Jakarta, Kompas – Program Merauke Integrated Food and Energy Estate dinilai bukan solusi bagi ketahanan pangan dan energi terbarukan. Logika bisnis, apalagi swasta asing, justru berpotensi menjauhkan produk vital dari kepentingan publik yang bisa dibutuhkan sewaktu-waktu. ”Pola estate pangan dan energi oleh swasta menjadi tren global. Namun, sebagian dampaknya justru tak meningkatkan ketahanan pangan atau kesejahteraan petani,” kata Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko di Jakarta, Jumat (10/6).

Pada 11 Agustus 2010, Menteri Pertanian Suswono mencanangkan pengembangan pangan dan energi terbarukan skala luas Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Kampung Serapu, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua. Komoditas utamanya beras dan tebu dengan potensi lahan 2,5 juta hektar. Persoalannya, kata Tejo, pengelola MIFEE tak wajib menyediakan produknya untuk kebutuhan dalam negeri. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 hanya mewajibkan MIFEE menyuplai produknya dalam situasi darurat bencana atau gagal panen. ”Selama ini ketahanan pangan dalam negeri ditopang petani-petani kecil. Justru bersama mereka harus diwujudkan ketahanan pangan dengan merevitalisasi infrastruktur pertanian, seperti irigasi yang rusak,” katanya.

Persoalan sosial MIFEE yang dikelola swasta juga berdampak sosial. ”Saat ini ada sekitar 400.000 hektar lahan yang diizinkan digarap. Misalnya 1 hektar butuh dua tenaga kerja saja, luasan itu butuh 800.000 tenaga kerja,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Advokasi dan Pendokumentasian Hak-hak Masyarakat Adat (Pusaka) Yafet Leonard Franky di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Jakarta. Penduduk asli Papua di Merauke, suku Marind, akan jadi penonton di tengah eksploitasi tanah adatnya. Lebih dari 1 juta hektar lahan untuk MIFEE akan menyedot orang luar. Jumlah penduduk Merauke menurut sensus penduduk 2010 sebanyak 194.000 jiwa. Dari jumlah itu, populasi warga suku Marind sekitar 78.000 jiwa (40 persen).

“Dari sisi keterampilan, sebagian besar kami kalah. Masyarakat adat di dusun masih meramu, hidup dari hutan,” kata Yohanes Petrus Kamaraka, warga Kimaam (subsuku Marind). ”Kami biasa ambil sagu di hutan dan ikan di rawa tanpa pelihara. Nanti kalau semua itu hilang, kami makan apa,” katanya.

Orang Marind punya totem atau simbol menggambarkan nenek moyangnya. Marga Mahuze bertotem sagu, Gebze pohon kelapa, Samkakai kanguru, Kaize kasuari, Basik-basik babi, dan Balagaize burung elang. Ketika MIFEE tak pandang bulu membuka lahan yang sebagian besar sabana dan rawa, serta alam dan simbol totem warga rusak/hilang, orang Marind akan kehilangan identitasnya. (ICH/NAW)

SABTU, 11 JUNI 2011 | 02:47 WIB
Tautan: http://www.kompas.com/read/xml/2011/06/11/02473639/Pola.Estate.Bukan.Solusi.Ketahanan.Pangan

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jakarta, Kompas – Program Merauke Integrated Food and Energy Estate dinilai bukan solusi bagi ketahanan pangan dan energi terbarukan. Logika bisnis, apalagi swasta asing, justru berpotensi menjauhkan produk vital dari kepentingan publik yang bisa dibutuhkan sewaktu-waktu. ”Pola estate pangan dan energi oleh swasta menjadi tren global. Namun, sebagian dampaknya justru tak meningkatkan ketahanan pangan atau kesejahteraan petani,” kata Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko di Jakarta, Jumat (10/6).

    Pada 11 Agustus 2010, Menteri Pertanian Suswono mencanangkan pengembangan pangan dan energi terbarukan skala luas Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Kampung Serapu, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua. Komoditas utamanya beras dan tebu dengan potensi lahan 2,5 juta hektar. Persoalannya, kata Tejo, pengelola MIFEE tak wajib menyediakan produknya untuk kebutuhan dalam negeri. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 hanya mewajibkan MIFEE menyuplai produknya dalam situasi darurat bencana atau gagal panen. ”Selama ini ketahanan pangan dalam negeri ditopang petani-petani kecil. Justru bersama mereka harus diwujudkan ketahanan pangan dengan merevitalisasi infrastruktur pertanian, seperti irigasi yang rusak,” katanya.

    Persoalan sosial MIFEE yang dikelola swasta juga berdampak sosial. ”Saat ini ada sekitar 400.000 hektar lahan yang diizinkan digarap. Misalnya 1 hektar butuh dua tenaga kerja saja, luasan itu butuh 800.000 tenaga kerja,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Advokasi dan Pendokumentasian Hak-hak Masyarakat Adat (Pusaka) Yafet Leonard Franky di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Jakarta. Penduduk asli Papua di Merauke, suku Marind, akan jadi penonton di tengah eksploitasi tanah adatnya. Lebih dari 1 juta hektar lahan untuk MIFEE akan menyedot orang luar. Jumlah penduduk Merauke menurut sensus penduduk 2010 sebanyak 194.000 jiwa. Dari jumlah itu, populasi warga suku Marind sekitar 78.000 jiwa (40 persen).

    “Dari sisi keterampilan, sebagian besar kami kalah. Masyarakat adat di dusun masih meramu, hidup dari hutan,” kata Yohanes Petrus Kamaraka, warga Kimaam (subsuku Marind). ”Kami biasa ambil sagu di hutan dan ikan di rawa tanpa pelihara. Nanti kalau semua itu hilang, kami makan apa,” katanya.

    Orang Marind punya totem atau simbol menggambarkan nenek moyangnya. Marga Mahuze bertotem sagu, Gebze pohon kelapa, Samkakai kanguru, Kaize kasuari, Basik-basik babi, dan Balagaize burung elang. Ketika MIFEE tak pandang bulu membuka lahan yang sebagian besar sabana dan rawa, serta alam dan simbol totem warga rusak/hilang, orang Marind akan kehilangan identitasnya. (ICH/NAW)

    SABTU, 11 JUNI 2011 | 02:47 WIB
    Tautan: http://www.kompas.com/read/xml/2011/06/11/02473639/Pola.Estate.Bukan.Solusi.Ketahanan.Pangan

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on