Krisis pangan menjadi salah satu persoalan yang kini dihadapi oleh masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Sayangnya, ditengah krisis pangan yang terjadi, pemerintah Indonesia belum memiliki kebijakan yang dapat mendorong terjadinya kedaulatan pangan. krisis beras dijawab dengan impor beras, yang tentu saja semakin membuat petani kita semakin tak berdaya menghadapi situasi krisis ini. Disituasi yang lain, lahan-lahan sumber pangan petani semakin terhimpit dan mengecil, digerus oleh semakin lajunya gempuran industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar kelapa sawit.

Menanti Kedaulatan Pangan

Menanti Kedaulatan Pangan

Di tengah situasi sulit ini, kebijakan tentang pangan saat in sedang dibahas oleh DPR RI. Sayangnya, Rancangan Undang-Undang Pangan ini masih belum banyak diketahui oleh publik. Padahal, RUU ini akan menentukan nasib hidup rakyat Indonesia dan menentukan bagaimana pilihan-pilihan yang dapat mengeluarkan rakyat Indonesia dari ancaman krisis pangan ini dan sekaligus kita dapat berdaulat menentukan produksi dan konsumsi pangan kita sendiri.

Pusaka melakukan wawancara terkait dengan dua rancangan kebijakan ini. Berikut hasil wawancara dengan bung Gunawan, Sekjen IHCS Indonesian Human Rights Committee for Social Justice sekaligus Anggota Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan (Pokjasus DKP)/Drafter Naskah Akademik dan RUU Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan versi Koalisi Ormas.

—————————————————————————-

Pertanyaan: Menurut analisis bung Gunawan dan teman-teman yang tergabung dalam Pokja Pangan, apa yang melatar-belakangi lahirnya RUU ini? apa perbedaan mendasar dari UU No. 7/1996?

Jawaban:

Semenjak tahun 2007, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) bersama sejumlah organisasi masyarakat, mengajukan inisiatif perubahan (legal reform) atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan berhasil didorong masuk dalam Program Legislasi Nasional 2010-2014, lalu kemudian berhasil didorong masuk Prioritas Prolegnas Tahun 2011, melalui inisiatif DPR.

Pertanyaan: Apa point-point krusial dalam RUU ini yang penting untuk diperhatikan oleh rakyat dan juga oleh masyarakat sipil lainnya? baik filosofi dari RUU Pangan ini maupun substansi pasal perpasalnya

Jawaban:

Adapun Perubahan Undang-Undang Pangan yang dicita-citakan koalisi ormas adalah:

Arah dari perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan seharusnya adalah untuk dengan segera mengatasi problem nasional pangan dan merubah paradigma dari pilihan kebijakan pangan menjadi pendekatan berbasis hak  yang perpedoman pada standar dan indikator hak asasi manusia, sedangkan tujuannya adalah memberikan pengaturan dan realisasi pemenuhan hak atas pangan, yang meliputi : (1). Mengoptimalnya Kemampuan Negara Menjalankan Kewajiban; (2). Mengatasi Situasi Rawan Pangan dan Masalah Busung Lapar serta Gizi Buruk; (3). Memperbaiki Nasib Produsen Pangan (petani dan nelayan); 4. Menjaga Keamanan Pangan; (5).  Menyediakan Air Bersih

Tujuan Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan adalah merubah paradigma pangan di Indonesia, yaitu:

