Jakarta, Kompas – Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menggunakan sisa tiga tahun pemerintahannya untuk menjaga hutan dan lingkungan disambut baik. Sayangnya, menyelamatkan hutan alam yang tersisa tak cukup sebatas janji.

Hingga kini, masih banyak permasalahan kehutanan dan lingkungan yang kurang ditangani. ”Bukan hal baru bagi organisasi lingkungan hidup tentang janji SBY,” kata Teguh Surya, Kepala Departemen Hubungan Internasional dan Keadilan Iklim Walhi di Jakarta, Sabtu (1/10).

Pernyataan Presiden itu disampaikan pada Konferensi Internasional Kehutanan Indonesia yang diadakan Lembaga Penelitian Kehutanan Internasional (Cifor), pekan lalu.

Walhi menilai, Presiden kurang memonitor dan memimpin penyelamatan hutan Indonesia. Contohnya, proses penegakan hukum, seperti surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus pembalakan liar oleh 14 perusahaan di Provinsi Riau yang merugikan negara Rp 73 triliun (nilai ekonomi kayu yang ditebang) dan Rp 1.999 triliun akibat perusakan lingkungan. ”Tak ada tindak lanjut atau arahan jelas dari Presiden terhadap temuan dan rekomendasi agar membuka kembali kasus itu,” ucap Teguh.

Contoh lain, praktik perkebunan sawit ilegal. Di Kalimantan Tengah, ada 268 perusahaan sawit beroperasi tanpa izin pelepasan kawasan hutan seluas 3,7 juta hektar dan 598 perusahaan tambang tanpa izin pinjam pakai hutan seluas 3,4 juta hektar.

Satu hari sebelum pidato Presiden di konferensi kehutanan, Greenpeace merilis temuannya, di antaranya di Rokan Hilir, Riau. Hari kelima investigasi, Greenpeace menjumpai pembabatan hutan tanpa pencegahan.

Soal kesejahteraan

Secara terpisah, Guru Besar School of Business and Management Institut Teknologi Bandung (ITB) Surna T Djajadiningrat mengatakan, perlindungan lingkungan harus disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep yang kerap disampaikan pemerintah, pro job, pro poor, pro growth, pro environment, dan pro business harus diimplementasikan.

Yang terjadi, pemerintah mengeksploitasi sumber daya alam dan mengekspornya mentah. ”Kalau kita memberi nilai tambah pada hasil hutan dan tambang, bisa membawa peningkatan ekonomi masyarakat dan meminimalkan kerusakan,” ucapnya. (ICH)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jakarta, Kompas – Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menggunakan sisa tiga tahun pemerintahannya untuk menjaga hutan dan lingkungan disambut baik. Sayangnya, menyelamatkan hutan alam yang tersisa tak cukup sebatas janji.

    Hingga kini, masih banyak permasalahan kehutanan dan lingkungan yang kurang ditangani. ”Bukan hal baru bagi organisasi lingkungan hidup tentang janji SBY,” kata Teguh Surya, Kepala Departemen Hubungan Internasional dan Keadilan Iklim Walhi di Jakarta, Sabtu (1/10).

    Pernyataan Presiden itu disampaikan pada Konferensi Internasional Kehutanan Indonesia yang diadakan Lembaga Penelitian Kehutanan Internasional (Cifor), pekan lalu.

    Walhi menilai, Presiden kurang memonitor dan memimpin penyelamatan hutan Indonesia. Contohnya, proses penegakan hukum, seperti surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus pembalakan liar oleh 14 perusahaan di Provinsi Riau yang merugikan negara Rp 73 triliun (nilai ekonomi kayu yang ditebang) dan Rp 1.999 triliun akibat perusakan lingkungan. ”Tak ada tindak lanjut atau arahan jelas dari Presiden terhadap temuan dan rekomendasi agar membuka kembali kasus itu,” ucap Teguh.

    Contoh lain, praktik perkebunan sawit ilegal. Di Kalimantan Tengah, ada 268 perusahaan sawit beroperasi tanpa izin pelepasan kawasan hutan seluas 3,7 juta hektar dan 598 perusahaan tambang tanpa izin pinjam pakai hutan seluas 3,4 juta hektar.

    Satu hari sebelum pidato Presiden di konferensi kehutanan, Greenpeace merilis temuannya, di antaranya di Rokan Hilir, Riau. Hari kelima investigasi, Greenpeace menjumpai pembabatan hutan tanpa pencegahan.

    Soal kesejahteraan

    Secara terpisah, Guru Besar School of Business and Management Institut Teknologi Bandung (ITB) Surna T Djajadiningrat mengatakan, perlindungan lingkungan harus disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep yang kerap disampaikan pemerintah, pro job, pro poor, pro growth, pro environment, dan pro business harus diimplementasikan.

    Yang terjadi, pemerintah mengeksploitasi sumber daya alam dan mengekspornya mentah. ”Kalau kita memberi nilai tambah pada hasil hutan dan tambang, bisa membawa peningkatan ekonomi masyarakat dan meminimalkan kerusakan,” ucapnya. (ICH)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on