Sejak tanggal 16-24 Oktober 2011, pak Uber bersama dengan 9 warga dari 4 desa di Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah melakukan serangkaian dialog kebijakan dengan pengurus negara, antara lain ke Menteri Kehutanan RI, Komisi IV DPR RI dan Badan Pertanahan Nasional RI. Kurang lebih selama 1 (satu) minggu, , pak Uber dan warga lainnya berjuang menuntut tanahnya dikembalikan dan hak kelola masyarakat adat Dayak Ngaju diakui, ditengah hiruk pikuk pergantian kabinet. berikut hasil wawancara yang disajikan dalam tulisan berikut ini:

Namanya pak Uber S Nius, laki-laki separuh baya ini tinggal di desa Katimpun Kecamatan Mentangai Kapuas Kalimantan Tengah. Kampungnya berada di kawasan yang pernah dijadikan sebagai proyek ambisius bernama PLG satu juta hektar pada masa orde baru.

Pak Uber mulai melakukan perlawanan kepada  Perusahaan sawit sejak tahun 2007. Ketika itu PT Rezeki Alam Semesta (PT. RAS) menggusur wilayah adat masyarakat Desa Katimpun seluas 5800 hektar. Banyak kebun karet milik warga dan tanaman padi rakyat digusur. Termasuk Tiga Sei  atau irigasi buatan warga yang ditimbun oleh perusahaan, yaitu Sei Dangu, Sei Binjai dan Sei Patok. Tanah keluarga Pak Uber sendiri telah di gusur oleh sawit sebanyak 108 hektar.

Pada tahun 2008, Pak Uber bersama masyarakat yang berjumlah sekitar 200 orang,merebut kembali (reclaim) lahan yang pernah dirampas oleh perkebunan dan menghentikan aktivitas PT. RAS, peristiwa sama dilakukan oleh masyarakat Sei Ahas di Desa Sei Ahas.  Buntutnya, ia bersama tiga warga Desa Sei Ahas dipanggil Polda Kalteng, warga Sei Ahas yang dipanggil bersamaan dengan Pak Upun diantaranya Pak Asrin dan Pak Hendri. Namun, ancaman kriminalisasi tersebut tidak menyurutkan pak Uber dan warga lainnya untuk memperjuangkan hak-haknya.

Setelah, itu Pak Uber dan warga berusaha melakukan dialog termasuk dengan DPRD Kapuas dan Palangkaraya, dialog-dialog tersebut tidak juga membuahkan hasil. Akhirnya, bersama warga di Tahun 2010, ia kembali melakukan reclaiming tanah-tanah warga yang dirampas. Lagi-lagi, Pak Uber harus berhadapan dengan Aparat Kepolisian, dia dipangggil ke Polres Kapuas.

Selain persoalan perkebunan sawit yang menggusur tanahnya, desa-desa tetangganya dipetakan sebagai wilayah percontohan REDD+ melalui proyek KFCP yang merupakan proyek kerjasama Indonesia-Australia. Bayangkan, tanah dan kampung masyarakat dipeta-petakan dan dikavling-kavling tanpa masyarakat tahu apa yang sedang terjadi dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Yang masyarakat dapat hanya getahnya, masyarakat tidak bisa lagi mengakses hutan dan sungainya yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat.

Setelah perjuangan mempertahankan lahannya mandeg di tingkat daerah dan tidak juga memenuhi rasa keadilan buat masyarakat,  ia pun meneruskan perjuangannya ke Jakarta dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di desanya dan desa-desa lain, dengan harapan hak kelola masyarakat adat Dayak Ngaju atas tanah dan wilayah kelolanya diakui oleh negara. Berbagai instansi pemerintah dan juga wakil rakyat di gedung DPR.

Dia bersama masyarakat adat lainnya terus memperjuangkan hak-haknya dan mencoba meyakinkan pejabat negara yang berada di Jakarta bahwa masyarakat adat selama ini secara turun temurun telah memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal dalam menjaga dan mengelola hutannya, juga mengelola lahan gambut. Yang dibutuhkan rakyat itu pengakuan dari pemerintah.

Pak Uber menyadari bahwa yang telah dia lakukan bersama dengan warga lainnya tidak akan berarti apa-apa jika tidak ditindaklanjuti di tingkat daerah dan di kampungnya. karenanya, dia akan menyampaikan hasil pertemuan dan komitmen yang dikeluarkan oleh para pejabat negara seperti Menteri Kehutanan, Anggota DPR RI, BPN Pusat kepada warga yang lain di kampungnya. Dia bersama warga juga akan menemui Bupati untuk menyampaikan hasil yang sudah didapatkan di Jakarta. “mendesak agar Bupati mendukung perjuangan warganya”, ujarnya bersemangat. (red-ap).