Pertama. Dari Pilihan Kebijakan ke Kewajiban: Pendekatan Hak atas Pangan lebih luas daripada pendekatan Ketahanan Pangan. Hak atas Pangan selain didalamnya juga termasuk ketahanan pangan yang utamanya soal ketersediaan pangan, hak atas pangan juga mencakup soal keamanan dan kualitas pangan, gizi pangan aksesibilitas kepada pangan, dan penerimaan secara budaya kepada pangan. Tetapi yang lebih penting hak atas pangan memberikan  tekanan pada akuntabilitas. Pendekatan berdasar-hak (right-based approach) mensyaratkan bahwa membebaskan rakyat dari kelaparan, menghapuskan ketidakadilan jender dan kelas sosial dalam mengakses pangan, pengadaan jaminan pangan untuk kelompok rentan, dan seluruh rakyat memiliki akses kepada pangan yang berimbang, beragam, bergizi, dan aman adalah suatu kewajiban legal dari negara. Bahwasannya negara memilki kewajiban dan tanggung jawab atas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak atas pangan warga negara. Meski demikian, adalah juga memiliki landasan guna menuntut kewajiban dan tanggung jawab dari aktor non negara, seperti organisasi internasional dan perusahaan transnasional atau usaha bisnis lainnya;

Kedua. Dari Titik Berat kepada Pasar dan Industri Pangan Menuju Pengelolaan Sumberdaya Produktif:Sebagai implementasi bahwasanya pangan termasuk bagian dari bumi dan air serta cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak untuk itu harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, maka pangan bukalah komoditas dagang dan upaya menyediakan dan mendistribusikannya tidak menyandarkan diri kepada mekanisme pasar. Ketersediaan pangan dan akses kepada pangan akan dilakukan melalui penyediaan lahan produksi pangan melalui pembaruan agraria yang terdiri dari penataanulangan struktur agraria, perbaikan ekologi dan ekosistem serta peningkatan akses petani dan nelayan produsen selaku produsen kepada benih, pupuk, permodalan, tekhnologi, informasi, konsumen dan Badan Urusan Logistik serta perlindungan masyarakat adat dari sumber-sumber pangan di hutan, laut, sungai ataupun danau. Industri dan perdagangan pangan harus mendukung dan tidak boleh bertentangan dengan produksi pangan rakyat, perdagangan pangan dan bioteknologi tidak saja tidak mampu memajukan pemenuhan hak atas pangan, tetapi seringkali menghalangi akses bagi pemenuhan hak atas pangan, untuk itu perdagangan pangan dibatasi oleh pemerintah dan rekayasa genetika untuk pangan dilarang;

Ketiga. Bahwa Pelanggaran Hak Atas Pangan Memilik Upaya Remedi: Bahwasanya setiap warga negara yang mengalami pelanggaran hak atas pangan harus mendapatkan akses kepada proses yudisial yang efektif atau penyelesaian lainnya, baik di tingkat nasional nasional maupun internasional sehingga korban mendapatkan rehabilitasi, kompensasi, restitusi, dan jaminan pelanggaran seperti itu tidak akan terjadi lagi.

Terkait dengan tersebut di atas, maka cakupan Perubahan Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1996 tentang Pangan adalah: (1). Memberikan dasar formal untuk pemenuhan dan perlindungan hak atas pangan. Pembaruan undang-undang memberikan dukungan  formal untuk perencanaan, pelembagaan, dan tindakan-tindakan lainnya serta tindakan darurat bantuan pangan; (2). Membagi tanggungjawab hukum yang akan memastikan bahwa kewajiban dan tanggungjawab tersebut dilakukan secara benar; (3). Memberikan efek nasional atas situasi rawan pangan di beberapa daerah; (4). Menyediakan keruntutan berpikir dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas pangan; (5). Memberikan tanggung jawab dan kewajiban yang luas kepada pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak atas pangan; (6). Memberikan jaminan atas hak-hak yang melekat kepada warga negara bahwa hak-hak tersebut akan dihormati, dipenuhi dan dilindungi.

