Dayak Ngaju: REDD Harus Hormati Hak Adat

Warga Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah meminta pemerintah tidak membatasi aktivitas warga di hutan kawasan REDD. Hutan yang dijadikan kawasan Kalimantan Forest Climate Partnership adalah tanah ulayat.
  • Kurniawan Tri / Angga Haksoro
  • 25 Oktober 2011 – 15:2 WIB
Kebun sawit Kalimantan BaratKebun sawit Kalimantan Barat

VHRmedia, Jakarta – Masyarakat adat Dayak Ngaju meminta pemerintah mengakui hak masyarakat adat dalam proyek REDD Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP). Program pengurangan emisi di kawasan ini bekerja sama dengan pemerintah Australia.

Abdul Hamid, warga Desa Katunjung, Kapuas, Kalimantan Tengah, meminta akses masyarakat atas hutan tidak dibatasi. Hutan selama ini menjadi sumber mata pencaharian warga.

Menurut Abdul Hamid, 340 ribu hektare hutan yang akan dijadikan kawasan REDD adalah tanah ulayat. “Area seluas itu wilayah tanah ulayat. Kami ingin hak masyarakat adat dihormati. Kalau tidak, lebih baik tidak usah ada proyek REDD,” ujar Hamid di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, Senin (24/10).

Lahan yang akan dijadikan proyek REDD, sebelumnya bekas kawasan pengembangan lahan gambut (PLG). Lahan tersebut dikuasai 23 perusahaan perkebunan sawit. “Masyarakat adat yang membuat hutan di kawasan bekas PLG tetap lestari,” kata Hamid.

Masyarakat meminta proyek REDD menunggu pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalteng yang merekomendasikan inventarisasi hak adat. “Ini peraturan jangan sampai tumpang tindih. Pergub-nya saja belum dilaksanakan,” ujar Hamid. (E1)

Foto: VHRmedia/Muhlis Suhaeri

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Dayak Ngaju: REDD Harus Hormati Hak Adat

    Warga Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah meminta pemerintah tidak membatasi aktivitas warga di hutan kawasan REDD. Hutan yang dijadikan kawasan Kalimantan Forest Climate Partnership adalah tanah ulayat.
    • Kurniawan Tri / Angga Haksoro
    • 25 Oktober 2011 – 15:2 WIB
    Kebun sawit Kalimantan BaratKebun sawit Kalimantan Barat

    VHRmedia, Jakarta – Masyarakat adat Dayak Ngaju meminta pemerintah mengakui hak masyarakat adat dalam proyek REDD Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP). Program pengurangan emisi di kawasan ini bekerja sama dengan pemerintah Australia.

    Abdul Hamid, warga Desa Katunjung, Kapuas, Kalimantan Tengah, meminta akses masyarakat atas hutan tidak dibatasi. Hutan selama ini menjadi sumber mata pencaharian warga.

    Menurut Abdul Hamid, 340 ribu hektare hutan yang akan dijadikan kawasan REDD adalah tanah ulayat. “Area seluas itu wilayah tanah ulayat. Kami ingin hak masyarakat adat dihormati. Kalau tidak, lebih baik tidak usah ada proyek REDD,” ujar Hamid di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, Senin (24/10).

    Lahan yang akan dijadikan proyek REDD, sebelumnya bekas kawasan pengembangan lahan gambut (PLG). Lahan tersebut dikuasai 23 perusahaan perkebunan sawit. “Masyarakat adat yang membuat hutan di kawasan bekas PLG tetap lestari,” kata Hamid.

    Masyarakat meminta proyek REDD menunggu pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalteng yang merekomendasikan inventarisasi hak adat. “Ini peraturan jangan sampai tumpang tindih. Pergub-nya saja belum dilaksanakan,” ujar Hamid. (E1)

    Foto: VHRmedia/Muhlis Suhaeri

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on