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Sejak tanggal 16-24 Oktober 2011, pak Uber bersama dengan 9 warga dari 4 desa di Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah melakukan serangkaian dialog kebijakan dengan pengurus negara, antara lain ke Menteri Kehutanan RI, Komisi IV DPR RI dan Badan Pertanahan Nasional RI. Kurang lebih selama 1 (satu) minggu, , pak Uber dan warga lainnya berjuang menuntut tanahnya dikembalikan dan hak kelola masyarakat adat Dayak Ngaju diakui, ditengah hiruk pikuk pergantian kabinet. berikut hasil wawancara yang disajikan dalam tulisan berikut ini:

    Namanya pak Uber S Nius, laki-laki separuh baya ini tinggal di desa Katimpun Kecamatan Mentangai Kapuas Kalimantan Tengah. Kampungnya berada di kawasan yang pernah dijadikan sebagai proyek ambisius bernama PLG satu juta hektar pada masa orde baru.

    Pak Uber mulai melakukan perlawanan kepada  Perusahaan sawit sejak tahun 2007. Ketika itu PT Rezeki Alam Semesta (PT. RAS) menggusur wilayah adat masyarakat Desa Katimpun seluas 5800 hektar. Banyak kebun karet milik warga dan tanaman padi rakyat digusur. Termasuk Tiga Sei  atau irigasi buatan warga yang ditimbun oleh perusahaan, yaitu Sei Dangu, Sei Binjai dan Sei Patok. Tanah keluarga Pak Uber sendiri telah di gusur oleh sawit sebanyak 108 hektar.

    Pada tahun 2008, Pak Uber bersama masyarakat yang berjumlah sekitar 200 orang,merebut kembali (reclaim) lahan yang pernah dirampas oleh perkebunan dan menghentikan aktivitas PT. RAS, peristiwa sama dilakukan oleh masyarakat Sei Ahas di Desa Sei Ahas.  Buntutnya, ia bersama tiga warga Desa Sei Ahas dipanggil Polda Kalteng, warga Sei Ahas yang dipanggil bersamaan dengan Pak Upun diantaranya Pak Asrin dan Pak Hendri. Namun, ancaman kriminalisasi tersebut tidak menyurutkan pak Uber dan warga lainnya untuk memperjuangkan hak-haknya.

    Setelah, itu Pak Uber dan warga berusaha melakukan dialog termasuk dengan DPRD Kapuas dan Palangkaraya, dialog-dialog tersebut tidak juga membuahkan hasil. Akhirnya, bersama warga di Tahun 2010, ia kembali melakukan reclaiming tanah-tanah warga yang dirampas. Lagi-lagi, Pak Uber harus berhadapan dengan Aparat Kepolisian, dia dipangggil ke Polres Kapuas.

    Selain persoalan perkebunan sawit yang menggusur tanahnya, desa-desa tetangganya dipetakan sebagai wilayah percontohan REDD+ melalui proyek KFCP yang merupakan proyek kerjasama Indonesia-Australia. Bayangkan, tanah dan kampung masyarakat dipeta-petakan dan dikavling-kavling tanpa masyarakat tahu apa yang sedang terjadi dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Yang masyarakat dapat hanya getahnya, masyarakat tidak bisa lagi mengakses hutan dan sungainya yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat.

    Setelah perjuangan mempertahankan lahannya mandeg di tingkat daerah dan tidak juga memenuhi rasa keadilan buat masyarakat,  ia pun meneruskan perjuangannya ke Jakarta dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di desanya dan desa-desa lain, dengan harapan hak kelola masyarakat adat Dayak Ngaju atas tanah dan wilayah kelolanya diakui oleh negara. Berbagai instansi pemerintah dan juga wakil rakyat di gedung DPR.

    Dia bersama masyarakat adat lainnya terus memperjuangkan hak-haknya dan mencoba meyakinkan pejabat negara yang berada di Jakarta bahwa masyarakat adat selama ini secara turun temurun telah memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal dalam menjaga dan mengelola hutannya, juga mengelola lahan gambut. Yang dibutuhkan rakyat itu pengakuan dari pemerintah.

    Pak Uber menyadari bahwa yang telah dia lakukan bersama dengan warga lainnya tidak akan berarti apa-apa jika tidak ditindaklanjuti di tingkat daerah dan di kampungnya. karenanya, dia akan menyampaikan hasil pertemuan dan komitmen yang dikeluarkan oleh para pejabat negara seperti Menteri Kehutanan, Anggota DPR RI, BPN Pusat kepada warga yang lain di kampungnya. Dia bersama warga juga akan menemui Bupati untuk menyampaikan hasil yang sudah didapatkan di Jakarta. “mendesak agar Bupati mendukung perjuangan warganya”, ujarnya bersemangat. (red-ap).

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on