Oleh karenanya Materi Perubahan yang harus diatur dalam RUU antara lain: 1.Penegasan atas Hak Fundamental atas Kebebasan dari Kelaparan dan Kekurangan Gizi; 2. Mempertegas Kewajiban Negara; 3.  Adanya Indikator Pemenuhan Hak Atas Pangan; 4. Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Atas Pangan; 5. Perlindungan dan Pemenuhan atas Akses Sumber Daya Produktif; 6.Pemenuhan hak akses kepada pasar; 7. Sistem Informasi Pangan; 8. Perlindungan dan Pemenuhan Akses Nutrisi; 9. Perlindungan Kelompok Khusus dan Penangaan Situasi Khusus; 10 Pembagian Tanggung-Jawab Lembaga

Kami juga melakukan tinjauan terhadap Naskah Akademik versi DPR. Dalam pandangan kami, meski naskah akademiknya, landasan yuridisnya menjadikan pandangan-pandangan organisasi masyarakat sebagai rujukan, namun secara umum Naskah Akademik dan RUU Perubahan Undang-Undang Pangan versi Setjen DPR masih di bawah hegemoni pemikiran lama tentang ketahanan pangan, bias darat, dan belum berorientasi pada realisasi progresif pemenuhan hak atas pangan dan ketiadaan bantuan pangan untuk kelompok khusus dalam situasi khusus, dan lain-lain yang jauh berkesesuaian dengan draft yang disusun oleh organisasi-organisasi masyarakat.

Secara lebih rinci, dapat disimpulkan: Pertama. Metode penyusunan Naskah Akademik tidak menggunakan metode konsultasi publik; Kedua. Reforma agraria disebut dalam naskah akademik, namun tidak ada penjelasan dalam batang tubuh RUU; Ketiga. Pengutipan istilah tanpa memperhatikan dampak atau makna dari kata tersebut; Keempat. Sejarah pangan Indonesia hanya mengakui agraria sebatas pertanian padi, sedangkan sejarah keragaman pangan dari sumber lainnya seperti perikanan tidak dikenal; Kelima. Tidak ada kedaulatan pangan yaitu tidak mengakui adanya hak atas pangan setiap warga negara, termasuk konsumsi, distribusi dan produksi.; Keenam. Tidak memperhatikan produk hukum yang terkait hak pangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, CEDAW, dan lain-lain; Ketujuh. Tidak ada perlindungan hak atas pangan pada saat situasi khusus dan kepada kelompok rentan;  Kedelapan. Tidak ada pengaturan kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap urusan pangan; Kesembilan. Tidak ada analisis atau data terpilah mengenai kebutuhan laki-laki, perempuan, anak, ibu hamil dan menyusui, lansia; Kesepuluh. Kemampuan akses pangan hanya dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat, bukan dari hak atas pangan; Kesebelas; Menafikan pengalaman perempuan sebagai produsen pangan skala kecil yang memerlukan perlindungan, bimbingan untuk pelabelan produk, keamanan produk dan keberlanjutan usaha; Keduabelas. Menafikan pengalaman perempuan sebagai korban kelaparan, gizi buruk, bencana dan konflik; Ketigabelas. Pengaturan industri pangan yang hanya akan berpihak pada industri besar dan berpotensi menghilangkan produsen skala kecil; Keempatbelas. Tidak ada pengakuan, pemberdayaan dan perlindungan peran nelayan baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya dalam penyediaan pangan; Kelimabelas. Tidak adanya sistem informasi pangan yang akurat, transparan dan akuntabel; Keenambelas. Tidak ada pengakuan cadangan pangan yang dikelola oleh masyarakat.

Pertanyaan: apakah RUU ini memberikan perlindungan terhadap lahan pangan masyarakat dari berbagai ancaman ekspansi industri seperti sawit dan tambang?

Kami melihat bahwa dalam RUU ini tidak ada perlindungan lahan pertanian masyarakat, mungkin para penyusunnya berpikir karena telah ada UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pertanyaan: Menurut bung, apakah ada keterkaitan antara RUU ini dengan proyek “jualan” pangan pemerintah melalui MIFEE, KIFEE (jika jadi di Kalimantan Timur) atau apapun namanya, dengan mengatasnamakan krisis pangan global?

