Kamis, 13 Oktober 2011 , 07:36:00
JAYAPURA – Penolakan terhadap mega proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) yang selama ini digencarkan para aktifis LSM dalam negeri, kini sudah mengundang perhatian dari dunia Internasional, bahkan Badan Penghapusan Diskriminasi Rasial salah satu badan di bawah Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) turut memberikan perhatian terhadap proyek MIFEE itu.
Terkait hal itu, Ketua Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (Chairperson of The Committee on The Elimination of Racial Discrimination) Anwar Kemal telah mengirim suratnya ke Pemerintah Indonesia sejak 2 September lalu untuk menyelesaikan persoalan MIFEE.
Hal ini sebagaimana terungkap dalam keterangan pers yang dilaksanakan oleh Foker LSM Papua, Sawit Watch, Green Peace, SKP Jayapura, Walhi dan Sorpatom di SwisBell Hotel, Rabu (12/10).
Surat dari PBB itu meminta Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan mengundang pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar masyarakat adat untuk memperhatikn persoalan MIFEE.  Kemudian meminta Pemerintah Indonesia bertemu dengan Komite CERD guna membicarakan masalah-masalah ini, dalam sidang Komite mendatang dilaksanakan di Genewa dari tanggal 13 Februari sampai 13 Maret 2012. Termasuk menyampaikan informasi tentang semua isu dan masalah yang dijabarkan dalam surat tersebut, sebelum tanggal 31 Januari 2012.
Berdasarkan respon PBB terhadap proyek MIFEE ini, maka koalisi NGO mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan secara total setiap aktivitas yang berkaitan dengan proyek MIFEE dan mengundang pelapor khusus PBB tentang situasi HAM dan kebebasan dasar masyarakat adat untuk meninjau Proyek MIFEE tersebut sebelum akhir tahun 2011.
“Proyek yang menelan 1,6 juta hektar itu diharapkan akan menghasilkan jutaan ton beras, jagung kacang-kancangan, daging sapi, gula dan seterusnya. Cita-cita yang begitu muluk itu ternyata membuat orang tutup mata terhadap masalah besar yang sekarang sudah dihadapi oleh warga Merauke yang tanah mereka tertelan proyek MIFEE ini,” ujar Carlos Nainggolan dari Sawit Watch.
Dijelaskannya, MIFEE merupakan mega proyek ambisius pemerintah Indonesia yang slogannya adalah bagaimana Indonesia memberikan makan dunia. Proyek ambisius ini mencapai lahan seluas 1,6 Juta hektar yang ingin disulap menjadi sebuah wilayah agrobisnis, agar bisa menghasilkan pangan yang bisa diekspor ke luar negeri.
Sementara itu menurut Charles Tawaru dari Green Peace, riset dan pengamatan berbagai pihak terutama NGO, terhadap proyek MIFEE ini telah mengidentifikasikan beberapa hal, di mana proyek yang mencapai 2 juta hektar tanah-tanah masyarakat adat ini telah berdampak dan akan terus mengancam keberadaan hak-hak masyarakat adat.
“Akan ada juga ekspansi yang akan merambah dan menggusur tanah-tanah masyarakat adat, untuk mendukung kelapa sawit, pembalakan kayu akan terjadi, membludaknya para pekerja dari luar bukan penduduk setempat, bahkan penduduk setempat akan semakin minoritas di atas tanahnya sendiri,” terangnya.
Sementara itu menurut Bluder Edy dari SKP Jayapura dengan hadirnya MIFEE akan menghacurkan ekonomi tradisonal mereka, sebab dari kondisi di lapangan masyarakat adat marind (khususnya) dan masyarakat adat Papua secara umum akan terdesak dan menjadi penonton di atas tanahnya sendiri.
