Oleh: YL Franky

Pada tanggal 13 Juni 2008, pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia menandatangani kesepakatan kerjasama Indonesia Australia Forest Climate Partnership (IAFCP) selama kurun waktu 2008 – 2012, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) di Indonesia melalui pengurangan deforestasi, mendorong reforestasi dan meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari. Pemerintah Australia memberikan dana sebesar AUS$ 40 juta untuk program kerjasama ini, yang dibagi untuk pendanaan kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Kapasitas dan Manajemen Program sebesar 10 juta dollar AUS, sisanya 30 juta dollar AUS untuk program pengembangan demonstrasi Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP).

Lokasi pilot program KFCP secara administratif pemerintahan berada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), dengan luas sebesar 20.000 hektar. Ada tujuh desa didalam dan sekitar lokasi proyek. Areal proyek KFCP ini berada dalam eks areal proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang diprogramkan pada rejim pemerintahan Orde Baru untuk menghasilkan padi setara 2 juta ton beras per tahun. Mega proyek PLG yang mempunyai luas lahan 1.457.100 hektar tidak berjalan mulus sesuai dengan harapan dan terbengkalai.

Papan plang kegiatan KFCP

Papan plang kegiatan KFCP

Pembangunan saluran induk yang membelah kawasan hutan-hutan gambut untuk menyalurkan air ke lahan pertanian justeru menjadi masalah karena perubahan tata air dari kubah gambut mengandung kadar asam organik yang tinggi tidak layak untuk pertanian dan merusak keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Lapisan gambut yang mempunyai kedalaman hingga lebih dari tiga meter menjadi kering dan mudah terbakar. Kondisi ini diperparah dengan ulah perusahaan dan pebisnis pembalakan kayu secara legal dan tanpa ijin, serta perusahaan perkebunan sawit yang rebutan lahan dan hasil hutan gambut.

Dalam waktu singkat, lingkungan hutan gambut terkuras dan menyisakan lahan terbuka, yang mengakibatkan terjadinya deforestasi, kerusakan dan perubahan fungsi-fungsi lingkungan hutan dan kawasan gambut. Banjir terjadi pada musim hujan dan kering, kekeringan dan kebakaran merupakan dampak serius yang dialami masyarakat didaerah ini. Deposit karbon yang terkandung dalam lahan gambut terlepas dan berkontribusi terhadap meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan terjadinya pemanasan global. Diseluruh Indonesia diperkirakan emisi karbon sebagai akibat kebakaran gambut mencapai 2,57 Giga ton, disebabkan kebakaran gambut seluas 6,8 juta hektar.

Sejalan dengan inisiatif global untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang bersumber dari penggunaan lahan dan pembukaan hutan gambut, maka kawasan hutan gambut daerah ini menjadi perhatian para pihak untuk terlibat memulihkan hutan gambut dan menghindari ancaman dari kegiatan yang dapat merusak dan menghilangkan kawasan hutan gambut, untuk menyerap karbon dan memotong emisi GRK. Selain itu, motif paling menonjol adalah keinginan mendapatkan manfaat ekonomi yang bersumber dari intensif pembayaran kredit karbon oleh karena usaha mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.

Gagasan mulia. Tapi seperti halnya proyek-proyek sebelummya, pemerintah dan operator proyek masih mengabaikan aspek keadilan, penegakan hukum, kepastian hak masyarakat, manfaat dan kesejahteraan masyarakat.

Tunggakan Permasalahan

Pada pertengahan April 2011, lebih dari 10 orang warga Desa Mantangai Hulu, masuk ke dalam lokasi perkebunan sawit milik perusahaan PT. Usada Handalan Perkasa  yang terletak diseberang kampung. Perusahaan ini mempunyai ijin konsesi seluas 50.000 ha, yang juga beroperasi di wilayah Desa Manusuk, Sei Kapar, Tarantang, Lamonti, Pulau Keladan, Mantangai Hilir, Mantangai Tengah, Kalumpang, Katimpun, Sei Ahas dan Mantangai Hulu di Kec. Mantangai, Desa Pantai, Tamiang, Penda Ketapi, Teluk Kiri dan Sei Dusun di Kecamatan Kapuas Barat. Mereka mendengar Kepala Desanya di Desa Mantangai Hulu, diam-diam telah memberikan ijin kepada perusahaan perkebunan sawit tersebut. Mereka protes dan mencabut bibit tanaman sawit yang baru ditanam dan mengganti dengan bibit tanaman karet yang sudah dipersiapkan dan dibawa dari kampung. Mantir Mantangai Hulu dan Tuhandel (Kepala Air) pernah juga menanyakan dan Kades tidak peduli.

