Jakarta, 23 September 2011. Ditengah situasi krisis yang dialami oleh rakyat, lahir Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengagadaan Tanah untuk Pembangunan.  Rancangan Undang-Undang ini merupakan usulan pemerintah yang diajukan ke DPR RI pada tanggal 15 Desember 2010. Saat ini, RUU tersebut masih dibahas di Pansus RUU Pengadaaan Tanah untuk Pembangunan yang dibentuk pada tanggal 15 Januari 2011.

RUU ini ditolak oleh organisasi masyarakat sipil, petani, nelayan, perempuan, miskin kota yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah (KARAM TANAH) karena dinilai sebagai salah satu RUU yang anti rakyat dan tidak demokratis, serta berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia bila disahkan menjadi Undang-Undang.

PUSAKA melakukan wawancara dengan Idham Arsyad, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang juga menjadi anggota Koalisi KARAM TANAH. Berikut ini hasil wawancaranya.

Pertanyaan: apa yang melatarbelakangi lahirnya RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ini? Padahal telah ada sebelumnya Perpres 36/2005 yang direvisi menjadi Kepres No. 65/2006?

Jawaban: Kami menduga RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ini lahir atas pesanan kepentingan asing dan para investor, dimana sempat dikemukakan dalam national summit (pertemuan nasional) bahwa investor mengalami kesulitan untuk berinvestasi di Indonesia, salah satuya disebabkan oleh ketidakpastian pengadaan tanah. Pepres 36/2005 atau Kepres 65/2008 dinilai belum cukup mampu menjadi pegangan bagi investor untuk mendapatkan kepastian tersebut. Di masa pemerintahan SBY, yang namanya proyek infrastruktur sangat didorong untuk dilakukan. RUU ini dimulai dari nastional summit. Pengusaha mengeluahkan ruwetnya pengadaan tanah, sementara infrastrktur di negara kita sangat buruk. Tapi infrastruktur yang dimaksud adalah untuk melanggengkan kepentingan asing dan swasta. Kapitalisme global

Selain oleh pengusaha, RUU ini juga merupakan pesanan dari lembaga keuangan internasional antara lain ditemukan dalam dokumen-dokumen yang menyebutkan bahwa Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia (WB). Sejak tahun 2005, ADB, WB dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) memainkan peranan kunci dalam mengarahkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang bercorak pasar di Indnesia.

Pertanyaan: apa point-point krusial yang harus dikritisi atau pasal-pasal yang dinilai berbahaya bagi  rakyat? termasuk dalam agenda pemenuhan reforma agraria?

Jawaban:

Bagi Koalisi KARAM TANAH, RUU ini mengandung banyak persoalan. Sehingga kesimpulannya, bahwa RUU ini tidak layak untuk dilanjutkan apalagi disahkan sebagai  sebuah kebijakan publik yang akan mengatur tentang pengadaan tanah.

Setidaknya, ada banyak persoalan yang dinilai menjadi ancaman serius jika RUU ini disahkan, antara lain:

