Siaran Pers 10 Orang Perwakilan Masyarakat Adat Dayak Ngaju

yang didukung oleh:

WALHI-Sawit Watch-PUSAKA-SHI-YPD Kapuas

Hak Kelola Masyarakat Adat Dayak Ngaju dalam Perangkap Investasi

Jakarta, 24 Oktober 2011- Pada bulan Agustus 1998, Menteri Pertanian RI atas nama menyatakan bahwa PPLG 1 juta hektar telah gagal dan tidak dilanjutkan, kemudian hal-hal yang menyangkut pemulihan dan perbaikan sumberdaya alam yang telah rusak akan di lakukan segera mungkin dengan membentuk tim terpadu akan diatur kemudian. Sayangnya paska itu, berbarengan dengan semangat otonomi daerah, Pemerintah Daerah mengundang investor masuk menanamkan investasinya di kawasan ini. Alhasil, bukannya pemulihan dan perbaikan sumber daya alam yang telah rusak, kawasan eks PLG justru mengalami tekanan dan meluasnya kerusakan dan hilangnya kawasan hutan gambut.

Kawasan eks PLG yang memiliki kedalaman gambut mencapai 1-20 meter, dieksploitasi oleh setidaknya 23 perusahaan perkebunan sawit yang mayoritas tak berijin seluas kurang lebih 380.000 hektar, dan merampas proyek konservasi yang dikelola oleh BOS Mawas seluas 377.000 hektar,  yang membatasi hak dan akses masyarakat memanfaatkan hasil hutan. Proyek REDD KFCP seluas 120.000 hektar (data Dephut menyebutkan 340.000 hektar, Oktober 2010) yang tidak menghormati dan mengakui pengetahuan tata kelola hutan gambut dan ha tenurial masyarakat, sehingga menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan penyelenggara proyek.

Peta Perijinan di Kapuas

Peta Perijinan di Kapuas

Kondisi inilah yang mendorong perwakilan warga dari 4 desa di Kecamatan Mentagai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah datang ke Jakarta dan bertemu dengan beberapa institusi negara untuk memperjuangkan hak-haknya, antara lain bertemu dengan Menteri Kehutanan, Komisi IV DPR RI dan Badan Pertanahan Nasional. Pak Uber yang tanahnya dirampas oleh perkebunan sawit PT. Rejeki Alam Lestari, menyatakan bahwa keinginan masyarakat datang ke Jakarta untuk meminta agar tanah Masyarakat Adat Dayak Ngaju bisa kembali, masyarakat juga mendesak agar Pemerintah mengakui hak kelola masyarakat. “Kami meminta hak kelola kami diakui, karena kami memiliki pengetahuan dan pengalaman secara turun temurun yang diwariskan dari leluhur Masyarakat Adat Dayak Ngaju”.

Dalam dialog dengan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menyatakan komitmennya untuk membantu masyarakat yang tengah memperjuangkan hak-haknya. Komitmennya untuk membantu masyarakat yang tengah memperjuangkan hak-haknya. Bahkan Menteri Kehutanan mendukung masyarakat untuk mengambil-alih perkebunan sawit yang telah merampas dan menggusur tanah-tanah masyarakat Dayak Kapuas secara semena-mena dan tak berijin. Komitmen yang sama disampaikan oleh Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan akan menyelesaikan konflik tanah sebagai bagian dari program reforma agraria, dimana salah satunya menyelesaikan sengketa agraria pada kawasan di luar kawasan hutan sesuai dengan kewenangan institusi ini. Komisi IV DPR RI sendiri berjanji akan membahas kasus yang dialami oleh masyarakat ini dengan pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan dan juga sebagai bahan pembahasan RTRW Kalimantan Tengah yang prosesnya masih berjalan. DPR menegaskan bahwa harusnya pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam mengambil setiap kebijakan pembangunan, terlebih hak-hak masyarakat diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Terkait dengan proyek REDD yang juga berada di kawasan hidup masyarakat, Teguh Surya dari Kepala Departemen Hubungan Internasional dan Keadilan Iklim Eksekutif Nasional WALHI menegaskan bahwa Inisiatif Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP) yang merupakan proyek REDD+, sejatinya bukan untuk mereduksi emisi dan menyelamatkan hutan Indonesia terutama yang berada di Kalimantan Tengah, karena sejak awal inisiatif tersebut didesign untuk mereduksi biaya mitigasi (penurunan emisi) Australia lewat mekanisme offset dan pasar karbon. Pemerintah Australia menyebutkan bahwa skema REDD dapat mengurangi biaya mitigasi sebesar 20-25%.

“Berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat ini karena seluruh kebijakan yang menentukan nasib wilayah ini, justru tidak melibatkan Masyarakat Adat dan mengabaikan prinsip FPIC (free prior and informed consent), dan bahkan persetujuan masyarakat dimanipulasi dan dilakukan dengan praktek-praktek kebohongan”. Ujar Khalisah Khalid, Pengkampanye Pusaka.

April Perlindungan dari Yayasan Petak Danum menyampaikan bahwa paska eks PLG sejak 1999-2010 masyarakat telah berupaya melakukan pemulihan gambut yang di rusak proyek dengan cara melakukan penanaman sebanyak 77 juta pohon produktif karet, rotan dan tanaman hutan seluas 98.000 hektar di 20 desa. Jadi jauh sebelum pemerintah pusat mengupayakan pemulihan eks PLG masyarakat sudah melakukan, dan ini bagian dari penyelamatan gambut secara ekonomi dan ekologi.

Hal ini diperkuat oleh Koesnadi Wirasaputra, Sekretaris Umum Sarekat Hijau Indonesia dengan mendesak agar pemerintah mengembalikan sumber daya alam gambut kepada suku Dayak Ngaju yang telah dirampas oleh investasi perkebunan kelapa sawit maupun proyek konservasi.

Terakhir, bahwa jika negara berkomitmen memulihkan dan memperbaiki sumber daya alam dan lingkungan di kawasan eks PLG, negara dapat memulainya dengan mengakui hak kelola dan model kelola gambut yang ada pada Masyarakat Adat Dayak Ngaju, dan mereview seluruh kebijakan yang berakibat pada semakin hancurnya kawasan DAS Kapuas, termasuk pemerintah Indonesia harus berpikir ulang untuk meneruskan proyek REDD, karena ide dasarnya adalah untuk mengurangi biaya mitigasi, bukan mengurangi emisi.

 contact person:

  1. Uber Esneos (Perwakilan Masyarakat Adat Dayak Ngaju) 0813 48364850
  2. Berkat (Mantir Adat Desa Katunjung) 0852 49518354
  3. Teguh Surya (WALHI) di 08118204362
  4. Abet Nego Tarigan (Sawit Watch) di 08159416297
  5. Khalisah Khalid (Pusaka) di 0813 111 87498
  6. April Perlindungan (YPD) 0813 48465009
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Siaran Pers 10 Orang Perwakilan Masyarakat Adat Dayak Ngaju

    yang didukung oleh:

    WALHI-Sawit Watch-PUSAKA-SHI-YPD Kapuas

    Hak Kelola Masyarakat Adat Dayak Ngaju dalam Perangkap Investasi

    Jakarta, 24 Oktober 2011- Pada bulan Agustus 1998, Menteri Pertanian RI atas nama menyatakan bahwa PPLG 1 juta hektar telah gagal dan tidak dilanjutkan, kemudian hal-hal yang menyangkut pemulihan dan perbaikan sumberdaya alam yang telah rusak akan di lakukan segera mungkin dengan membentuk tim terpadu akan diatur kemudian. Sayangnya paska itu, berbarengan dengan semangat otonomi daerah, Pemerintah Daerah mengundang investor masuk menanamkan investasinya di kawasan ini. Alhasil, bukannya pemulihan dan perbaikan sumber daya alam yang telah rusak, kawasan eks PLG justru mengalami tekanan dan meluasnya kerusakan dan hilangnya kawasan hutan gambut.

    Kawasan eks PLG yang memiliki kedalaman gambut mencapai 1-20 meter, dieksploitasi oleh setidaknya 23 perusahaan perkebunan sawit yang mayoritas tak berijin seluas kurang lebih 380.000 hektar, dan merampas proyek konservasi yang dikelola oleh BOS Mawas seluas 377.000 hektar,  yang membatasi hak dan akses masyarakat memanfaatkan hasil hutan. Proyek REDD KFCP seluas 120.000 hektar (data Dephut menyebutkan 340.000 hektar, Oktober 2010) yang tidak menghormati dan mengakui pengetahuan tata kelola hutan gambut dan ha tenurial masyarakat, sehingga menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan penyelenggara proyek.

    Peta Perijinan di Kapuas

    Peta Perijinan di Kapuas

    Kondisi inilah yang mendorong perwakilan warga dari 4 desa di Kecamatan Mentagai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah datang ke Jakarta dan bertemu dengan beberapa institusi negara untuk memperjuangkan hak-haknya, antara lain bertemu dengan Menteri Kehutanan, Komisi IV DPR RI dan Badan Pertanahan Nasional. Pak Uber yang tanahnya dirampas oleh perkebunan sawit PT. Rejeki Alam Lestari, menyatakan bahwa keinginan masyarakat datang ke Jakarta untuk meminta agar tanah Masyarakat Adat Dayak Ngaju bisa kembali, masyarakat juga mendesak agar Pemerintah mengakui hak kelola masyarakat. “Kami meminta hak kelola kami diakui, karena kami memiliki pengetahuan dan pengalaman secara turun temurun yang diwariskan dari leluhur Masyarakat Adat Dayak Ngaju”.

