http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/452392/ PDF Print
Saturday, 17 December 2011
KONSORSIUM Pembaharuan Agraria (KPA) berencana mengajukan uji materi (judicial review) atas Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang disahkan DPR kemarin.

KPA menilai terjadi kontradiksi antara aturan dengan konstitusi dan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Wakil Sekjen KPA Bidang Advokasi Kebijakan DD Shineba mengatakan, UU Pengadaan Tanah dari awal sudah melanggar prinsip pengakuan atas hukum adat yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.Selain itu melanggar hak untuk memiliki pada Pasal 28H ayat (4) dan prinsip demokrasi ekonomi yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4).Pemerintah, menurut Shineba, berkewajiban menghormati hak kesatuan masyarakat adat berikut hak tradisionalnya. Sementara hukum positif di Indonesia mengharuskan semua tanah memiliki dokumen kepemilikan, padahal tidak semua tanah memilikinya, terutama yang diatur dengan hukum adat. “Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi, tidak bisa dihilangkan secara sewenang-wenang. Dalam UU tersebut dengan alasan untuk kepentingan umum bisa menghilangkan hak,”ujarnya.UU ini, menurut dia, akan berpotensi melegitimasi perampasan tanah. Karena saat ini di Indonesia hanya sebagian kecil tanah yang sudah dilindungi dengan dokumen hukum lengkap, sisanya masih dimiliki secara tradisional. Shineba menyatakan, dari 85 juta bidang tanah,pada 2004 baru tercatat 26 juta bidang yang besertifikat atau 30%. Penambahan terjadi pada 2005–2008 sebanyak 13 juta sertifikat hingga total sampai saat ini masih sekitar 60% bidang tanah yang belum besertifikat.“

Padahal UU ini mensyaratkan bukti sertifikat yang menjadi dasar ganti rugi tanah. Bagaimana dengan nasib tanah- tanah tanpa sertifikat yang jumlahnya jauh lebih banyak itu?”ujarnya. Selain itu, UU Pengadaan Tanah ini juga hadir dalam situasi pembangunan nasional yang tidak punya peta perencanaan penggunaan tanah nasional (national land use planning map). Karena itu, hal tersebut akan bisa dengan mudah menyulut konflik dan kompetisi penggunaan tanah.

Untukdiketahui,sebelumdisahkan menjadi UU dalam rapatparipurnaDPR,terjadihujan interupsi karena sebagian kalangan Dewan melihat perlunya penyempurnaan pada UU ini.Anggota Fraksi PPP Dimyati Natakusuma menilai, RUU Pengadaan Tanah dikhawatirkan lebih berpihak kepada pengusaha ketimbang kepentingan masyarakat umum.Karenaitu, diaberpendapatRUUtersebut sebaiknya dima-tangkan dulu sebelum secara resmi disahkan.

“Tidak hanya sinkronisasi, tetapi juga menyangkut masalah substansi. Masih banyak masalah di sini yang bertentangan dengan konstitusi. Mari kita kembalikan pembahasan RUU ini ke panitia khusus (pansus),”katanya. Anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, sangat tidak lazim menyetujui RUU dengan adanya sinkronisasi-sinkronisasi yang tidak diketahui.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Tjahjo Kumolo dalam interupsinya meminta penundaan pengesahan RUU tersebut karena masih banyak poin yang berpotensi merugikan masyarakat. “Kami menolak pengesahan RUU ini karena terlalu pro-investor,”tegasnya. Akibat banyaknya interupsi dari berbagai fraksi,Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang menjadi pimpinan sidang menunda pembahasan rapat hingga siang.Pembahasan baru dilanjutkan pada pukul 01.30 WIB.

Setelah melalui lobi- lobi, akhirnya semua fraksi bisa menyetujui pengesahan RUU tersebut menjadi UU. Anggota Fraksi PAN Ahmad Rubai juga menilai jika pemberlakuan UU itu bisa merugikan masyarakat. Karena itu perlu ada penjaminan perlindungan atas hak-hak rakyat sebagai pemilik tanah. Dia berpandangan, selama ini banyak proses ganti rugi yang pemberiannya tidak kepada yang berhak,tetapi justru pada yang diberi hak kewenangan. mn latief/rahmad sahid/ heru febrianto

 

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA
    http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/452392/ PDF Print
    Saturday, 17 December 2011
    KONSORSIUM Pembaharuan Agraria (KPA) berencana mengajukan uji materi (judicial review) atas Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang disahkan DPR kemarin.