Jawaban:

RUU ini membuka peluang besar terhadap korporasi pangan pemerintah melalui MIFEE, KIFEE (jika jadi di Kaltim) atau apapun namanya, dengan mengatasnamakan krisis pangan global. Ini dapat dilihat dari klausul food estate di draft versi DPR yakni Paragraf 3 Kawasan Pertanian pasal 12  yang berbunyi (1)  Usaha pertanian dilakukan secara terpadu dan terkait dalam industri pertanian dengan menggunakan pendekatan kawasan pertanian.

RUU ini sangat berpotensi mengkriminalkan petani yang berkonflik dengan pengusaha yang bergerak dalam industri pangan sebagaimana termaktub dalam draf versi DPR pada Bab IX Ketentuan Pidana pada pasal 71 yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan lahan pertanian dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah pertanian tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pertanyaan: Sampai dimana proses pengawalan dari organisasi masyarakat sipil terhadap RUU ini dan di tingkat DPR? 

Naskah Akademik dan RUU Perubahan Undang-Undang Pangan versi ormas ini, kemudian dikonsultasikan kepada publik dan pakar di beberapa daerah dan diserahkan ke pemerintah, DPR, Dewan Ketahanan Pangan, dan Komnas HAM. Terakhir Naskah Akademik dan RUU Perubahan Undang-Undang Pangan versi ormas tersebut mendapat masukan dari Komnas Perempuan dan ormas perempuan serta aktivis perempuan sekaligus diperbandingkan dengan Naskah Akademik dan RUU Perubahan Undang-Undang Pangan versi Setjend DPR RI. Setjend DPR dan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan (berbeda dengan Dewan Ketahanan Pangan/DKP) telah mensosialisasikan draft versi Setjend DPR, sedangkan di Komisi IV DPR telah membentuk  Panja RUU Perubahan Undang-Undang Pangan. (selesai)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Krisis pangan menjadi salah satu persoalan yang kini dihadapi oleh masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Sayangnya, ditengah krisis pangan yang terjadi, pemerintah Indonesia belum memiliki kebijakan yang dapat mendorong terjadinya kedaulatan pangan. krisis beras dijawab dengan impor beras, yang tentu saja semakin membuat petani kita semakin tak berdaya menghadapi situasi krisis ini. Disituasi yang lain, lahan-lahan sumber pangan petani semakin terhimpit dan mengecil, digerus oleh semakin lajunya gempuran industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar kelapa sawit.

    Menanti Kedaulatan Pangan

    Menanti Kedaulatan Pangan

    Di tengah situasi sulit ini, kebijakan tentang pangan saat in sedang dibahas oleh DPR RI. Sayangnya, Rancangan Undang-Undang Pangan ini masih belum banyak diketahui oleh publik. Padahal, RUU ini akan menentukan nasib hidup rakyat Indonesia dan menentukan bagaimana pilihan-pilihan yang dapat mengeluarkan rakyat Indonesia dari ancaman krisis pangan ini dan sekaligus kita dapat berdaulat menentukan produksi dan konsumsi pangan kita sendiri.

    Pusaka melakukan wawancara terkait dengan dua rancangan kebijakan ini. Berikut hasil wawancara dengan bung Gunawan, Sekjen IHCS Indonesian Human Rights Committee for Social Justice sekaligus Anggota Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan (Pokjasus DKP)/Drafter Naskah Akademik dan RUU Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan versi Koalisi Ormas.

    —————————————————————————-

    Pertanyaan: Menurut analisis bung Gunawan dan teman-teman yang tergabung dalam Pokja Pangan, apa yang melatar-belakangi lahirnya RUU ini? apa perbedaan mendasar dari UU No. 7/1996?