Dirman, salah seorang tokoh pemuda di Desa Mantangai Hulu, yang turut melakukan aksi protes, mengatakan pengusaha sawit tidak pernah berunding dan bermufakat dengan masyarakat, tetapi hanya dengan Kepala Desa (Kades). Pengusaha dan Kades dianggap telah melanggar dan merampas hak milik tanah adat komunitas suku Dayak Ngaju di Kampung Mantangai Hulu.

Kasus ini bukan pertama kali, perusahaan perkebunan sawit sebelumnya, PT. Rezeki Alam Semesta Raya (RASR), PT. Globalindo Agung Lestari dan PT. Indo Sawit Jaya, tiga dari 23 perusahaan besar sawit (PBS) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, juga melakukan pola yang sama merampas tanah masyarakat dan mengganti rugi tanaman dengan harga yang tidak layak. Pengusaha perkebunan sawit tidak peduli dan tidak mengakui hak-hak masyarakat. Beberapa perusahaan bahkan belum menyelesaikan ijin dan melengkapi persyaratannya, tetapi sudah bebas melakukan aktifitas menggusur dan menggarap lahan, serta merusak saluran irigasi pertanian masyarakat.

Pengusaha perkebunan sawit tidak peduli dengan berbagai kebijakan aturan perlindungan kawasan gambut dan kawasan yang bernilai konservasi tinggi. Kini, luas areal HGU perkebunan sawit di eks lokasi PLG sebesar 370.000 ha, sama besar dengan kawasan konservasi Mawas yang ada disekelilingnya. Pemerintah setempat mengetahui semua pelanggaran ini, tetapi sepertinya perusahaan kebal hukum. Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa.

Kebanyakan warga meragukan komitmen dan kemampuan pemerintah dalam menegakkan hukum dan menindaklanjuti protes tuntutan rakyat untuk mendapatkan keadilan, adanya pengakuan dan perlindungan hak atas tanah, adanya jaminan perlindungan mata pencaharian masyarakat dan keberlanjutan daya dukung lingkungan. Masyarakat lebih sering kecewa dan tidak jarang bertindak dengan cara dan hukumnya sendiri untuk menegakkan hukum dan memberikan sangsi, seperti adat hinting pali, melakukan aksi protes merusak dan membongkar penabatan kanal, merusak dan mencabut tanaman sawit. Aksi yang paling keras terjadi, ketika warga Dayak Ngaju di Desa Sei Ahas, melakukan protes dan ‘chaos’ dengan buruh perusahaan perkebunan sawit RASR pada tahun 2008 lalu.

Hamid, anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Katunjung, Kecamatan Mantangai, yang sebagian besar wilayah desanya dipetakan sebagai areal proyek KFCP, berpendapat, “proyek KFCP tidak akan berhasil mencapai tujuannya, jika proyek KFCP tidak mengurus tunggakan permasalahan di masa lalu dan hari ini, yaitu menghentikan dan mengurangi laju perampasan tanah dan pengrusakan hutan yang dilakukan perusahaan perkebunan dan pembalakan kayu, serta memulihkan, menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat”.

Hak FPIC

FPIC (Free Prior Informed Consent) atau hak masyarakat secara bebas untuk menentukan pembangunan berdasarkan informasi diawal tertuang dalam UNDRIP (United Nations Declaration on Rights of Indigenous Peoples) dan tersirat dalam instrumen HAM international yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia, yakni: Perjanjian International tentang Hak-hak Ekonomi dan Sosial Budaya, Perjanjian International tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Perjanjian Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, serta standar sosial dan lingkungan dari REDD plus. Standar sosial dan lingkungan digunakan proyek KFCP sebagai rambu-rambu keamanan pelaksanaan proyek (safeguard). Dalam konteks Indonesia, pemenuhan hak FPIC diharapkan dapat digunakan untuk mengurangi dan menyelesaikan konflik dan terpenuhinya hak-hak dasar rakyat.