    KPA menilai terjadi kontradiksi antara aturan dengan konstitusi dan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Wakil Sekjen KPA Bidang Advokasi Kebijakan DD Shineba mengatakan, UU Pengadaan Tanah dari awal sudah melanggar prinsip pengakuan atas hukum adat yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.Selain itu melanggar hak untuk memiliki pada Pasal 28H ayat (4) dan prinsip demokrasi ekonomi yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4).Pemerintah, menurut Shineba, berkewajiban menghormati hak kesatuan masyarakat adat berikut hak tradisionalnya. Sementara hukum positif di Indonesia mengharuskan semua tanah memiliki dokumen kepemilikan, padahal tidak semua tanah memilikinya, terutama yang diatur dengan hukum adat. “Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi, tidak bisa dihilangkan secara sewenang-wenang. Dalam UU tersebut dengan alasan untuk kepentingan umum bisa menghilangkan hak,”ujarnya.UU ini, menurut dia, akan berpotensi melegitimasi perampasan tanah. Karena saat ini di Indonesia hanya sebagian kecil tanah yang sudah dilindungi dengan dokumen hukum lengkap, sisanya masih dimiliki secara tradisional. Shineba menyatakan, dari 85 juta bidang tanah,pada 2004 baru tercatat 26 juta bidang yang besertifikat atau 30%. Penambahan terjadi pada 2005–2008 sebanyak 13 juta sertifikat hingga total sampai saat ini masih sekitar 60% bidang tanah yang belum besertifikat.“

    Padahal UU ini mensyaratkan bukti sertifikat yang menjadi dasar ganti rugi tanah. Bagaimana dengan nasib tanah- tanah tanpa sertifikat yang jumlahnya jauh lebih banyak itu?”ujarnya. Selain itu, UU Pengadaan Tanah ini juga hadir dalam situasi pembangunan nasional yang tidak punya peta perencanaan penggunaan tanah nasional (national land use planning map). Karena itu, hal tersebut akan bisa dengan mudah menyulut konflik dan kompetisi penggunaan tanah.

    Untukdiketahui,sebelumdisahkan menjadi UU dalam rapatparipurnaDPR,terjadihujan interupsi karena sebagian kalangan Dewan melihat perlunya penyempurnaan pada UU ini.Anggota Fraksi PPP Dimyati Natakusuma menilai, RUU Pengadaan Tanah dikhawatirkan lebih berpihak kepada pengusaha ketimbang kepentingan masyarakat umum.Karenaitu, diaberpendapatRUUtersebut sebaiknya dima-tangkan dulu sebelum secara resmi disahkan.

    “Tidak hanya sinkronisasi, tetapi juga menyangkut masalah substansi. Masih banyak masalah di sini yang bertentangan dengan konstitusi. Mari kita kembalikan pembahasan RUU ini ke panitia khusus (pansus),”katanya. Anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, sangat tidak lazim menyetujui RUU dengan adanya sinkronisasi-sinkronisasi yang tidak diketahui.

    Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Tjahjo Kumolo dalam interupsinya meminta penundaan pengesahan RUU tersebut karena masih banyak poin yang berpotensi merugikan masyarakat. “Kami menolak pengesahan RUU ini karena terlalu pro-investor,”tegasnya. Akibat banyaknya interupsi dari berbagai fraksi,Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang menjadi pimpinan sidang menunda pembahasan rapat hingga siang.Pembahasan baru dilanjutkan pada pukul 01.30 WIB.

    Setelah melalui lobi- lobi, akhirnya semua fraksi bisa menyetujui pengesahan RUU tersebut menjadi UU. Anggota Fraksi PAN Ahmad Rubai juga menilai jika pemberlakuan UU itu bisa merugikan masyarakat. Karena itu perlu ada penjaminan perlindungan atas hak-hak rakyat sebagai pemilik tanah. Dia berpandangan, selama ini banyak proses ganti rugi yang pemberiannya tidak kepada yang berhak,tetapi justru pada yang diberi hak kewenangan. mn latief/rahmad sahid/ heru febrianto

     

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on