    Jawaban:

    Semenjak tahun 2007, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) bersama sejumlah organisasi masyarakat, mengajukan inisiatif perubahan (legal reform) atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan berhasil didorong masuk dalam Program Legislasi Nasional 2010-2014, lalu kemudian berhasil didorong masuk Prioritas Prolegnas Tahun 2011, melalui inisiatif DPR.

    Pertanyaan: Apa point-point krusial dalam RUU ini yang penting untuk diperhatikan oleh rakyat dan juga oleh masyarakat sipil lainnya? baik filosofi dari RUU Pangan ini maupun substansi pasal perpasalnya

    Jawaban:

    Adapun Perubahan Undang-Undang Pangan yang dicita-citakan koalisi ormas adalah:

    Arah dari perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan seharusnya adalah untuk dengan segera mengatasi problem nasional pangan dan merubah paradigma dari pilihan kebijakan pangan menjadi pendekatan berbasis hak  yang perpedoman pada standar dan indikator hak asasi manusia, sedangkan tujuannya adalah memberikan pengaturan dan realisasi pemenuhan hak atas pangan, yang meliputi : (1). Mengoptimalnya Kemampuan Negara Menjalankan Kewajiban; (2). Mengatasi Situasi Rawan Pangan dan Masalah Busung Lapar serta Gizi Buruk; (3). Memperbaiki Nasib Produsen Pangan (petani dan nelayan); 4. Menjaga Keamanan Pangan; (5).  Menyediakan Air Bersih

    Tujuan Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan adalah merubah paradigma pangan di Indonesia, yaitu:

    Pertama. Dari Pilihan Kebijakan ke Kewajiban: Pendekatan Hak atas Pangan lebih luas daripada pendekatan Ketahanan Pangan. Hak atas Pangan selain didalamnya juga termasuk ketahanan pangan yang utamanya soal ketersediaan pangan, hak atas pangan juga mencakup soal keamanan dan kualitas pangan, gizi pangan aksesibilitas kepada pangan, dan penerimaan secara budaya kepada pangan. Tetapi yang lebih penting hak atas pangan memberikan  tekanan pada akuntabilitas. Pendekatan berdasar-hak (right-based approach) mensyaratkan bahwa membebaskan rakyat dari kelaparan, menghapuskan ketidakadilan jender dan kelas sosial dalam mengakses pangan, pengadaan jaminan pangan untuk kelompok rentan, dan seluruh rakyat memiliki akses kepada pangan yang berimbang, beragam, bergizi, dan aman adalah suatu kewajiban legal dari negara. Bahwasannya negara memilki kewajiban dan tanggung jawab atas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak atas pangan warga negara. Meski demikian, adalah juga memiliki landasan guna menuntut kewajiban dan tanggung jawab dari aktor non negara, seperti organisasi internasional dan perusahaan transnasional atau usaha bisnis lainnya;

    Kedua. Dari Titik Berat kepada Pasar dan Industri Pangan Menuju Pengelolaan Sumberdaya Produktif:Sebagai implementasi bahwasanya pangan termasuk bagian dari bumi dan air serta cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak untuk itu harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, maka pangan bukalah komoditas dagang dan upaya menyediakan dan mendistribusikannya tidak menyandarkan diri kepada mekanisme pasar. Ketersediaan pangan dan akses kepada pangan akan dilakukan melalui penyediaan lahan produksi pangan melalui pembaruan agraria yang terdiri dari penataanulangan struktur agraria, perbaikan ekologi dan ekosistem serta peningkatan akses petani dan nelayan produsen selaku produsen kepada benih, pupuk, permodalan, tekhnologi, informasi, konsumen dan Badan Urusan Logistik serta perlindungan masyarakat adat dari sumber-sumber pangan di hutan, laut, sungai ataupun danau. Industri dan perdagangan pangan harus mendukung dan tidak boleh bertentangan dengan produksi pangan rakyat, perdagangan pangan dan bioteknologi tidak saja tidak mampu memajukan pemenuhan hak atas pangan, tetapi seringkali menghalangi akses bagi pemenuhan hak atas pangan, untuk itu perdagangan pangan dibatasi oleh pemerintah dan rekayasa genetika untuk pangan dilarang;

