Oleh: Khalisah Khalid

Di tengah krisis yang dialami oleh rakyat, terutama kelompok rentan antara lain petani, nelayan, masyarakat adat, miskin kota, perempuan, dan di tengah dinamika politik nasional yang semakin tdak menentu. Sejumlah kebijakan sedang disiapkan oleh pengurus negara, dan sayangnya sejumlah rancangan perundang-undangan tersebut banyak tidak diketahui oleh rakyat. Padahal, Rancangan Undang-Undang tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

Setidaknya, ada dua Rancangan Undang-Undang terkait dengan pengelolaan sumber-sumber agraria dan sumber daya alam yakni RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dan RUU Pangan. Dua RUU ini dinilai oleh organisasi masyarakat sipil jauh dari apa yang diharapkan. Masih jauh memenuhi kebutuhan petani dan kebanyakan dari rakyat Indonesia yang setiap hari merasakan krisis demi krisis yang tidak juga dapat diurus oleh negara.

RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dinilai oleh kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah (KARAM TANAH) sebagai rancangan undang-undang yang pro pada kepentingan investasi (khususnya asing) yang bersembunyi dibalik kepentingan pembangunan dengan bertopeng kepentingan umum. Parahnya ini merupakan jalan bagi negara untuk merampas tanah-tanah rakyat secara sah. Dalam rancangan undang-undang yang kini masih dibahas di DPR, rakyat akan dihadapkan pada ancaman-ancaman pelanggaran hak asasi manusia jika rakyat menolak tanahnya digusur. Tidak adanya jaminan bagi rakyat untuk bisa menentukan nasibnya sendiri, bukan hanya pada urusan jual beli. Bahkan pada saat pembangunan tersebut akan dilakukan, negara tidak memberi ruang kepada rakyat untuk dapat memutuskan kehendaknya untuk bisa memilih apakah akan setuju atau tidak setuju dengan pembangunan di daerahnya. Negara mengabaikan prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC) dalam rancangan undang-undang ini. Karenanya, RUU ini dinilai akan semakin membuat petani semakin miskin, terutama petani gurem dan buruh tani. Konflik agraria juga dikhawatirkan akan semakin meningkat, ditambah konflik-konflik lama yang juga tidak dapat diselesaikan. Masyarakat lokal dan masyarakat adat akan semakin sering “distempel” sebagai kelompok masyarakat yang anti pembangunan jika menolak suatu pembangunan di wilayah hidupnya.

Berikutnya adalah Rancangan Undang-Undang pangan, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Pangan no. 7/1996. Dalam pandangan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Pokja Pangan, RUU ini masih jauh dari mimpi kedaulatan pangan. RUU ini masih bicara soal ketahanan pangan, tidak peduli pangan tersebut akan didatangkan dari mana, serbuan impor produk-produk pangan akan semakin membuat petani Indonesia semakin tidak berdaya. RUU ini juga tidak memberikan jaminan perlidungan terhadap sumber-sumber atau lahan-lahan pangan dari serbuan industri ekstraktif yang semakin massif mengepung kampung-kampung yang merupakan lumbung pangan komunitas, seperti perkebunan sawit, industri tambang dan pembangunan infrastruktur yang lapar tanah.  Ironisnya, dengan menggunakan isu krisis pangan global, RUU ini membuka ruang terhadap komersialisasi pangan atau industrialisasi pangan secara besar-besaran, justru dengan menghancurkan sumber pangan lokal seperti melalui proyek Merauke Integrated Food Energy Estate (MIFEE).

Setidaknya dari dua rancangan undang-undang yang masih ada di meja anggota parlemen, kita dapat mengatakan bahwa negara semakin abai terhadap krisis yang dialami oleh rakyat. Bahkan, negara tengah mencari jalan untuk melanggar hak-hak konstitusional warga yang dilindungi oleh Konstitusi, justru dengan melalui Undang-Undang.

Peringatan hari tani yang jatuh pada tanggal 24 September seyogyanya dapat menjadi momentum bagi seluruh kekuatan rakyat untuk terus mengorganisir diri, memperkuat diri memperjuangkan hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945, menuntut dilaksanakanna reforma agraria sejati, menghentikan perampasan-perampasan tanah rakyat, dan mendesak agar pengurus negara berhenti membuat kebijakan yang semakin membuat rakyat miskin dan kehilangan kedaulatannya.

