Tribun Kalteng – Selasa, 4 Oktober 2011 | 16:43 WIB
Tiga_orang_pengurus_dewan_Adat_Dayak_Kalteng_memberikan_keterangan_pers_terkait_imbauan_agar_PBS_Sawit_menyisakan_20_persen_lah.jpg
TRIBUNKALTENG.COM,  PALANGKARAYA– Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah, meminta perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) taat pada aturan pemerintah yang meminta agar lahan seluas 20 persen dari total perkebunan kelapa sawit diberikan kepada masyarakat sekitar kebun untuk bekerjasama dengan pola plasma.

Ketua DAD Kalteng, Sabran Achmad yang juga didampingi Wakil Ketua DAD Luka Tingkes, menyatakan, pihaknya mengeluarkan peryataan sikap terkait kewajiban perusahaan pekebunan.

Selama ini sudah banyak warga yang melapor kepada DAD terkait penolakan perusahaan dalam bekerjasama dengan masyarakat sekitar lahan perkebunan besar kelapa sawit tersebut.

“Kami sengaja mengeluarkan pernyataan ini, karena banyak sekali masyarakat yan mengadu, bahwa ketentuan kerjasama plasma yang ditegaskan oleh pemerintah kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut diacuhkan oleh pihak perusahaan. Oleh sebab itu, kami mengimbau kepada pihak
perusahaan untuk menindaklanjuti ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah tersebut.” katanya.

Penulis : Fathurahman
Editor : edinayanti
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA
    Tribun Kalteng – Selasa, 4 Oktober 2011 | 16:43 WIB
    Tiga_orang_pengurus_dewan_Adat_Dayak_Kalteng_memberikan_keterangan_pers_terkait_imbauan_agar_PBS_Sawit_menyisakan_20_persen_lah.jpg
    TRIBUNKALTENG.COM,  PALANGKARAYA– Pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah, meminta perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) taat pada aturan pemerintah yang meminta agar lahan seluas 20 persen dari total perkebunan kelapa sawit diberikan kepada masyarakat sekitar kebun untuk bekerjasama dengan pola plasma.

    Ketua DAD Kalteng, Sabran Achmad yang juga didampingi Wakil Ketua DAD Luka Tingkes, menyatakan, pihaknya mengeluarkan peryataan sikap terkait kewajiban perusahaan pekebunan.

    Selama ini sudah banyak warga yang melapor kepada DAD terkait penolakan perusahaan dalam bekerjasama dengan masyarakat sekitar lahan perkebunan besar kelapa sawit tersebut.

    “Kami sengaja mengeluarkan pernyataan ini, karena banyak sekali masyarakat yan mengadu, bahwa ketentuan kerjasama plasma yang ditegaskan oleh pemerintah kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut diacuhkan oleh pihak perusahaan. Oleh sebab itu, kami mengimbau kepada pihak
    perusahaan untuk menindaklanjuti ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah tersebut.” katanya.

    Penulis : Fathurahman
    Editor : edinayanti
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on