Governors Climate and Forests
Perwakilan Adat Bicara di GCF
Dwi Bayu Radius | Marcus Suprihadi | Selasa, 20 September 2011 | 18:45 WIB
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, Selasa (20/9/2011) membuka pertemuan Governors Climate and Forests Task Force Meeting di Palangkaraya. Ia didampingi antara lain Dubes Norwegia Eivind S. Homme dan mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu.
PALANGKARAYA, KOMPAS.com- Masyarakat desa-desa yang menjadi proyek pembangunan rendah karbon membacakan tuntutan mereka dalam Governors Climate and Forests (GCF). Dalam pertemuan tingkat dunia untuk membahas iklim dan hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, itu, mereka membacakan enam tuntutan.
Warga Desa Kaduwaa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yulin Wan, Selasa (20/9/2011), menuturkan, enam perwakilan masyarakat desa termasuk dirinya telah meminta agar bisa membacakan tuntutan tersebut. Mereka berasal dari Aceh, Papua, Sulawesi Tengah, dan Kalteng. Jika tidak, hasil GCF dikhawatirkan akan sulit diterima di wilayah-wilayah itu.

Permintaan itu akhirnya dipenuhi dan disambut gembira para perwakilan masyarakat. Mereka membacakan aspirasnya di hadapan para undangan GCF dalam waktu hanya sekitar lima menit menjelang pukul 17.00 tadi.

“Tuntutan pertama, kami ingin kepastian terlibat dalam tahapan dan keputusan program GCF. Kami juga menuntut punya hak dan akses informasi yang lengkap,” ujar Yulin.

Tuntutan ketiga adalah wilayah yang dikelola masyarakat secara turun temurun atau adat bisa diakui. ” Kami mendesak pengakuan atas kawasan itu agar menjadi wilayah kelola masyarakat. Lokasi pembangunan ekonomi rendah karbon juga harus punya batas kawasan yang jelas,” ujar Yulin.

Tuntutan keempat, masyarakat berhak memanfaatkan hutan serta sumber daya alamnya. Sementara, tuntutan kelima adalah pelaksana proyek GCF harus punya mekanisme penyelesaian konflik. Pelaksana proyek perlu proaktif terlibat dalam penyelesaian konflik masyarakat. Terutama, konflik dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

“Tuntutan terakhir, semua proses menentukan manfaat proyek GCF harus ditetapkan masyarakat sendiri,” kata Yulin.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA
    Governors Climate and Forests
    Perwakilan Adat Bicara di GCF
    Dwi Bayu Radius | Marcus Suprihadi | Selasa, 20 September 2011 | 18:45 WIB
    KOMPAS/ICHWAN SUSANTO Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, Selasa (20/9/2011) membuka pertemuan Governors Climate and Forests Task Force Meeting di Palangkaraya. Ia didampingi antara lain Dubes Norwegia Eivind S. Homme dan mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu.
    PALANGKARAYA, KOMPAS.com- Masyarakat desa-desa yang menjadi proyek pembangunan rendah karbon membacakan tuntutan mereka dalam Governors Climate and Forests (GCF). Dalam pertemuan tingkat dunia untuk membahas iklim dan hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, itu, mereka membacakan enam tuntutan.
    Warga Desa Kaduwaa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yulin Wan, Selasa (20/9/2011), menuturkan, enam perwakilan masyarakat desa termasuk dirinya telah meminta agar bisa membacakan tuntutan tersebut. Mereka berasal dari Aceh, Papua, Sulawesi Tengah, dan Kalteng. Jika tidak, hasil GCF dikhawatirkan akan sulit diterima di wilayah-wilayah itu.

    Permintaan itu akhirnya dipenuhi dan disambut gembira para perwakilan masyarakat. Mereka membacakan aspirasnya di hadapan para undangan GCF dalam waktu hanya sekitar lima menit menjelang pukul 17.00 tadi.

    “Tuntutan pertama, kami ingin kepastian terlibat dalam tahapan dan keputusan program GCF. Kami juga menuntut punya hak dan akses informasi yang lengkap,” ujar Yulin.

    Tuntutan ketiga adalah wilayah yang dikelola masyarakat secara turun temurun atau adat bisa diakui. ” Kami mendesak pengakuan atas kawasan itu agar menjadi wilayah kelola masyarakat. Lokasi pembangunan ekonomi rendah karbon juga harus punya batas kawasan yang jelas,” ujar Yulin.

    Tuntutan keempat, masyarakat berhak memanfaatkan hutan serta sumber daya alamnya. Sementara, tuntutan kelima adalah pelaksana proyek GCF harus punya mekanisme penyelesaian konflik. Pelaksana proyek perlu proaktif terlibat dalam penyelesaian konflik masyarakat. Terutama, konflik dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

    “Tuntutan terakhir, semua proses menentukan manfaat proyek GCF harus ditetapkan masyarakat sendiri,” kata Yulin.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on