PFW Mendesak Penegak Hukum Mengungkap Kasus Illegal Logging di Papua Secara Terbuka

0
1007

Sorong, 12 Juli 2018. Papua Forest Watch (PFW), organisasi masyarakat sipil yang mengawasi dan mendorong penegakan hukum kejahatan kehutanan di Tanah Papua, mendokumentasikan sedikitnya tiga kasus kejahatan kehutanan, penangkapan kayu komersial jenis merbau yang diduga diperoleh secara tidak sah (illegal logging) dan terjadi di wilayah hukum Kabupaten Kaimana, Teluk Bintuni dan Sorong, Papua Barat, pada periode waktu Januari – April 2018.

Dalam Siaran Pers (12 Juli 2018), PFW menyampaikan Badan Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Direskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) telah menangkap dan menahan barang bukti kayu olahan, alat berat dan kendaraan angkutan, serta petugas kapal pembawa kayu merbau.

Hingga sekian lama ini, aparatus penegak hukum belum berhasil mengungkapkan dan menetapkan satupun yang diduga pelaku sebagai tersangka dalam kasus ini. Kasus kejahatan kehutanan ini diduga melibatkan pejabat tertentu dan para pemodal. Masyarakat cemas terhadap belum adanya informasi penegakan hukum .

Gunawan, Juru Bicara PFW, mengungkapkan, “Sudah lebih dari dua bulan kasus ini terjadi, tapi belum menampakkan tanda terang penegakkan hukum. Karenanya, Kami mendesak kepada penegak hukum agar secara serius mengungkap dan menetapkan tersangka, serta memberikan sangsi seadil-adilnya bagi masyarakat, negara dan lingkungan, yang dirugikan”, ungkap Gunawan.

“Kami juga melihat kelalaian aparat penegak hukum dan atau main-main dengan penegakan hukum, hal ini terlihat dari lenyapnya barang bukti kasus kejahatan kehutanan di Teluk Bintuni, sehingga berpotensi sulitnya mengungkap kasus ini” ungkap Gunawan.

Dalam pemberitaan media online di Papua pada 10 Juli 2018, diketahui barang bukti kasus kejahatan di Kabupaten Teluk Bintuni sudah tidak terlihat lagi ditempat. (Lihat: Barang Bukti Tidak Ada Lagi)

“Kami juga mengingatkan kepada lembaga penegak hukum untuk selalu menginformasikan perkembangan penyidikan dan pemeriksaan kasus kejahatan kehutanan tersebut, serta disampaikan secara terbuka kepada publik luas melalui media dan sarana komunikasi lainnya”, minta Gunawan.

Informasi perkembangan proses dan upaya penegakan hukum harus selalu disampaikan kepada public, agar supaya masyarakat dapat mengetahui dan dapat berpartisipasi mengawasi kinerja aparat dan penegakan hukum.

Pembatasan dan tidak adanya keterbukaan informasi penegakan hukum tersebut membuat masyarakat curiga. Sebaliknya, keterbukaan informasi dapat memperkuat dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi penegakan hukum dan meningkatkan wibawa aparat penegak hukum.

Ank, Juli 2018