Rekomendasi Semiloka Sorong: Mendesak Perlindungan Aktivis Gereja dan Pejuang Hak Asasi Manusia di Papua

0
616

Prinsip dan gagasan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan di Papua, bukan sesuatu yang baru. UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001, sudah mengatur tentang ini bahwa “Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” (Pasal 63, ayat 1).

Di tingkat Internasional, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah menetapkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, disingkat SDGs) dengan 17 tujuan dan 169 capaian, sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai wujud komitmen pemerintah memenuhi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan lampirannya.

Salah satu sasaran Global SDGs (Tujuan 12), adalah “mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi berkelanjutan dalam siklus pelaporan mereka”. Secara nasional tujuan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan secara lestari, disebutkan sasaran RPJMN (2015-2019), adalah “meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019”.

Namun, jika dibandingkan antara gagasan, kebijakan dan praktik pembangunan berkelanjutan, terdapat kesenjangan yang lebar, bertolak belakang dan diwarnai kontradiksi yang rumit. Hal ini terungkap dalam diskusi bertema “Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan” di Sorong, Papua Barat, pada 30 – 31 Juli 2018.

Pimpinan Klasis Maybrat, Pdt. Bastian Bleskadit, mengungkapkan “Ibarat cerita latihan lain main lain, maka pembangunan di Papua seperti itu, yang disampaikan berbeda dari yang dipraktikkan. Pemerintah dan perusahaan berkomitmen untuk mengsejahterakan masyarakat dan melindungi lingkungan, namun yang terjadi sebaliknya, tidak ada pelaksanaan”, kata Pdt. Bastian Bleskadit.

Peserta diskusi dari Kampung Ikana, Sorong Selatan, Onesimus Wetaku, mengatakan “Saya alami di Ikana, Kami memiliki hutan adat tetapi sudah dikelola oleh pihak tertentu (perusahaan, -pen), pemerintah di pusat dan daerah memberikan ijin perkebunan kepada mereka, tanpa duduk dengan masyarakat. Hak kami dirampas, hutan hilang dan dusun sagu rusak digusur”, ungkap Onesimus Wetaku.

Kebijakan pembangunan berkelanjutan juga digunakan dan dimiliki perusahaan nasional dan transnasional. Kebijakan berkelanjutan perusahaan berkembang seiring dengan tekanan internasional kepada perusahaan dan produsen pengolah komoditi, agar menggunakan produk komoditi yang bersumber dan diperdagangkan dengan menghormati hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit ANJ (Austindo Nusantara Jaya) Group, yang memiliki tiga anak perusahaan dan beroperasi di daerah Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, mempunyai komitmen pembangunan berkelanjutan.

Kepala CID (Community Involvement Development) ANJ, Titayanto Pieter, mengatakan, “Perusahaan punya komitmen (pembangunan berkelanjutan) dan sudah lama ada dalam badan perusahaan, kami pakai sebagai panduan dan acuan untuk melangkah. Ada tiga pilar kebijakan berkelanjutan yakni pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial dan kebijakan usaha. Tanggung jawab sosial seperti hak asasi manusia, keselamatan dan keamanan, itu harus kami lakukan dan menjadi komitmen perusahaan diseluruh lini perusahaan”, jelas Titayanto Pieter.

Tokoh masyarakat adat Ikana, Ones Wetaku, menanggapi penjelasan perusahaan, “Ini hanya ada dalam presentasi, di lapangan tidak ada. Misalnya perusahaan memilih karyawan hanya orang nusantara, kebun contoh tidak ada di kampung, kami dilarang mengambil sertu, padahal sertu tersebut masih wilayah adat kami”, ungkap Ones Wetaku.

Perwakilan Masyarakat Adat Kaiso di Kais (Kabupaten Sorong Selatan) dan Mpur di Kebar (Kabupaten Tambraw) menceritakan hutan adat, tempat keramat dan situs sejarah yang dihormati dan dilindungi oleh masyarakat, tetapi perusahaan datang membongkar dan menggusur tempat penting masyarakat.

Masyarakat masih belum menerima dan meragukan kebijakan dan komitmen pemerintah dan perusahaan, karena praktik dan dampak buruk, serta konflik yang belum terselesaikan.

Tokoh masyarakat adat Mpur, Matias Anari, yang mana komunitasnya sedang berkonflik dengan perusahaan perkebunan di Kebar, menyatakan dan meminta, “Kami menolak perusahaan, karena kami tahu ada tipunya, stop tipu orang Papua”, kata Matias.

Pertemuan ini merumuskan rekomedasi dan aksi yang memuat permintaan dan tuntutan ditujukan kepada pemerintah, perusahaan, masyarakat adat Papua, lembaga gereja, organisasi masyarakat sipil dan perempuan. Beberapa permintaan yang mencuat, antara lain: mendesak pemerintah untuk tidak menerbitkan ijin sebelum ada keputusan masyarakat adat setempat, mendesak pemerintah untuk menarik dan mengeluarkan seluruh aparat keamanan TNI dan Polri, yang berada diareal perusahaan.

“Kami juga mendorong organisasi gereja untuk mendesak pemerintah menghasilkan kebijakan perlindungan bagi aktivis gereja dan pejuang hak asasi manusia di Papua,” jelas Samuel Ariks, tokoh gereja dan masyarakat adat dari Kebar.

Kelompok perempuan Papua juga merekomendasikan untuk mendesak pemerintah dan perusahaan menghormati dan menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan, termasuk hak kedaulatan atas tanah dan ruang kelola, hak atas air, hak atas tumbuh-tumbuhan.

Selengkapnya rekomendasi dan aksi dapat dilihat disini: Rekomendasi Seminar dan Lokakarya Sorong, 31 Juli 2018 – Final

Ank, Agst 2018