Kesepakatan kerjasama IAFCP sudah disepakati semenjak pertengahan tahun 2008 dan proyek KFCP diresmikan oleh Gubernur Kalteng Maret 2010, rentang waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan proyek. Namun sejauh ini masih banyak pemimpin masyarakat tidak memahami maksud dan tujuan, serta rencana proyek. Masyarakat biasa secara terbatas memperoleh informasi dari mulut ke mulut. Informasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), AMDAL, kerangka dan rencana proyek, alokasi pendanaan dan sebagainya, sangat sulit ditemukan, kecuali lembar power point yang memuat kata-kata.  Padahal berdasarkan informasi yang lengkaplah masyarakat dapat mengetahui manfaat dan dampak proyek sebelum merestui dan menentukan haknya atas pembangunan dan proyek KFCP.

Pada bagan proyek KFCP, FPIC ditempatkan sebagai skema konsultasi publik dengan melibatkan masyarakat dan para pihak secara penuh dan efektif untuk menentukan tindakan dan pelaksanaan proyek. Dalam praktiknya di Desa Katunjung, operator proyek CE (Community Empowerment) membuat musyawarah dan konsultasi dengan warga tentang program. Proyek reforestasi yang sudah ditentukan dari atas dengan luas areal 25 hektar dan hingga mencapai 400 ha, tanpa kejelasan kapan waktu pelaksanaan, ditanggapi secara berbeda. Warga belum mendapatkan jawaban yang pasti tentang mekanisme pembagian manfaat dan status tanah yang tumpang tindih dengan hak-hak adat masyarakat. Usulan warga untuk menanam tanaman karet yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan kayu jenis tertentu yang sesuai dengan lingkungan gambut tidak ditanggapi, karena proyek sudah punya rencana sendiri.

Sigae Enus, Tokoh Adat dan Kepala Dusun Tumbang Mangkutup, mengkhawatirkan proyek KFCP yang akan mengulangi pengalaman proyek CKPP (Central Kalimantan Peatland Project), yang pelaku dan pendukungnya sama, yakni: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, BOS Foundation, Care International dan Universitas Palangkaraya, minus Wetlands International dan WWF Indonesia. Proyek CKPP dan KFCP memiliki informasi proyek yang terbatas dan tanpa kejelasan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dan akses masyarakat untuk memanfaatkan tanah dan hasil hutan. Sigae Enus sudah punya pengalaman, proyek CKPP telah menyebabkan warga Tumbang Mangkutup berurusan dan ditangkap polisi karena dituduh mencuri dan bekerja tanpa ijin pada kawasan hutan konservasi Mawas. Komunitas Dayak Ngaju yang sudah turun temurun berdiam dan hidupnya tergantung pada kawasan hutan didaerah ini terkejut dan marah. Mereka tidak tahu tanah adatnya sudah dipatok menjadi kawasan konservasi Mawas.

Kita semua tidak menghendaki masyarakat dan lingkungan di daerah ini hanya menguntungkan segelintir orang. Tidak adil. Ada baiknya buat pemerintah dan operator proyek KFCP serta masyarakat setempat dengan tulus untuk merundingkan kembali upaya pemenuhan rasa keadilan, hak-hak atas tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kerjasama dalam upaya menata dan memulihkan daya dukung lingkungan.

Oktober 2011

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    2 Comments

    1. Zulkarnen Muhammad Kiran 24 Desember 2012 at 11:54 - Reply

      Sebenarnya kalau kita bicara tentang hutan……. dari semenjak dulu perihat tersebut diangkat oleh masyarakat mengenai masalah hutan…. tapi apa hendak dikata kata mereka bagaikan daun daunan yang diterbangkan angin badai……. kata demi kata selalu disuarakan namun alhasil malah di bilang mereka propokator yang pada akhirnya mulut mulut mereka di bungkam dengan senjata laras panjang………… banyak cerita ini kita tau dan sampai saat ini masih belum satupun terungkap…….. Biarlah alam sendiri yang mehendaki dan membuat bencana

    2. marjoko 2 April 2012 at 15:49 - Reply

      inilah buah dari project orientit. nampak nyata pemerintah cuma memenintingkan pendanaan dan yg sialnya NGO berkelas international jg dengan bodohnya tidak mampu memperjuangkan kepentingan rakyat, padahal rakyat dapat dijadikan tameng untuk melindungi kawasan hutan karena mereka bergantung pada eksistensi hutan sebagai sumber kehidupan mereka.

