KompasCetak/27 SEP 2011-Dalam persiapan pelaksanaan Pengurangan Emisi melalui Deforestasi dan Degradasi Lahan yang merupakan kerja sama Indonesia-Norwegia, pelaksanaan prinsip pelibatan penduduk asli diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Indonesia.
Dalam pelaksanaan program Pengurangan Emisi melalui Deforestasi dan Degradasi Lahan (REDD+), Pemerintah Norwegia menggarisbawahi prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Dua hal utama adalah soal korupsi dan dialog dengan penduduk lokal atau masyarakat adat.
Demikian dikatakan Menteri Lingkungan dan Kerja Sama Luar Negeri Norwegia Eric Solheim yang didampingi, antara lain, Konsuler Hutan dan Perubahan Iklim Hege K Ragnhildstveit dan Direktur Jenderal untuk Kebijakan Iklim Internasional pada Kementerian Lingkungan Norwegia Hans Brattskar, Senin (26/9), di Jakarta.
Tentang penduduk asli atau masyarakat adat, Solheim menegaskan, ”Kami mendorong dialog dengan penduduk asli. Strategi pelaksanaan dan penentuan siapa penduduk asli atau masyarakat adat menjadi tanggung jawab Indonesia,” ujar Solheim.
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nasional Abdon Nababan mengatakan, pernyataan Solheim menunjukkan sikap yang tidak jelas. ”Jika Norwegia mendukung REDD+, maka harus menyediakan investasi untuk melakukan identifikasi masyarakat adat,” katanya. Solheim dan Brattskar menyadari, soal penduduk lokal atau masyarakat adat di Indonesia adalah hal besar sehingga butuh waktu lama untuk mengurusnya.
Ada kemajuan
Indonesia dan Norwegia menandatangani letter of intent (LoI) tentang REDD+ pada Mei 2010. Solheim menyatakan gembira dengan kemajuan yang dicapai Pemerintah Indonesia dalam persiapan untuk REDD+. Saat ini sudah dibentuk Satuan Tugas REDD+, Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan sebagai proyek percontohan, dan telah disepakati adanya lembaga independen untuk menetapkan pengukuran, cara pelaporan, dan verifikasi (MRV). Dia menegaskan, MRV harus dilakukan sesuai standar Kerangka Kerja PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC).
Dalam LoI itu, Norwegia sepakat memberikan dana 1 miliar dollar AS (sekitar Rp 9 triliun-kurs Rp 9.000 untuk satu dollar AS). ”Dana diberikan tahun 2014 jika ada hasil, yaitu pengurangan deforestasi secara nasional. Penggunaan dana untuk apa, terserah Indonesia,” katanya. Hari Selasa (27/9), Solheim dan rombongan akan meninjau lokasi REDD+ di Kalimantan Tengah. (ISW)
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA
    KompasCetak/27 SEP 2011-Dalam persiapan pelaksanaan Pengurangan Emisi melalui Deforestasi dan Degradasi Lahan yang merupakan kerja sama Indonesia-Norwegia, pelaksanaan prinsip pelibatan penduduk asli diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Indonesia.
    Dalam pelaksanaan program Pengurangan Emisi melalui Deforestasi dan Degradasi Lahan (REDD+), Pemerintah Norwegia menggarisbawahi prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Dua hal utama adalah soal korupsi dan dialog dengan penduduk lokal atau masyarakat adat.
    Demikian dikatakan Menteri Lingkungan dan Kerja Sama Luar Negeri Norwegia Eric Solheim yang didampingi, antara lain, Konsuler Hutan dan Perubahan Iklim Hege K Ragnhildstveit dan Direktur Jenderal untuk Kebijakan Iklim Internasional pada Kementerian Lingkungan Norwegia Hans Brattskar, Senin (26/9), di Jakarta.
    Tentang penduduk asli atau masyarakat adat, Solheim menegaskan, ”Kami mendorong dialog dengan penduduk asli. Strategi pelaksanaan dan penentuan siapa penduduk asli atau masyarakat adat menjadi tanggung jawab Indonesia,” ujar Solheim.
    Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nasional Abdon Nababan mengatakan, pernyataan Solheim menunjukkan sikap yang tidak jelas. ”Jika Norwegia mendukung REDD+, maka harus menyediakan investasi untuk melakukan identifikasi masyarakat adat,” katanya. Solheim dan Brattskar menyadari, soal penduduk lokal atau masyarakat adat di Indonesia adalah hal besar sehingga butuh waktu lama untuk mengurusnya.
    Ada kemajuan
    Indonesia dan Norwegia menandatangani letter of intent (LoI) tentang REDD+ pada Mei 2010. Solheim menyatakan gembira dengan kemajuan yang dicapai Pemerintah Indonesia dalam persiapan untuk REDD+. Saat ini sudah dibentuk Satuan Tugas REDD+, Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan sebagai proyek percontohan, dan telah disepakati adanya lembaga independen untuk menetapkan pengukuran, cara pelaporan, dan verifikasi (MRV). Dia menegaskan, MRV harus dilakukan sesuai standar Kerangka Kerja PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC).
    Dalam LoI itu, Norwegia sepakat memberikan dana 1 miliar dollar AS (sekitar Rp 9 triliun-kurs Rp 9.000 untuk satu dollar AS). ”Dana diberikan tahun 2014 jika ada hasil, yaitu pengurangan deforestasi secara nasional. Penggunaan dana untuk apa, terserah Indonesia,” katanya. Hari Selasa (27/9), Solheim dan rombongan akan meninjau lokasi REDD+ di Kalimantan Tengah. (ISW)
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on