    Ketiga. Bahwa Pelanggaran Hak Atas Pangan Memilik Upaya Remedi: Bahwasanya setiap warga negara yang mengalami pelanggaran hak atas pangan harus mendapatkan akses kepada proses yudisial yang efektif atau penyelesaian lainnya, baik di tingkat nasional nasional maupun internasional sehingga korban mendapatkan rehabilitasi, kompensasi, restitusi, dan jaminan pelanggaran seperti itu tidak akan terjadi lagi.

    Terkait dengan tersebut di atas, maka cakupan Perubahan Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1996 tentang Pangan adalah: (1). Memberikan dasar formal untuk pemenuhan dan perlindungan hak atas pangan. Pembaruan undang-undang memberikan dukungan  formal untuk perencanaan, pelembagaan, dan tindakan-tindakan lainnya serta tindakan darurat bantuan pangan; (2). Membagi tanggungjawab hukum yang akan memastikan bahwa kewajiban dan tanggungjawab tersebut dilakukan secara benar; (3). Memberikan efek nasional atas situasi rawan pangan di beberapa daerah; (4). Menyediakan keruntutan berpikir dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas pangan; (5). Memberikan tanggung jawab dan kewajiban yang luas kepada pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak atas pangan; (6). Memberikan jaminan atas hak-hak yang melekat kepada warga negara bahwa hak-hak tersebut akan dihormati, dipenuhi dan dilindungi.

    Oleh karenanya Materi Perubahan yang harus diatur dalam RUU antara lain: 1.Penegasan atas Hak Fundamental atas Kebebasan dari Kelaparan dan Kekurangan Gizi; 2. Mempertegas Kewajiban Negara; 3.  Adanya Indikator Pemenuhan Hak Atas Pangan; 4. Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Atas Pangan; 5. Perlindungan dan Pemenuhan atas Akses Sumber Daya Produktif; 6.Pemenuhan hak akses kepada pasar; 7. Sistem Informasi Pangan; 8. Perlindungan dan Pemenuhan Akses Nutrisi; 9. Perlindungan Kelompok Khusus dan Penangaan Situasi Khusus; 10 Pembagian Tanggung-Jawab Lembaga

    Kami juga melakukan tinjauan terhadap Naskah Akademik versi DPR. Dalam pandangan kami, meski naskah akademiknya, landasan yuridisnya menjadikan pandangan-pandangan organisasi masyarakat sebagai rujukan, namun secara umum Naskah Akademik dan RUU Perubahan Undang-Undang Pangan versi Setjen DPR masih di bawah hegemoni pemikiran lama tentang ketahanan pangan, bias darat, dan belum berorientasi pada realisasi progresif pemenuhan hak atas pangan dan ketiadaan bantuan pangan untuk kelompok khusus dalam situasi khusus, dan lain-lain yang jauh berkesesuaian dengan draft yang disusun oleh organisasi-organisasi masyarakat.

