Kebijakan Perkebunan Berkelanjutan: “Korindo Tipu Kami”

0
1807

Saat ini, istilah “pembangunan berkelanjutan” telah berhasil mengkonstruksi komitmen, standar dan kebijakan korporasi dalam menjalankan misi bisnisnya pada berbagai sektor usaha. Label berkelanjutan merubah tampilan dan wajah sangar bisnis, dengan sosok rupa manis seperti penghormatan terhadap HAM, pelindung lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial.

Perubahan komitmen dan kebijakan perkebunan yang berkelanjutan ditunjukkan oleh salah satu anak perusahaan (modal asing) Korindo Group, yakni PT. Tunas Sawa Erma (TSE), yang beroperasi di Papua bagian selatan sudah sejak 1990 an.

Dalam website (https://www.tse.co.id/kelestarian-kebijakan), perusahaan PT. TSE menguraikan Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab, antara lain: “Kami berkomitmen untuk melindungi lahan, yang diartikan sebagai tanah yang mengandung lebih dari 65% tidak organik, dengan kedalaman berapapun”. Komitmen ini menunjukkan masih ada pengecualian kebijakan pada lahan dan kawasan hutan tertentu sehingga berpotensi menjadi sasaran ekspansi usaha.

Disampaikan pula, Kebijakan Perlindungan HAM dan Penghargaan terhadap Budaya Lokal, bahwa “Kami berkomitmen untuk menikmati dan melindungi HAM, hak-hak pekerja, termasuk pekerja kontrak, sementara dan migran, penghapusan dalam pekerjaan dan mendorong kesetaraan hak, kebebasan berorganisasi dan hak tawar kolektif”. Selanjutnya, “Kami menghargai komunitas adat dan lokal untuk memberikan persetujuan atau tidak (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan, PADIATAPA) atas penggunaan yang sangat baik secara hukum, komunal maupun adat”.

Penerimaan korporasi terhadap kebijakan perkebunan berkelanjutan ini sangat dipengaruhi oleh meluasnya kepedulian ”tekanan” kepentingan berbagai pihak (termasuk pasar), bukan genuine perubahan paradigmatik. Korporasi dapat menerima gagasan berkelanjutan ini karena diandaikan sebagai solusi ‘damai’ atas konflik kepentingan yang runyam dan dapat dinegosiasikan melalui kerjasama kemitraan yang setara. (Death, 2010)

Faktanya, pengejawantahan komitmen dan konsep pembangunan berkelanjutan dalam standard dan praktik, masih mengundang perdebatan dan persepsi yang beragam. Minim keinginan memenuhi dan melaksanakannya.

Dalam acara Workshop Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan yang difasilitasi Program Lestari di Boven Digoel, Provinsi Papua, beberapa waktu lalu (11-12 Juli 2018). Pemerintah, PT. TSE, masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya, berdebat seputar label pengelolaan “berkelanjutan” dengan persepsi berbeda, saling mendahulukan dan mempertentangkan kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.

“Kita membutuhkan pendapatan ekonomi, jika kita mengutamakan lingkungan bagaimana, berarti ekonomi dan sosial perlu kita korbankan, begitu juga sebaliknya”, ungkap salah seorang peserta dari pemerintah.

Satu yang utama dan sisanya dikorbankan. Persepsi ini tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, bahwa pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan, idealnya saling bergantung, terintegrasi dan memperkuat satu sama lain.

Tokoh masyarakat dan marga pemilik lahan di lokasi PT. TSE Blok E Kali Kao, Petrus Kinggo, yang menghadiri pertemuan tersebut, melaporkan dan mengungkapkan juga sikap warga terhadap isu perolehan perolehan hak atas tanah.

“Waktu lalu, orang perusahaan bertemu dengan masyarakat dan mengatakan belum memiliki ijin HGU, tetapi dalam pertemuan di Kantor Lestari, orang perusahaan lain bernama ST dan AY menyampaikan perusahaan sudah memiliki HGU. Perusahaan telah memiliki lahan dan hutan kami secara diam-diam”, ungkap Petrus Kinggo

Standar pembangunan berkelanjutan (misalnya FSC, RSPO) mengadopsi prinsip FPIC atau dikenal PADIATAPA, sebagai bagian pemenuhan HAM. Prinsip dan indikator PADIATAPA, mengsyaratkan perusahaan untuk memberikan informasi dan melakukan perundingan bersama masyarakat terlebih dahulu sejak awal, sebelum ada ijin, sebelum kegiatan berlangsung. Disini, PT. TSE belum berubah dan gagal menghormati, dan menjalankan prinsip PADIATAPA.

“Tidak ada informasi, tidak ada keterbukaan, Korindo tipu kami”, jelas Petrus Kinggo.

Apapun kebijakan dan keputusan menyangkut hak-hak masyarakat adat dan pemanfaatan tanah di wilayah adat mereka, seharusnya melibatkan masyarakat adat setempat.

Ank, Juli 2018