Terkait itu semua, koalisi NGO ini mendesak Pemerintah Indonesia agar menghentikan secara total setiap aktivitas yang berkaitan dengan MIFEE dan mengundang pelapor khusus PBB tentang situasi HAM dan kebebasan dasar masyarakat adat untuk meninjau proyek MIFEE tersebut sebelum akhir tahun 2011. (cak)
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA
    Kamis, 13 Oktober 2011 , 07:36:00
    JAYAPURA – Penolakan terhadap mega proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) yang selama ini digencarkan para aktifis LSM dalam negeri, kini sudah mengundang perhatian dari dunia Internasional, bahkan Badan Penghapusan Diskriminasi Rasial salah satu badan di bawah Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) turut memberikan perhatian terhadap proyek MIFEE itu.
    Terkait hal itu, Ketua Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (Chairperson of The Committee on The Elimination of Racial Discrimination) Anwar Kemal telah mengirim suratnya ke Pemerintah Indonesia sejak 2 September lalu untuk menyelesaikan persoalan MIFEE.
    Hal ini sebagaimana terungkap dalam keterangan pers yang dilaksanakan oleh Foker LSM Papua, Sawit Watch, Green Peace, SKP Jayapura, Walhi dan Sorpatom di SwisBell Hotel, Rabu (12/10).
    Surat dari PBB itu meminta Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan mengundang pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar masyarakat adat untuk memperhatikn persoalan MIFEE.  Kemudian meminta Pemerintah Indonesia bertemu dengan Komite CERD guna membicarakan masalah-masalah ini, dalam sidang Komite mendatang dilaksanakan di Genewa dari tanggal 13 Februari sampai 13 Maret 2012. Termasuk menyampaikan informasi tentang semua isu dan masalah yang dijabarkan dalam surat tersebut, sebelum tanggal 31 Januari 2012.
    Berdasarkan respon PBB terhadap proyek MIFEE ini, maka koalisi NGO mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan secara total setiap aktivitas yang berkaitan dengan proyek MIFEE dan mengundang pelapor khusus PBB tentang situasi HAM dan kebebasan dasar masyarakat adat untuk meninjau Proyek MIFEE tersebut sebelum akhir tahun 2011.
    “Proyek yang menelan 1,6 juta hektar itu diharapkan akan menghasilkan jutaan ton beras, jagung kacang-kancangan, daging sapi, gula dan seterusnya. Cita-cita yang begitu muluk itu ternyata membuat orang tutup mata terhadap masalah besar yang sekarang sudah dihadapi oleh warga Merauke yang tanah mereka tertelan proyek MIFEE ini,” ujar Carlos Nainggolan dari Sawit Watch.
    Dijelaskannya, MIFEE merupakan mega proyek ambisius pemerintah Indonesia yang slogannya adalah bagaimana Indonesia memberikan makan dunia. Proyek ambisius ini mencapai lahan seluas 1,6 Juta hektar yang ingin disulap menjadi sebuah wilayah agrobisnis, agar bisa menghasilkan pangan yang bisa diekspor ke luar negeri.
    Sementara itu menurut Charles Tawaru dari Green Peace, riset dan pengamatan berbagai pihak terutama NGO, terhadap proyek MIFEE ini telah mengidentifikasikan beberapa hal, di mana proyek yang mencapai 2 juta hektar tanah-tanah masyarakat adat ini telah berdampak dan akan terus mengancam keberadaan hak-hak masyarakat adat.
    “Akan ada juga ekspansi yang akan merambah dan menggusur tanah-tanah masyarakat adat, untuk mendukung kelapa sawit, pembalakan kayu akan terjadi, membludaknya para pekerja dari luar bukan penduduk setempat, bahkan penduduk setempat akan semakin minoritas di atas tanahnya sendiri,” terangnya.
    Sementara itu menurut Bluder Edy dari SKP Jayapura dengan hadirnya MIFEE akan menghacurkan ekonomi tradisonal mereka, sebab dari kondisi di lapangan masyarakat adat marind (khususnya) dan masyarakat adat Papua secara umum akan terdesak dan menjadi penonton di atas tanahnya sendiri.
    Terkait itu semua, koalisi NGO ini mendesak Pemerintah Indonesia agar menghentikan secara total setiap aktivitas yang berkaitan dengan MIFEE dan mengundang pelapor khusus PBB tentang situasi HAM dan kebebasan dasar masyarakat adat untuk meninjau proyek MIFEE tersebut sebelum akhir tahun 2011. (cak)
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on