    Secara lebih rinci, dapat disimpulkan: Pertama. Metode penyusunan Naskah Akademik tidak menggunakan metode konsultasi publik; Kedua. Reforma agraria disebut dalam naskah akademik, namun tidak ada penjelasan dalam batang tubuh RUU; Ketiga. Pengutipan istilah tanpa memperhatikan dampak atau makna dari kata tersebut; Keempat. Sejarah pangan Indonesia hanya mengakui agraria sebatas pertanian padi, sedangkan sejarah keragaman pangan dari sumber lainnya seperti perikanan tidak dikenal; Kelima. Tidak ada kedaulatan pangan yaitu tidak mengakui adanya hak atas pangan setiap warga negara, termasuk konsumsi, distribusi dan produksi.; Keenam. Tidak memperhatikan produk hukum yang terkait hak pangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, CEDAW, dan lain-lain; Ketujuh. Tidak ada perlindungan hak atas pangan pada saat situasi khusus dan kepada kelompok rentan;  Kedelapan. Tidak ada pengaturan kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap urusan pangan; Kesembilan. Tidak ada analisis atau data terpilah mengenai kebutuhan laki-laki, perempuan, anak, ibu hamil dan menyusui, lansia; Kesepuluh. Kemampuan akses pangan hanya dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat, bukan dari hak atas pangan; Kesebelas; Menafikan pengalaman perempuan sebagai produsen pangan skala kecil yang memerlukan perlindungan, bimbingan untuk pelabelan produk, keamanan produk dan keberlanjutan usaha; Keduabelas. Menafikan pengalaman perempuan sebagai korban kelaparan, gizi buruk, bencana dan konflik; Ketigabelas. Pengaturan industri pangan yang hanya akan berpihak pada industri besar dan berpotensi menghilangkan produsen skala kecil; Keempatbelas. Tidak ada pengakuan, pemberdayaan dan perlindungan peran nelayan baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya dalam penyediaan pangan; Kelimabelas. Tidak adanya sistem informasi pangan yang akurat, transparan dan akuntabel; Keenambelas. Tidak ada pengakuan cadangan pangan yang dikelola oleh masyarakat.

    Pertanyaan: apakah RUU ini memberikan perlindungan terhadap lahan pangan masyarakat dari berbagai ancaman ekspansi industri seperti sawit dan tambang?

    Kami melihat bahwa dalam RUU ini tidak ada perlindungan lahan pertanian masyarakat, mungkin para penyusunnya berpikir karena telah ada UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

    Pertanyaan: Menurut bung, apakah ada keterkaitan antara RUU ini dengan proyek “jualan” pangan pemerintah melalui MIFEE, KIFEE (jika jadi di Kalimantan Timur) atau apapun namanya, dengan mengatasnamakan krisis pangan global?

    Jawaban:

    RUU ini membuka peluang besar terhadap korporasi pangan pemerintah melalui MIFEE, KIFEE (jika jadi di Kaltim) atau apapun namanya, dengan mengatasnamakan krisis pangan global. Ini dapat dilihat dari klausul food estate di draft versi DPR yakni Paragraf 3 Kawasan Pertanian pasal 12  yang berbunyi (1)  Usaha pertanian dilakukan secara terpadu dan terkait dalam industri pertanian dengan menggunakan pendekatan kawasan pertanian.

    RUU ini sangat berpotensi mengkriminalkan petani yang berkonflik dengan pengusaha yang bergerak dalam industri pangan sebagaimana termaktub dalam draf versi DPR pada Bab IX Ketentuan Pidana pada pasal 71 yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan lahan pertanian dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah pertanian tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

    Pertanyaan: Sampai dimana proses pengawalan dari organisasi masyarakat sipil terhadap RUU ini dan di tingkat DPR? 

    Naskah Akademik dan RUU Perubahan Undang-Undang Pangan versi ormas ini, kemudian dikonsultasikan kepada publik dan pakar di beberapa daerah dan diserahkan ke pemerintah, DPR, Dewan Ketahanan Pangan, dan Komnas HAM. Terakhir Naskah Akademik dan RUU Perubahan Undang-Undang Pangan versi ormas tersebut mendapat masukan dari Komnas Perempuan dan ormas perempuan serta aktivis perempuan sekaligus diperbandingkan dengan Naskah Akademik dan RUU Perubahan Undang-Undang Pangan versi Setjend DPR RI. Setjend DPR dan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan (berbeda dengan Dewan Ketahanan Pangan/DKP) telah mensosialisasikan draft versi Setjend DPR, sedangkan di Komisi IV DPR telah membentuk  Panja RUU Perubahan Undang-Undang Pangan. (selesai)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on