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Oleh: YL Franky

    Pada tanggal 13 Juni 2008, pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia menandatangani kesepakatan kerjasama Indonesia Australia Forest Climate Partnership (IAFCP) selama kurun waktu 2008 – 2012, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) di Indonesia melalui pengurangan deforestasi, mendorong reforestasi dan meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari. Pemerintah Australia memberikan dana sebesar AUS$ 40 juta untuk program kerjasama ini, yang dibagi untuk pendanaan kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Kapasitas dan Manajemen Program sebesar 10 juta dollar AUS, sisanya 30 juta dollar AUS untuk program pengembangan demonstrasi Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP).

    Lokasi pilot program KFCP secara administratif pemerintahan berada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), dengan luas sebesar 20.000 hektar. Ada tujuh desa didalam dan sekitar lokasi proyek. Areal proyek KFCP ini berada dalam eks areal proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang diprogramkan pada rejim pemerintahan Orde Baru untuk menghasilkan padi setara 2 juta ton beras per tahun. Mega proyek PLG yang mempunyai luas lahan 1.457.100 hektar tidak berjalan mulus sesuai dengan harapan dan terbengkalai.

    Papan plang kegiatan KFCP

    Papan plang kegiatan KFCP

    Pembangunan saluran induk yang membelah kawasan hutan-hutan gambut untuk menyalurkan air ke lahan pertanian justeru menjadi masalah karena perubahan tata air dari kubah gambut mengandung kadar asam organik yang tinggi tidak layak untuk pertanian dan merusak keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar. Lapisan gambut yang mempunyai kedalaman hingga lebih dari tiga meter menjadi kering dan mudah terbakar. Kondisi ini diperparah dengan ulah perusahaan dan pebisnis pembalakan kayu secara legal dan tanpa ijin, serta perusahaan perkebunan sawit yang rebutan lahan dan hasil hutan gambut.

    Dalam waktu singkat, lingkungan hutan gambut terkuras dan menyisakan lahan terbuka, yang mengakibatkan terjadinya deforestasi, kerusakan dan perubahan fungsi-fungsi lingkungan hutan dan kawasan gambut. Banjir terjadi pada musim hujan dan kering, kekeringan dan kebakaran merupakan dampak serius yang dialami masyarakat didaerah ini. Deposit karbon yang terkandung dalam lahan gambut terlepas dan berkontribusi terhadap meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan terjadinya pemanasan global. Diseluruh Indonesia diperkirakan emisi karbon sebagai akibat kebakaran gambut mencapai 2,57 Giga ton, disebabkan kebakaran gambut seluas 6,8 juta hektar.

    Sejalan dengan inisiatif global untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang bersumber dari penggunaan lahan dan pembukaan hutan gambut, maka kawasan hutan gambut daerah ini menjadi perhatian para pihak untuk terlibat memulihkan hutan gambut dan menghindari ancaman dari kegiatan yang dapat merusak dan menghilangkan kawasan hutan gambut, untuk menyerap karbon dan memotong emisi GRK. Selain itu, motif paling menonjol adalah keinginan mendapatkan manfaat ekonomi yang bersumber dari intensif pembayaran kredit karbon oleh karena usaha mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.

    Gagasan mulia. Tapi seperti halnya proyek-proyek sebelummya, pemerintah dan operator proyek masih mengabaikan aspek keadilan, penegakan hukum, kepastian hak masyarakat, manfaat dan kesejahteraan masyarakat.

    Tunggakan Permasalahan

    Pada pertengahan April 2011, lebih dari 10 orang warga Desa Mantangai Hulu, masuk ke dalam lokasi perkebunan sawit milik perusahaan PT. Usada Handalan Perkasa  yang terletak diseberang kampung. Perusahaan ini mempunyai ijin konsesi seluas 50.000 ha, yang juga beroperasi di wilayah Desa Manusuk, Sei Kapar, Tarantang, Lamonti, Pulau Keladan, Mantangai Hilir, Mantangai Tengah, Kalumpang, Katimpun, Sei Ahas dan Mantangai Hulu di Kec. Mantangai, Desa Pantai, Tamiang, Penda Ketapi, Teluk Kiri dan Sei Dusun di Kecamatan Kapuas Barat. Mereka mendengar Kepala Desanya di Desa Mantangai Hulu, diam-diam telah memberikan ijin kepada perusahaan perkebunan sawit tersebut. Mereka protes dan mencabut bibit tanaman sawit yang baru ditanam dan mengganti dengan bibit tanaman karet yang sudah dipersiapkan dan dibawa dari kampung. Mantir Mantangai Hulu dan Tuhandel (Kepala Air) pernah juga menanyakan dan Kades tidak peduli.

