Sabtu, 17 Desember 2011 09:56 wib
Ilustrasi
JAKARTA – Sidang paripurna DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjadi undang-undang (UU) setelah melakukan lobi antarfraksi. Seluruh pimpinan fraksi sepakat menyetujui substansi RUU tersebut meskipun beberapa ada yang memberi catatan.”Akhirnya kita memiliki UU mengenai pengadaan tanah,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang memimpin sidang paripurna DPR di Jakarta.

Pramono mengungkapkan, keberadaan UU ini sangat penting bagi perlindungan dan hakhak masyarakat yang lahannya digunakan untuk pembangunan. Pemerintah dan swasta tidak bisa seenaknya melakukan penggusuran karena ada ramburambu yang tegas dan jelas dalam UU tersebut.

“Intinya bagaimana pembangunan berjalan, tetapi tidak ada perampasan hak-hak warga,”ungkap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan usul pemerintah yang disampaikan melalui surat nomor R-98/Pres/ 12/2010 tertanggal 5 Desember 2010. Selanjutnya melalui rapat paripurna pada 25 Januari 2011 dibentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas RUU tersebut.

Dengan mandat rapat paripurna, Pansus RUU Pengadaan Tanah telah bekerja selama setahun dengan mengunjungi lima daerah, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bali, Papua, dan Sulawesi Utara. Jumlah daftar inventarisasi masalah (DIM) sebanyak 379 buah.RUU ini terdiri atas delapan bab dan 61 pasal.

Ketua Pansus RUU Pengadaan Tanah Daryatmo Mardiyanto saat menyampaikan laporan akhirnya memaparkan, hambatan pengadaan tanah sering kali bersumber pada penolakan masyarakat, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ganti rugi RUU ini mengatur ketentuan ganti kerugian tidak hanya dalam bentuk uang, melainkan memberikan pilihan atas jenis dan bentuk kerugian yang terdiri atas uang, tanah pengganti, permukiman kembali,kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui kedua pihak.

“Pilihan atas nilai dan bentuk ganti rugi merupakan pengaturan yang sama sekali baru dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum,”jelasnya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap UU Pengadaan Tanah dapat melancarkan pembangunan proyek infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang direncanakan mencapai 7–7,7 persen pada 2014 mendatang. “Jadi, kalau pemerintah ingin membangun untuk kepentingan rakyat banyak,itu tanahnya bisa dibebaskan dengan harga wajar,”ujar Menkeu di Nusa Dua,Bali. (Koran SI/Koran SI/wdi)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA
    Sabtu, 17 Desember 2011 09:56 wib
    Ilustrasi
    JAKARTA – Sidang paripurna DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjadi undang-undang (UU) setelah melakukan lobi antarfraksi. Seluruh pimpinan fraksi sepakat menyetujui substansi RUU tersebut meskipun beberapa ada yang memberi catatan.”Akhirnya kita memiliki UU mengenai pengadaan tanah,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang memimpin sidang paripurna DPR di Jakarta.

    Pramono mengungkapkan, keberadaan UU ini sangat penting bagi perlindungan dan hakhak masyarakat yang lahannya digunakan untuk pembangunan. Pemerintah dan swasta tidak bisa seenaknya melakukan penggusuran karena ada ramburambu yang tegas dan jelas dalam UU tersebut.

    “Intinya bagaimana pembangunan berjalan, tetapi tidak ada perampasan hak-hak warga,”ungkap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

    UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan usul pemerintah yang disampaikan melalui surat nomor R-98/Pres/ 12/2010 tertanggal 5 Desember 2010. Selanjutnya melalui rapat paripurna pada 25 Januari 2011 dibentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas RUU tersebut.

    Dengan mandat rapat paripurna, Pansus RUU Pengadaan Tanah telah bekerja selama setahun dengan mengunjungi lima daerah, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bali, Papua, dan Sulawesi Utara. Jumlah daftar inventarisasi masalah (DIM) sebanyak 379 buah.RUU ini terdiri atas delapan bab dan 61 pasal.

    Ketua Pansus RUU Pengadaan Tanah Daryatmo Mardiyanto saat menyampaikan laporan akhirnya memaparkan, hambatan pengadaan tanah sering kali bersumber pada penolakan masyarakat, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ganti rugi RUU ini mengatur ketentuan ganti kerugian tidak hanya dalam bentuk uang, melainkan memberikan pilihan atas jenis dan bentuk kerugian yang terdiri atas uang, tanah pengganti, permukiman kembali,kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui kedua pihak.

    “Pilihan atas nilai dan bentuk ganti rugi merupakan pengaturan yang sama sekali baru dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum,”jelasnya.

    Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap UU Pengadaan Tanah dapat melancarkan pembangunan proyek infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang direncanakan mencapai 7–7,7 persen pada 2014 mendatang. “Jadi, kalau pemerintah ingin membangun untuk kepentingan rakyat banyak,itu tanahnya bisa dibebaskan dengan harga wajar,”ujar Menkeu di Nusa Dua,Bali. (Koran SI/Koran SI/wdi)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on