    Dalam dialog dengan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menyatakan komitmennya untuk membantu masyarakat yang tengah memperjuangkan hak-haknya. Komitmennya untuk membantu masyarakat yang tengah memperjuangkan hak-haknya. Bahkan Menteri Kehutanan mendukung masyarakat untuk mengambil-alih perkebunan sawit yang telah merampas dan menggusur tanah-tanah masyarakat Dayak Kapuas secara semena-mena dan tak berijin. Komitmen yang sama disampaikan oleh Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan akan menyelesaikan konflik tanah sebagai bagian dari program reforma agraria, dimana salah satunya menyelesaikan sengketa agraria pada kawasan di luar kawasan hutan sesuai dengan kewenangan institusi ini. Komisi IV DPR RI sendiri berjanji akan membahas kasus yang dialami oleh masyarakat ini dengan pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan dan juga sebagai bahan pembahasan RTRW Kalimantan Tengah yang prosesnya masih berjalan. DPR menegaskan bahwa harusnya pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam mengambil setiap kebijakan pembangunan, terlebih hak-hak masyarakat diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945.

    Terkait dengan proyek REDD yang juga berada di kawasan hidup masyarakat, Teguh Surya dari Kepala Departemen Hubungan Internasional dan Keadilan Iklim Eksekutif Nasional WALHI menegaskan bahwa Inisiatif Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP) yang merupakan proyek REDD+, sejatinya bukan untuk mereduksi emisi dan menyelamatkan hutan Indonesia terutama yang berada di Kalimantan Tengah, karena sejak awal inisiatif tersebut didesign untuk mereduksi biaya mitigasi (penurunan emisi) Australia lewat mekanisme offset dan pasar karbon. Pemerintah Australia menyebutkan bahwa skema REDD dapat mengurangi biaya mitigasi sebesar 20-25%.

    “Berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat ini karena seluruh kebijakan yang menentukan nasib wilayah ini, justru tidak melibatkan Masyarakat Adat dan mengabaikan prinsip FPIC (free prior and informed consent), dan bahkan persetujuan masyarakat dimanipulasi dan dilakukan dengan praktek-praktek kebohongan”. Ujar Khalisah Khalid, Pengkampanye Pusaka.

    April Perlindungan dari Yayasan Petak Danum menyampaikan bahwa paska eks PLG sejak 1999-2010 masyarakat telah berupaya melakukan pemulihan gambut yang di rusak proyek dengan cara melakukan penanaman sebanyak 77 juta pohon produktif karet, rotan dan tanaman hutan seluas 98.000 hektar di 20 desa. Jadi jauh sebelum pemerintah pusat mengupayakan pemulihan eks PLG masyarakat sudah melakukan, dan ini bagian dari penyelamatan gambut secara ekonomi dan ekologi.

    Hal ini diperkuat oleh Koesnadi Wirasaputra, Sekretaris Umum Sarekat Hijau Indonesia dengan mendesak agar pemerintah mengembalikan sumber daya alam gambut kepada suku Dayak Ngaju yang telah dirampas oleh investasi perkebunan kelapa sawit maupun proyek konservasi.

    Terakhir, bahwa jika negara berkomitmen memulihkan dan memperbaiki sumber daya alam dan lingkungan di kawasan eks PLG, negara dapat memulainya dengan mengakui hak kelola dan model kelola gambut yang ada pada Masyarakat Adat Dayak Ngaju, dan mereview seluruh kebijakan yang berakibat pada semakin hancurnya kawasan DAS Kapuas, termasuk pemerintah Indonesia harus berpikir ulang untuk meneruskan proyek REDD, karena ide dasarnya adalah untuk mengurangi biaya mitigasi, bukan mengurangi emisi.

     contact person:

    1. Uber Esneos (Perwakilan Masyarakat Adat Dayak Ngaju) 0813 48364850
    2. Berkat (Mantir Adat Desa Katunjung) 0852 49518354
    3. Teguh Surya (WALHI) di 08118204362
    4. Abet Nego Tarigan (Sawit Watch) di 08159416297
    5. Khalisah Khalid (Pusaka) di 0813 111 87498
    6. April Perlindungan (YPD) 0813 48465009
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on