    Dirman, salah seorang tokoh pemuda di Desa Mantangai Hulu, yang turut melakukan aksi protes, mengatakan pengusaha sawit tidak pernah berunding dan bermufakat dengan masyarakat, tetapi hanya dengan Kepala Desa (Kades). Pengusaha dan Kades dianggap telah melanggar dan merampas hak milik tanah adat komunitas suku Dayak Ngaju di Kampung Mantangai Hulu.

    Kasus ini bukan pertama kali, perusahaan perkebunan sawit sebelumnya, PT. Rezeki Alam Semesta Raya (RASR), PT. Globalindo Agung Lestari dan PT. Indo Sawit Jaya, tiga dari 23 perusahaan besar sawit (PBS) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, juga melakukan pola yang sama merampas tanah masyarakat dan mengganti rugi tanaman dengan harga yang tidak layak. Pengusaha perkebunan sawit tidak peduli dan tidak mengakui hak-hak masyarakat. Beberapa perusahaan bahkan belum menyelesaikan ijin dan melengkapi persyaratannya, tetapi sudah bebas melakukan aktifitas menggusur dan menggarap lahan, serta merusak saluran irigasi pertanian masyarakat.

    Pengusaha perkebunan sawit tidak peduli dengan berbagai kebijakan aturan perlindungan kawasan gambut dan kawasan yang bernilai konservasi tinggi. Kini, luas areal HGU perkebunan sawit di eks lokasi PLG sebesar 370.000 ha, sama besar dengan kawasan konservasi Mawas yang ada disekelilingnya. Pemerintah setempat mengetahui semua pelanggaran ini, tetapi sepertinya perusahaan kebal hukum. Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa.

    Kebanyakan warga meragukan komitmen dan kemampuan pemerintah dalam menegakkan hukum dan menindaklanjuti protes tuntutan rakyat untuk mendapatkan keadilan, adanya pengakuan dan perlindungan hak atas tanah, adanya jaminan perlindungan mata pencaharian masyarakat dan keberlanjutan daya dukung lingkungan. Masyarakat lebih sering kecewa dan tidak jarang bertindak dengan cara dan hukumnya sendiri untuk menegakkan hukum dan memberikan sangsi, seperti adat hinting pali, melakukan aksi protes merusak dan membongkar penabatan kanal, merusak dan mencabut tanaman sawit. Aksi yang paling keras terjadi, ketika warga Dayak Ngaju di Desa Sei Ahas, melakukan protes dan ‘chaos’ dengan buruh perusahaan perkebunan sawit RASR pada tahun 2008 lalu.

    Hamid, anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Katunjung, Kecamatan Mantangai, yang sebagian besar wilayah desanya dipetakan sebagai areal proyek KFCP, berpendapat, “proyek KFCP tidak akan berhasil mencapai tujuannya, jika proyek KFCP tidak mengurus tunggakan permasalahan di masa lalu dan hari ini, yaitu menghentikan dan mengurangi laju perampasan tanah dan pengrusakan hutan yang dilakukan perusahaan perkebunan dan pembalakan kayu, serta memulihkan, menghormati dan mengakui hak-hak masyarakat”.

    Hak FPIC

    FPIC (Free Prior Informed Consent) atau hak masyarakat secara bebas untuk menentukan pembangunan berdasarkan informasi diawal tertuang dalam UNDRIP (United Nations Declaration on Rights of Indigenous Peoples) dan tersirat dalam instrumen HAM international yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia, yakni: Perjanjian International tentang Hak-hak Ekonomi dan Sosial Budaya, Perjanjian International tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Perjanjian Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, serta standar sosial dan lingkungan dari REDD plus. Standar sosial dan lingkungan digunakan proyek KFCP sebagai rambu-rambu keamanan pelaksanaan proyek (safeguard). Dalam konteks Indonesia, pemenuhan hak FPIC diharapkan dapat digunakan untuk mengurangi dan menyelesaikan konflik dan terpenuhinya hak-hak dasar rakyat.

