Pada masa pemerintahan Gubernur Papua, J.P. Solossa, terbitkan SK Gubernur No. 184 tahun 2004 tentang dana kompensasi bagi masyarakat atas kayu dari areal hak ulayat. Ditentukan biaya kompensasi untuk jenis kayu indah Rp. 100.000 per meter kubik, kayu merbau Rp. 50.000 per meter kubik dan non kayu merbau Rp. 10.000 per meter kubik dan kayu bakar Rp. 1.000 per meter kubik.

Perusahaan kayu dan perkebunan sawit sering berdalih dan menjadikan SK Gubernur Papua No. 184 sebagai pengganti kerugian yang dialami masyarakat karena kehilangan akses dan mata pencaharian, serta menurunnya kualitas hutan. James R. Pesik, Manager Humas perusahaan perkebunan sawit PT. Dongin Prabhawa, yang beroperasi di Kampung Nakias, Distrik Ngguti, Merauke, mengatakan SK Gubernur ini termasuk untuk pembayaran kompensasi untuk biaya penggunaan lahan, pembangunan base camp, tanaman, pohon dan material pembuatan jalan.

Ibu Mariana Dinaulik, asal Kampung Nakias, pemilik hak ulayat di lokasi perkebunan sawit Dongin Prabhawa, mempertanyakan keberadaan SK Gubernur tersebut. “Apakah SK Gubernur ini belum mengalami perubahan? Apakah adil dengan nilai harga kompensasi kayu sebesar itu? Nilainya tidak sebanding dengan kerugian yang dialami masyarakat karena kehilangan sumber mata pencaharian dan sumber makanan”, kata ibu Mariana. Sekedar membandingkan, angka Rp. 10.000 sama dengan harga satu botol air mineral Vit ukuran 1,5 liter di Okaba, nilainya setara dengan 1 kilogram beras murah di Kampung Nakias.

Gara-gara SK 184 tersebut, perusahaan besar seperti Dongin Prabhawa tentu mudah saja membayar kompensasi harga kayu, apalagi mendapat kompensasi untuk penggunaan lahan, base camp dan pengambilan material pembuatan jalan. Hingga awal Juni 2011, diperkirakan Dongin Prabhawa telah membabat dan menghilangkan kawasan hutan lebih dari 5.000 hektar dan membayarkan kompensasi kayu campuran non merbau seharga lebih dari Rp. 54 juta kepada marga pemilik hak ulayat di Nakias. Warga sudah menandatangani berita acara kompensasi kayu, tetapi mereka tidak mengetahui persis hitung-hitungan angka kubikasi kayu dan jenis kayu yang sudah dipotong. Hanya saja mereka rasakan dan ketahui di kawasan hutan tersebut terdapat jenis kayu merbau dan kayu campuran lainnya dan berjumlah banyak.

Dongin Prabhawa adalah salah satu dari 46 perusahaan besar dan kecil yang akan berinvestasi dalam mega proyek MIFEE di wilayah Merauke. Jika SK ini tidak berubah, maka tentu dengan mudah jutaan hektar kawasan hutan di wilayah Merauke akan dihabiskan.

Marga Dinaulik yang mengklaim pemilik hak ulayat di kawasan hutan yang dikelola perusahaan Dongin Prabhawa tersebut berkeluh kesah melalui surat kepada Bupati Merauke (April 2011), “Kami meminta bapak bupati dapat membantu kami untuk mendapatkan penghargaan sebagai pemilik asli hak ulayat diatas tanah tersebut”, keluh marga Dinaulik dalam suratnya. Kurang adil jika pemerintah selalu memberikan keistimewaan kepada perusahaan dan membiarkan rakyatnya tersingkir.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pada masa pemerintahan Gubernur Papua, J.P. Solossa, terbitkan SK Gubernur No. 184 tahun 2004 tentang dana kompensasi bagi masyarakat atas kayu dari areal hak ulayat. Ditentukan biaya kompensasi untuk jenis kayu indah Rp. 100.000 per meter kubik, kayu merbau Rp. 50.000 per meter kubik dan non kayu merbau Rp. 10.000 per meter kubik dan kayu bakar Rp. 1.000 per meter kubik.

    Perusahaan kayu dan perkebunan sawit sering berdalih dan menjadikan SK Gubernur Papua No. 184 sebagai pengganti kerugian yang dialami masyarakat karena kehilangan akses dan mata pencaharian, serta menurunnya kualitas hutan. James R. Pesik, Manager Humas perusahaan perkebunan sawit PT. Dongin Prabhawa, yang beroperasi di Kampung Nakias, Distrik Ngguti, Merauke, mengatakan SK Gubernur ini termasuk untuk pembayaran kompensasi untuk biaya penggunaan lahan, pembangunan base camp, tanaman, pohon dan material pembuatan jalan.

    Ibu Mariana Dinaulik, asal Kampung Nakias, pemilik hak ulayat di lokasi perkebunan sawit Dongin Prabhawa, mempertanyakan keberadaan SK Gubernur tersebut. “Apakah SK Gubernur ini belum mengalami perubahan? Apakah adil dengan nilai harga kompensasi kayu sebesar itu? Nilainya tidak sebanding dengan kerugian yang dialami masyarakat karena kehilangan sumber mata pencaharian dan sumber makanan”, kata ibu Mariana. Sekedar membandingkan, angka Rp. 10.000 sama dengan harga satu botol air mineral Vit ukuran 1,5 liter di Okaba, nilainya setara dengan 1 kilogram beras murah di Kampung Nakias.

    Gara-gara SK 184 tersebut, perusahaan besar seperti Dongin Prabhawa tentu mudah saja membayar kompensasi harga kayu, apalagi mendapat kompensasi untuk penggunaan lahan, base camp dan pengambilan material pembuatan jalan. Hingga awal Juni 2011, diperkirakan Dongin Prabhawa telah membabat dan menghilangkan kawasan hutan lebih dari 5.000 hektar dan membayarkan kompensasi kayu campuran non merbau seharga lebih dari Rp. 54 juta kepada marga pemilik hak ulayat di Nakias. Warga sudah menandatangani berita acara kompensasi kayu, tetapi mereka tidak mengetahui persis hitung-hitungan angka kubikasi kayu dan jenis kayu yang sudah dipotong. Hanya saja mereka rasakan dan ketahui di kawasan hutan tersebut terdapat jenis kayu merbau dan kayu campuran lainnya dan berjumlah banyak.

    Dongin Prabhawa adalah salah satu dari 46 perusahaan besar dan kecil yang akan berinvestasi dalam mega proyek MIFEE di wilayah Merauke. Jika SK ini tidak berubah, maka tentu dengan mudah jutaan hektar kawasan hutan di wilayah Merauke akan dihabiskan.

    Marga Dinaulik yang mengklaim pemilik hak ulayat di kawasan hutan yang dikelola perusahaan Dongin Prabhawa tersebut berkeluh kesah melalui surat kepada Bupati Merauke (April 2011), “Kami meminta bapak bupati dapat membantu kami untuk mendapatkan penghargaan sebagai pemilik asli hak ulayat diatas tanah tersebut”, keluh marga Dinaulik dalam suratnya. Kurang adil jika pemerintah selalu memberikan keistimewaan kepada perusahaan dan membiarkan rakyatnya tersingkir.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on