Perum-Perhutani-Bangun-Pabrik-Sagu-Senilai-Rp112-M-Foto-Hendra-Okezone.jpg

Komnas HAM Gelar Public Hearing Tentang Hak Masyarakat Adat

Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan akan melaksanakan kegiatan mendengarkan dengar keterangan umum (public hearing). Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari pada masing-masing wilayah yang...
screensot@Pimpinan Suku Mbaham Matta Hak Adat Diakui Metrotvnews.com fak fak

Jaringan LSM Craft Kalimantan Kembangkan Kerajinan Tradisional Masyarakat Dayak Kepada Masyarakat Urban

Jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat se Kalimantan yang terdiri dari lima lembaga mendampingin orang adat setempat untuk mengembangkan produk-produk asli mereka. Merek tas Borneo Chic mengangkat kerajinan tradisional masyarakat Dayak asal Kalimantan ke tengah-tengah masyarakat...
Rahmat datuk Sumarajo melaporkan Sekdes Sumpu, Kasdimun dan Adis beserta Perambah HPT lainya ke Dishut Provinsi Riau Belum Lama Ini.

UU P3H Berantas Korporasi Hutan Bukan Kriminalisasi Orang Asli

JAKARTA-Koalisi Anti Mafia Hutan mengajukan uji materi atas Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Alasannya, UU itu tidak sesuai dengan semangat untuk menjerat korporasi yang melakukan alih fungsi kawasan hutan. "Sebaliknya, undang-undang ini justru mengkriminalisasi...
Dialog Publik: Potret Deforestasi dan Perlindungan Hak Masyarakat”, 18-19 September 2011, di Hotel Luwansa, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kegiatan ini diorganisasikan oleh PUSAKA, Walhi Kalteng, HUMA dan Pokker SHK Kalteng. Peserta kegiatan diikuti oleh perwakilan masyarakat dari Kapuas, Katingan, Seruyan, pulang Pisau dan Palangkaraya di Kalimantan Tengah, dan dari Manokwari (Papua Barat), Aceh, Sulawesi Tengah, LSM dari Kalteng dan Jakarta.

Tuntutan Masyarakat Sipil dalam Pertemuan Governors Climate Forest

Hotel Luwansa, Palangkaraya, 20 September 2011 Kami perwakilan komunitas di dalam dan di sekitar hutan dan lahan gambut yang hadir di sini, yakni dari Aceh, Papua, Sulawesi Tengah dan Kalimantan, menyampaikan beberapa tuntutan kami terhadap...

Impian PT. ANJ Ditentang Masyarakat Adat Maybrat

Perusahaan PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ), milik keluarga Tahija, sedang merencanakan perluasan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, melalui anak perusahaan bernama PT. Pusaka Agro Makmur...

Festival Ningkam Haumeni untuk Produktivitas Budaya dan Kedaulatan Pangan

Senin, 23 Juli 2012 KUPANG, KOMPAS.com - Masyarakat adat Tiga Batu Tungku (Amanatun, Amanuban, Molo) yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), akan kembali menggelar Festival Ningkam Haumeni yang ketiga kalinya, pada 24-26 Juli 2012....
RAKOR Gambut 14 Maret 2016 (dok.suara PUSAKA)

Pemerintah Gelar Rakor Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Alfani Roosy Andinni, CNN Indonesia Senin, 14/03/2016 11:48 WIB Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menggelar rapat koordinasi restorasi gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Rapat ini diinisasi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti...
Perum-Perhutani-Bangun-Pabrik-Sagu-Senilai-Rp112-M-Foto-Hendra-Okezone.jpg

Orang Rimba Tuntut Dana Saving Hutan Rp 1,6 M

REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI-Suku Anak Dalam atau Orang Rimba Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, menuntut dana saving  sebesar Rp1,6 miliar untuk perawatan kebun kepada majemen PT Asiatic Persada. “Dana simpanan hasil kesepakatan, yang kini...
Aksi Solidaritas Peduli Korban Sawit Nabire Tolak PT Nabire Baru di PTUN Jayapura 19 januari 2016

Dari Surat Edaran Mentri LHK pengelolaan Hutan Lahan Gambut di Hentikan

Minggu, 17 Januari 2016 | 17:08 BENGKALIS, RIAUGREEN.COM - Terbitnya surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait larangan Perusahaan Hutan untuk merambah lahan hutan gambut yang ada di Indonesia. Surat edaran ini terbit...

Latest

PUBLIKASI