Ratusan Pimpinan Organisasi Mengirimkan Surat Terbuka Kepada Presiden RI dan Presiden Dewan Uni Eropa: Menyikapi Dampak Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

0
2187

Berkaitan dengan keputusan Uni Eropa yang saat ini sedang dalam proses untuk meninjau kembali proposal Renewleble Energy Directif (RED) yang akan menghentikan pengunaan bahan liquid palm oil untuk bio diesel karena disinyalir berasal dari praktek merampas hak masyarakat atas tanah, eksploitasi hak buruh serta pengrusakan hutan yang berimplikasi pada deforestasi dan pemanasan global, Pemerintah Indonesia memberikan respon kontradiktif dari yang diharapkan masyarakat. Bukannya menunjukkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit, pemerintah Indonesia justru gencar membuat narasi dan penggalangan opini yang arahnya lebih untuk menyembunyikan berbagai persoalan dan terus mencari justifikasi atas buruknya tata kelola perkebunan sawit di Indonesia yang berdampak pada pelanggaran HAM, meningkatnya laju deforestasi, perampasan tanah, eksploitasi buruh, memperkuat kekerasan terhadap perempuan, korupsi, masalah sosial ekonomi, politik dan bencana ekologis.

Demikian kutipan Surat Terbuka yang disampaikan ditandatangani oleh 236 orang atau lembaga: terdiri dari 139 pimpinan organisasi tingkat nasional maupun daerah (terdiri dari NGO, Serikat Buruh, Serikat Tani, Organisasi Masyarakat Adat, Perempuan, Nelayan, organisasi ke agamaan) dan 97 individu (yang terdiri dari pimpinan masyarakat adat di Sumatera, Kalimantan, Papua, akademisi, pemuka agama, petani sawit mandiri, peladang dan masyarakat korban) telah mendukung surat terbuka ini.

Surat terbuka ini dibuat sebagai respon atas sikap kontradiktif pemerintah Indonesia dalam merespon kebijakan Uni Eropa. Surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI, Presiden Dewan Uni Eropa, dan Pemimpin negara-negara Uni Eropa ini disusun berdasarkan fakta-fakta lapangan yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat dan temuan lapangan yang disampaikan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Surat ini dimaksudkan untuk mendorong pemerintah Indonesia mengoreksi praktik buruk tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan mendorong Negara-negara Eropa untuk tidak melanggengkan pelanggaran HAM yang terjadi di sektor industri perkebunan sawit di Indonesia.

Penggalangan dukungan atas surat terbuka dilakukan melalui dikusi, dialog dengan masyarakat dari berbagai kalangan dan latar belakang. Dengan mendukung surat terbuka ini, berbagai pihak menyampaikan harapan agar kasus mereka diselesaikan dan ada perubahan dalam tata kelola perkebunan sawit di Indonesia.

Selengkapnya isi surat terbuka dapat dibaca disini: Final – Surat Terbuka Kepada Presiden dan Pemimpin Dewan Uni Eropa_220518 (1)