    Kesepakatan kerjasama IAFCP sudah disepakati semenjak pertengahan tahun 2008 dan proyek KFCP diresmikan oleh Gubernur Kalteng Maret 2010, rentang waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan proyek. Namun sejauh ini masih banyak pemimpin masyarakat tidak memahami maksud dan tujuan, serta rencana proyek. Masyarakat biasa secara terbatas memperoleh informasi dari mulut ke mulut. Informasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), AMDAL, kerangka dan rencana proyek, alokasi pendanaan dan sebagainya, sangat sulit ditemukan, kecuali lembar power point yang memuat kata-kata.  Padahal berdasarkan informasi yang lengkaplah masyarakat dapat mengetahui manfaat dan dampak proyek sebelum merestui dan menentukan haknya atas pembangunan dan proyek KFCP.

    Pada bagan proyek KFCP, FPIC ditempatkan sebagai skema konsultasi publik dengan melibatkan masyarakat dan para pihak secara penuh dan efektif untuk menentukan tindakan dan pelaksanaan proyek. Dalam praktiknya di Desa Katunjung, operator proyek CE (Community Empowerment) membuat musyawarah dan konsultasi dengan warga tentang program. Proyek reforestasi yang sudah ditentukan dari atas dengan luas areal 25 hektar dan hingga mencapai 400 ha, tanpa kejelasan kapan waktu pelaksanaan, ditanggapi secara berbeda. Warga belum mendapatkan jawaban yang pasti tentang mekanisme pembagian manfaat dan status tanah yang tumpang tindih dengan hak-hak adat masyarakat. Usulan warga untuk menanam tanaman karet yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan kayu jenis tertentu yang sesuai dengan lingkungan gambut tidak ditanggapi, karena proyek sudah punya rencana sendiri.

    Sigae Enus, Tokoh Adat dan Kepala Dusun Tumbang Mangkutup, mengkhawatirkan proyek KFCP yang akan mengulangi pengalaman proyek CKPP (Central Kalimantan Peatland Project), yang pelaku dan pendukungnya sama, yakni: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, BOS Foundation, Care International dan Universitas Palangkaraya, minus Wetlands International dan WWF Indonesia. Proyek CKPP dan KFCP memiliki informasi proyek yang terbatas dan tanpa kejelasan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dan akses masyarakat untuk memanfaatkan tanah dan hasil hutan. Sigae Enus sudah punya pengalaman, proyek CKPP telah menyebabkan warga Tumbang Mangkutup berurusan dan ditangkap polisi karena dituduh mencuri dan bekerja tanpa ijin pada kawasan hutan konservasi Mawas. Komunitas Dayak Ngaju yang sudah turun temurun berdiam dan hidupnya tergantung pada kawasan hutan didaerah ini terkejut dan marah. Mereka tidak tahu tanah adatnya sudah dipatok menjadi kawasan konservasi Mawas.

    Kita semua tidak menghendaki masyarakat dan lingkungan di daerah ini hanya menguntungkan segelintir orang. Tidak adil. Ada baiknya buat pemerintah dan operator proyek KFCP serta masyarakat setempat dengan tulus untuk merundingkan kembali upaya pemenuhan rasa keadilan, hak-hak atas tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kerjasama dalam upaya menata dan memulihkan daya dukung lingkungan.

    Oktober 2011

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      2 Comments

      1. Zulkarnen Muhammad Kiran 24 Desember 2012 at 11:54 - Reply

        Sebenarnya kalau kita bicara tentang hutan……. dari semenjak dulu perihat tersebut diangkat oleh masyarakat mengenai masalah hutan…. tapi apa hendak dikata kata mereka bagaikan daun daunan yang diterbangkan angin badai……. kata demi kata selalu disuarakan namun alhasil malah di bilang mereka propokator yang pada akhirnya mulut mulut mereka di bungkam dengan senjata laras panjang………… banyak cerita ini kita tau dan sampai saat ini masih belum satupun terungkap…….. Biarlah alam sendiri yang mehendaki dan membuat bencana

      2. marjoko 2 April 2012 at 15:49 - Reply

        inilah buah dari project orientit. nampak nyata pemerintah cuma memenintingkan pendanaan dan yg sialnya NGO berkelas international jg dengan bodohnya tidak mampu memperjuangkan kepentingan rakyat, padahal rakyat dapat dijadikan tameng untuk melindungi kawasan hutan karena mereka bergantung pada eksistensi hutan sebagai sumber kehidupan mereka.

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on