidak relevan. Jefri Saragih dalam posisi agar DPR menunda pembahasannya hingga lima tahun kedepan. Teguh Surya dari koalisi masyaraat Sipil menilai bahwa RUU ini harus dihentikan pembahasannya.

AP, April 2018