  • RUU ini tidak merujuk beberapa pasal-pasal penting dalam UUD 45, padahal pertaruhan kita terkait dengan kebijakaan apakah berperspektif melindungi rakyat atau tidak, itu dapat kita nilai apakah sesuai dengan Konstitusi kita. Faktanya RUU ini melabrak pasal-pasal dalam Konstitusi, antara lain pasal 18 tentang mengakui dan menghormati hak-hak Masyarakat Adat, mengakui tentang kepemilkan setiap orang tentang sumber daya agraria, pasal 33 tidak secara tegas dikorelasikan dalam RUU ini. RUU ini juga tidak mempertimbangkan Undang-Undang lain yang bersinggungan dengan RUU ini, misalnya beberapa pasal bicara tentang penataan ruang tetapi tidak mengacu sedikitpun pada UU Penataan Ruang. UU keterbukaan informasi, padahal itu penting bagi rakyat. Yang paling krusial, tidak secara tegas bagaimana posisinya dengan UU No. 20 tahun 1961 yang mengatur tentang pencabutan hak atas tanah.
  • Pengertian dan kriteria tentang kepentingan umum sangat tidak jelas, sebagaimana yang tedapat dalam subjek-subjek yang diatur dalam pasal-pasal yang disebut dengan kepentingan umum dan itu yang menjadi perdebatan. Misalnya, apakah jalan tol itu untuk kepentingan umum atau bukan? padahal anggota DPR sendiri juga mengatakan bahwa jalan tol itu diarahkan untuk menopang industri-industri besar, bukan untuk menopang usaha-usaha kecil rakyat.
  • Akan menjasdi alat menggusur tanah rakyat. Secara adminstrasi, negara ini tidak mengakui hak kepemilikan tanah karena banyak warga yang tidak memiliki bukti formal yang diakui oleh negara, seperti masyarakat adat. Artinya, jika UU ini diterapkan, 60% rakyat akan terancam digusur tanpa adanya ganti rugi, karena dalam RUU ini, ganti rugi dilakuakn dengan mekanisme hukum formal kepemilikan tanah.
  • Menambah konflik agraria bukan hanya karena basis hukumnya tidak jelas, tetapi juga karena dinilai akan bertabrakan dengan kepentingan pembangunan.
  • RUU ini akan menambah jumlah petani kecil. Sudah dipastikan adalah alokasi pengadaan tanah secara luas untuk kepentingan swasta, bukan untuk kepentingan petani dan rakyat miskin. RUU ini untuk memfasilitasi kepentingan swasta dengan atas nama pembangunan. RUU ini tidak mempertimbangkan data statistik, bahwa  banyak orang yang tidak punya tanah. Artinya, RUU ini bukan lahir untuk memenuhi kebutuhan rakyat atau petani yang tidak punya tanah.
  • Otoriter: soal konsultasi publik yang dimaksudkan itu hanya tentang harga tanah, bukan apakah rakyat mau daerahnya ditetapkan sebagai objek pembangunan. Dalam kasus penolakan pembangunan TPST misanya, warga menolak bukan soal ganti ruginya, tetapi menolak pembangunan TPST nya.
  • Kepentingan investasi, dalam Naskah Akademis dikatakan bahwa masuk melalui mekanisme bagaimana cara mengundang swasta masuk kedalam proyek pembangunan dengan alasan negara tidak memiliki uang yang banyak untuk membangun. Mengambil tanah dengan menggunakan UU
  • Tidak menyediakan mekanisme perlindungan korban. Korban hanya difasilitasi materialnya misalnya juka tidak setuju dengan harga maka uang ganti rugi dititip ke pengadilan. Lalu bagaimana orang memprotes kebijakan pembangunannya? Belajar dari banyak pengalaman konflik, rakyat akan dihadapkan pada stigma anti pembangunan dan kriminalisasi karena menolak tanahnya digusur.
  • Benar bahwa dalam konsideran RUU ini memasukkan UUPA. Tapi ketika masuk pada substanasi RUU nya, justru ini adalah pengkhinatan dari fungsi-fungsi sosial yang terdapat didalam UUPA

Pertanyaan: apa dampak yang dikhawatirkan jika RUU ini benar-benar disahkan? 

Jawaban:

Dampak yang paling serius jika RUU disahkan adalah semakin tingginya pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak konstitusional rakyat, penggusuran tanah-tanah rakyat, perampasan tanah-tanah rakyat akan semakin massif dilakukan dengan atas nama pembangunan. Akibatnya, konflik agraria akan semakin tinggi, karena pasti rakyat akan mempertahankan wilayah hidupnya, kemiskinan akan semakin meningkat terlebih di perdesaan dan di pelosok-pelosok kota karena rakyat semakin kehilangan sumber-sumber kehidupannya.

Pertanyaan: Apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil dengan keluarnya RUU ini?termasuk bagaimana mengkonsolidasikan gerakan rakyat lainnya? 

Jawaban:

Secara filosofis, sosial dan ekonomi tidak layak untuk dilanjutkan. Tidak ada prsayarat pembangunan yang demokratis. Pengakuan formal hak atas tanah rakyat belum berjalan dengan baik. Kita tau persis, hanya ada satu ruang, yakni peradilan. Sementara kita tahu bagaimana rupa peradilan kita. Kami juga menilai bahwa RUU ini sesungguhnya sedang mengalihkan hak-hak substansial misalnya pengaturan struktur agraria yang selama ini tidak menjadi perhatian bagi pemerintah.

Mengingat bahwa RUU ini sesungguhnya merupakan produk dari hasil konsolidasinya antara kekuatan penguasa dengan pemodal, maka hendaknya RUU ini menjadi momentum bagi seluruh kekuatan rakyat untuk semakin kuat mengorganisir dirinya, perjuangan ini harus dilakakun secara terorganisir.