Akhirnya, Selamat Hari Tani. Perjuangan kaum tani merebut kedaulatannya, menegakkan reforma agraria sejati.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh: Khalisah Khalid

    Di tengah krisis yang dialami oleh rakyat, terutama kelompok rentan antara lain petani, nelayan, masyarakat adat, miskin kota, perempuan, dan di tengah dinamika politik nasional yang semakin tdak menentu. Sejumlah kebijakan sedang disiapkan oleh pengurus negara, dan sayangnya sejumlah rancangan perundang-undangan tersebut banyak tidak diketahui oleh rakyat. Padahal, Rancangan Undang-Undang tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Setidaknya, ada dua Rancangan Undang-Undang terkait dengan pengelolaan sumber-sumber agraria dan sumber daya alam yakni RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dan RUU Pangan. Dua RUU ini dinilai oleh organisasi masyarakat sipil jauh dari apa yang diharapkan. Masih jauh memenuhi kebutuhan petani dan kebanyakan dari rakyat Indonesia yang setiap hari merasakan krisis demi krisis yang tidak juga dapat diurus oleh negara.

    RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dinilai oleh kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah (KARAM TANAH) sebagai rancangan undang-undang yang pro pada kepentingan investasi (khususnya asing) yang bersembunyi dibalik kepentingan pembangunan dengan bertopeng kepentingan umum. Parahnya ini merupakan jalan bagi negara untuk merampas tanah-tanah rakyat secara sah. Dalam rancangan undang-undang yang kini masih dibahas di DPR, rakyat akan dihadapkan pada ancaman-ancaman pelanggaran hak asasi manusia jika rakyat menolak tanahnya digusur. Tidak adanya jaminan bagi rakyat untuk bisa menentukan nasibnya sendiri, bukan hanya pada urusan jual beli. Bahkan pada saat pembangunan tersebut akan dilakukan, negara tidak memberi ruang kepada rakyat untuk dapat memutuskan kehendaknya untuk bisa memilih apakah akan setuju atau tidak setuju dengan pembangunan di daerahnya. Negara mengabaikan prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC) dalam rancangan undang-undang ini. Karenanya, RUU ini dinilai akan semakin membuat petani semakin miskin, terutama petani gurem dan buruh tani. Konflik agraria juga dikhawatirkan akan semakin meningkat, ditambah konflik-konflik lama yang juga tidak dapat diselesaikan. Masyarakat lokal dan masyarakat adat akan semakin sering “distempel” sebagai kelompok masyarakat yang anti pembangunan jika menolak suatu pembangunan di wilayah hidupnya.

    Berikutnya adalah Rancangan Undang-Undang pangan, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Pangan no. 7/1996. Dalam pandangan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Pokja Pangan, RUU ini masih jauh dari mimpi kedaulatan pangan. RUU ini masih bicara soal ketahanan pangan, tidak peduli pangan tersebut akan didatangkan dari mana, serbuan impor produk-produk pangan akan semakin membuat petani Indonesia semakin tidak berdaya. RUU ini juga tidak memberikan jaminan perlidungan terhadap sumber-sumber atau lahan-lahan pangan dari serbuan industri ekstraktif yang semakin massif mengepung kampung-kampung yang merupakan lumbung pangan komunitas, seperti perkebunan sawit, industri tambang dan pembangunan infrastruktur yang lapar tanah.  Ironisnya, dengan menggunakan isu krisis pangan global, RUU ini membuka ruang terhadap komersialisasi pangan atau industrialisasi pangan secara besar-besaran, justru dengan menghancurkan sumber pangan lokal seperti melalui proyek Merauke Integrated Food Energy Estate (MIFEE).

    Setidaknya dari dua rancangan undang-undang yang masih ada di meja anggota parlemen, kita dapat mengatakan bahwa negara semakin abai terhadap krisis yang dialami oleh rakyat. Bahkan, negara tengah mencari jalan untuk melanggar hak-hak konstitusional warga yang dilindungi oleh Konstitusi, justru dengan melalui Undang-Undang.

    Peringatan hari tani yang jatuh pada tanggal 24 September seyogyanya dapat menjadi momentum bagi seluruh kekuatan rakyat untuk terus mengorganisir diri, memperkuat diri memperjuangkan hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945, menuntut dilaksanakanna reforma agraria sejati, menghentikan perampasan-perampasan tanah rakyat, dan mendesak agar pengurus negara berhenti membuat kebijakan yang semakin membuat rakyat miskin dan kehilangan kedaulatannya.

    Akhirnya, Selamat Hari Tani. Perjuangan kaum tani merebut kedaulatannya, menegakkan reforma agraria sejati.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on