Jakarta, Kompas-Negara, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, telah melakukan kekerasan kepada masyarakat lokal melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba. Keberadaan pertambangan tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal, sebaliknya justru memicu konflik.

Demikian antara lain disampaikan oleh anggota DPR dari Komisi XI, Eva Kusuma Sundari (PDI-P), saat dihubungi, Senin (5/9), di Jakarta. Menurut dia, ”Pihak Majelis Konstitusi (MK) seharusnya menggunakan logika tersebut dan segera melakukan revisi atas undang-undang tersebut,” ujar Eva.

Sebelumnya, pada 24 Agustus 2011 organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengajukan uji materi UU tersebut, tetapi hingga sekarang MK belum mengeluarkan keputusannya.

”Pihak MK seharusnya sensitif. Karena, Pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bumi, air, angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak sesuai. Masyarakat mana yang makmur? Seharusnya yang paling relevan dan memiliki legitimasi untuk makmur adalah masyarakat lokal atau masyarakat adat yang tinggal di lokasi itu,” ujar Eva.

Kenyataannya, tambah Eva, justru masyarakat yang hidup di sekitar kawasan pertambangan tersebut yang paling miskin.

Menurut dia, masyarakat di daerah yang kemudian dijadikan kawasan pertambangan tersebut, selama hidupnya tergantung pada hasil di lahan tersebut. ”Mereka justru menjaga kondisi lingkungan di situ, tetapi pemerintah pusat selalu menabrakkan konsep,” ujarnya.

Menurut catatan Walhi, seperti disampaikan oleh Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Pius Ginting, dari Januari 2011 hingga 3 September 2011 telah terjadi 24 kali konflik terkait pertambangan. Alasan konflik yang terbanyak adalah keberatan warga karena kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan.

Konflik selalu muncul, menurut Pius karena masalah persetujuan warga diletakkan di bagian hilir dari proses izin pertambangan. ”Penetapan wilayah pertambangan selalu ditetapkan lebih dulu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baru kemudian setelah investor mengeluarkan banyak usaha termasuk biaya, mereka meminta persetujuan warga. Tentu mereka ngotot karena sudah banyak mengeluarkan biaya,” ujar Pius.

Sementara itu, menurut Eva, industri pertambangan semakin sulit dibendung karena mereka sudah terlibat dengan politik lokal. ”Ketika mereka sudah menalangi jagoannya untuk pilkada, mereka akan difasilitasi. Mereka tak akan peduli pada kemakmuran masyarakat,” ujar Eva. (ISW)

http://cetak.kompas.com/read/2011/09/06/03424046/negara.lakukan.kekerasan.kepada.masyarakat.lokal

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jakarta, Kompas-Negara, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, telah melakukan kekerasan kepada masyarakat lokal melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba. Keberadaan pertambangan tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal, sebaliknya justru memicu konflik.

    Demikian antara lain disampaikan oleh anggota DPR dari Komisi XI, Eva Kusuma Sundari (PDI-P), saat dihubungi, Senin (5/9), di Jakarta. Menurut dia, ”Pihak Majelis Konstitusi (MK) seharusnya menggunakan logika tersebut dan segera melakukan revisi atas undang-undang tersebut,” ujar Eva.

    Sebelumnya, pada 24 Agustus 2011 organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengajukan uji materi UU tersebut, tetapi hingga sekarang MK belum mengeluarkan keputusannya.

    ”Pihak MK seharusnya sensitif. Karena, Pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bumi, air, angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak sesuai. Masyarakat mana yang makmur? Seharusnya yang paling relevan dan memiliki legitimasi untuk makmur adalah masyarakat lokal atau masyarakat adat yang tinggal di lokasi itu,” ujar Eva.

    Kenyataannya, tambah Eva, justru masyarakat yang hidup di sekitar kawasan pertambangan tersebut yang paling miskin.

    Menurut dia, masyarakat di daerah yang kemudian dijadikan kawasan pertambangan tersebut, selama hidupnya tergantung pada hasil di lahan tersebut. ”Mereka justru menjaga kondisi lingkungan di situ, tetapi pemerintah pusat selalu menabrakkan konsep,” ujarnya.

    Menurut catatan Walhi, seperti disampaikan oleh Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Pius Ginting, dari Januari 2011 hingga 3 September 2011 telah terjadi 24 kali konflik terkait pertambangan. Alasan konflik yang terbanyak adalah keberatan warga karena kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan.

    Konflik selalu muncul, menurut Pius karena masalah persetujuan warga diletakkan di bagian hilir dari proses izin pertambangan. ”Penetapan wilayah pertambangan selalu ditetapkan lebih dulu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baru kemudian setelah investor mengeluarkan banyak usaha termasuk biaya, mereka meminta persetujuan warga. Tentu mereka ngotot karena sudah banyak mengeluarkan biaya,” ujar Pius.

    Sementara itu, menurut Eva, industri pertambangan semakin sulit dibendung karena mereka sudah terlibat dengan politik lokal. ”Ketika mereka sudah menalangi jagoannya untuk pilkada, mereka akan difasilitasi. Mereka tak akan peduli pada kemakmuran masyarakat,” ujar Eva. (ISW)

    http://cetak.kompas.com/read/2011/09/06/03424046/negara.lakukan.kekerasan.kepada.masyarakat.lokal

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on