Konsolidasi gerakan masyarakat sipil menjadi sebuah keharusan untuk melawan dan menghadapi semakin kuat dan kokohnya investasi dan kepentingan asing yang bersembunyi dibalik topeng pemerintah dengan menjual kata sakti bernama PEMBANGUNAN. (selesai)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jakarta, 23 September 2011. Ditengah situasi krisis yang dialami oleh rakyat, lahir Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengagadaan Tanah untuk Pembangunan.  Rancangan Undang-Undang ini merupakan usulan pemerintah yang diajukan ke DPR RI pada tanggal 15 Desember 2010. Saat ini, RUU tersebut masih dibahas di Pansus RUU Pengadaaan Tanah untuk Pembangunan yang dibentuk pada tanggal 15 Januari 2011.

    RUU ini ditolak oleh organisasi masyarakat sipil, petani, nelayan, perempuan, miskin kota yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah (KARAM TANAH) karena dinilai sebagai salah satu RUU yang anti rakyat dan tidak demokratis, serta berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia bila disahkan menjadi Undang-Undang.

    PUSAKA melakukan wawancara dengan Idham Arsyad, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang juga menjadi anggota Koalisi KARAM TANAH. Berikut ini hasil wawancaranya.

    Pertanyaan: apa yang melatarbelakangi lahirnya RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ini? Padahal telah ada sebelumnya Perpres 36/2005 yang direvisi menjadi Kepres No. 65/2006?

    Jawaban: Kami menduga RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ini lahir atas pesanan kepentingan asing dan para investor, dimana sempat dikemukakan dalam national summit (pertemuan nasional) bahwa investor mengalami kesulitan untuk berinvestasi di Indonesia, salah satuya disebabkan oleh ketidakpastian pengadaan tanah. Pepres 36/2005 atau Kepres 65/2008 dinilai belum cukup mampu menjadi pegangan bagi investor untuk mendapatkan kepastian tersebut. Di masa pemerintahan SBY, yang namanya proyek infrastruktur sangat didorong untuk dilakukan. RUU ini dimulai dari nastional summit. Pengusaha mengeluahkan ruwetnya pengadaan tanah, sementara infrastrktur di negara kita sangat buruk. Tapi infrastruktur yang dimaksud adalah untuk melanggengkan kepentingan asing dan swasta. Kapitalisme global

    Selain oleh pengusaha, RUU ini juga merupakan pesanan dari lembaga keuangan internasional antara lain ditemukan dalam dokumen-dokumen yang menyebutkan bahwa Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia (WB). Sejak tahun 2005, ADB, WB dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) memainkan peranan kunci dalam mengarahkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang bercorak pasar di Indnesia.

    Pertanyaan: apa point-point krusial yang harus dikritisi atau pasal-pasal yang dinilai berbahaya bagi  rakyat? termasuk dalam agenda pemenuhan reforma agraria?

    Jawaban:

    Bagi Koalisi KARAM TANAH, RUU ini mengandung banyak persoalan. Sehingga kesimpulannya, bahwa RUU ini tidak layak untuk dilanjutkan apalagi disahkan sebagai  sebuah kebijakan publik yang akan mengatur tentang pengadaan tanah.

    Setidaknya, ada banyak persoalan yang dinilai menjadi ancaman serius jika RUU ini disahkan, antara lain:

    • RUU ini tidak merujuk beberapa pasal-pasal penting dalam UUD 45, padahal pertaruhan kita terkait dengan kebijakaan apakah berperspektif melindungi rakyat atau tidak, itu dapat kita nilai apakah sesuai dengan Konstitusi kita. Faktanya RUU ini melabrak pasal-pasal dalam Konstitusi, antara lain pasal 18 tentang mengakui dan menghormati hak-hak Masyarakat Adat, mengakui tentang kepemilkan setiap orang tentang sumber daya agraria, pasal 33 tidak secara tegas dikorelasikan dalam RUU ini. RUU ini juga tidak mempertimbangkan Undang-Undang lain yang bersinggungan dengan RUU ini, misalnya beberapa pasal bicara tentang penataan ruang tetapi tidak mengacu sedikitpun pada UU Penataan Ruang. UU keterbukaan informasi, padahal itu penting bagi rakyat. Yang paling krusial, tidak secara tegas bagaimana posisinya dengan UU No. 20 tahun 1961 yang mengatur tentang pencabutan hak atas tanah.
    • Pengertian dan kriteria tentang kepentingan umum sangat tidak jelas, sebagaimana yang tedapat dalam subjek-subjek yang diatur dalam pasal-pasal yang disebut dengan kepentingan umum dan itu yang menjadi perdebatan. Misalnya, apakah jalan tol itu untuk kepentingan umum atau bukan? padahal anggota DPR sendiri juga mengatakan bahwa jalan tol itu diarahkan untuk menopang industri-industri besar, bukan untuk menopang usaha-usaha kecil rakyat.
    • Akan menjasdi alat menggusur tanah rakyat. Secara adminstrasi, negara ini tidak mengakui hak kepemilikan tanah karena banyak warga yang tidak memiliki bukti formal yang diakui oleh negara, seperti masyarakat adat. Artinya, jika UU ini diterapkan, 60% rakyat akan terancam digusur tanpa adanya ganti rugi, karena dalam RUU ini, ganti rugi dilakuakn dengan mekanisme hukum formal kepemilikan tanah.
    • Menambah konflik agraria bukan hanya karena basis hukumnya tidak jelas, tetapi juga karena dinilai akan bertabrakan dengan kepentingan pembangunan.
    • RUU ini akan menambah jumlah petani kecil. Sudah dipastikan adalah alokasi pengadaan tanah secara luas untuk kepentingan swasta, bukan untuk kepentingan petani dan rakyat miskin. RUU ini untuk memfasilitasi kepentingan swasta dengan atas nama pembangunan. RUU ini tidak mempertimbangkan data statistik, bahwa  banyak orang yang tidak punya tanah. Artinya, RUU ini bukan lahir untuk memenuhi kebutuhan rakyat atau petani yang tidak punya tanah.
    • Otoriter: soal konsultasi publik yang dimaksudkan itu hanya tentang harga tanah, bukan apakah rakyat mau daerahnya ditetapkan sebagai objek pembangunan. Dalam kasus penolakan pembangunan TPST misanya, warga menolak bukan soal ganti ruginya, tetapi menolak pembangunan TPST nya.
    • Kepentingan investasi, dalam Naskah Akademis dikatakan bahwa masuk melalui mekanisme bagaimana cara mengundang swasta masuk kedalam proyek pembangunan dengan alasan negara tidak memiliki uang yang banyak untuk membangun. Mengambil tanah dengan menggunakan UU
    • Tidak menyediakan mekanisme perlindungan korban. Korban hanya difasilitasi materialnya misalnya juka tidak setuju dengan harga maka uang ganti rugi dititip ke pengadilan. Lalu bagaimana orang memprotes kebijakan pembangunannya? Belajar dari banyak pengalaman konflik, rakyat akan dihadapkan pada stigma anti pembangunan dan kriminalisasi karena menolak tanahnya digusur.
    • Benar bahwa dalam konsideran RUU ini memasukkan UUPA. Tapi ketika masuk pada substanasi RUU nya, justru ini adalah pengkhinatan dari fungsi-fungsi sosial yang terdapat didalam UUPA

    Pertanyaan: apa dampak yang dikhawatirkan jika RUU ini benar-benar disahkan? 

    Jawaban:

    Dampak yang paling serius jika RUU disahkan adalah semakin tingginya pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak konstitusional rakyat, penggusuran tanah-tanah rakyat, perampasan tanah-tanah rakyat akan semakin massif dilakukan dengan atas nama pembangunan. Akibatnya, konflik agraria akan semakin tinggi, karena pasti rakyat akan mempertahankan wilayah hidupnya, kemiskinan akan semakin meningkat terlebih di perdesaan dan di pelosok-pelosok kota karena rakyat semakin kehilangan sumber-sumber kehidupannya.

    Pertanyaan: Apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil dengan keluarnya RUU ini?termasuk bagaimana mengkonsolidasikan gerakan rakyat lainnya? 

    Jawaban:

    Secara filosofis, sosial dan ekonomi tidak layak untuk dilanjutkan. Tidak ada prsayarat pembangunan yang demokratis. Pengakuan formal hak atas tanah rakyat belum berjalan dengan baik. Kita tau persis, hanya ada satu ruang, yakni peradilan. Sementara kita tahu bagaimana rupa peradilan kita. Kami juga menilai bahwa RUU ini sesungguhnya sedang mengalihkan hak-hak substansial misalnya pengaturan struktur agraria yang selama ini tidak menjadi perhatian bagi pemerintah.

    Mengingat bahwa RUU ini sesungguhnya merupakan produk dari hasil konsolidasinya antara kekuatan penguasa dengan pemodal, maka hendaknya RUU ini menjadi momentum bagi seluruh kekuatan rakyat untuk semakin kuat mengorganisir dirinya, perjuangan ini harus dilakakun secara terorganisir.

    Konsolidasi gerakan masyarakat sipil menjadi sebuah keharusan untuk melawan dan menghadapi semakin kuat dan kokohnya investasi dan kepentingan asing yang bersembunyi dibalik topeng pemerintah dengan menjual kata sakti bernama PEMBANGUNAN. (selesai)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on