Thursday, 13 October 2011 12:12 Andi Iriani, Kontributor KBR68H Jayapura, Papua

KBR68H – Ancaman terhadap tergusurnya masyarakat adat akibat pembangunan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) menjadi perhatian PBB melalui Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial.

Hal ini disampaikan LSM Pemantau Sawit, Sawit Watch. Perwakilan Sawit Watch Carlos Nainggolan mengatakan, komite itu telah mengirim surat ke pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan mengundang pelapor khusus PBB terkait soal ini. sejumlah LSM Papua juga mendesak pemerintah Indonesia menghentikan proyek tersebut. Bila pembangunan itu dilanjutkan maka akan menggusur tanah masyarakat adat dan memicu membludaknya para pekerja dari luar.

“Seperti yang kita ketahui di sana 1,6 juta hektar yang angkanya terus fluktuatif dari 2,5 sampai yang terakhir dibilang 500 ribu hektar lebih. Dan ini yang kami yakin dan percaya situasi masyarakat adat yang ada di sana, orang Marind, itu akan semakin terpinggirkan, termarginalkan, yang sekarang mereka sudah terdegradasi ini akan makin terpinggirkan lagi,” kata Carlos.

Carlos Nainggolan menambahkan, lahan proyek MIFE berada di 3 kampung yang sebagian besar masyarakatnya berasal dari suku Marind. Pekerjaan mereka kata Carlos, adalah berburu dan meramu, bukan bertani.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA
    Thursday, 13 October 2011 12:12 Andi Iriani, Kontributor KBR68H Jayapura, Papua

    KBR68H – Ancaman terhadap tergusurnya masyarakat adat akibat pembangunan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) menjadi perhatian PBB melalui Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial.

    Hal ini disampaikan LSM Pemantau Sawit, Sawit Watch. Perwakilan Sawit Watch Carlos Nainggolan mengatakan, komite itu telah mengirim surat ke pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan mengundang pelapor khusus PBB terkait soal ini. sejumlah LSM Papua juga mendesak pemerintah Indonesia menghentikan proyek tersebut. Bila pembangunan itu dilanjutkan maka akan menggusur tanah masyarakat adat dan memicu membludaknya para pekerja dari luar.

    “Seperti yang kita ketahui di sana 1,6 juta hektar yang angkanya terus fluktuatif dari 2,5 sampai yang terakhir dibilang 500 ribu hektar lebih. Dan ini yang kami yakin dan percaya situasi masyarakat adat yang ada di sana, orang Marind, itu akan semakin terpinggirkan, termarginalkan, yang sekarang mereka sudah terdegradasi ini akan makin terpinggirkan lagi,” kata Carlos.

    Carlos Nainggolan menambahkan, lahan proyek MIFE berada di 3 kampung yang sebagian besar masyarakatnya berasal dari suku Marind. Pekerjaan mereka kata Carlos, adalah berburu dan meramu, bukan bertani.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on