PGI Sambut Keterbukaan dari Presiden Yudhoyono

Jakarta, Kompas – Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, yang jemaatnya tersebar di Papua, menyambut baik dan mengapresiasi keterbukaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian damai di Papua.

Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom, Sabtu (17/12), di Jakarta, menceritakan hasil pertemuan PGI dengan Presiden Yudhoyono di rumah pribadi Presiden di Puri Cikeas, Jawa Barat, pada malam sebelumnya. Pertemuan itu, antara lain, dihadiri Ketua Umum PGI AA Yewanggoe, Ketua Karl Erari, Gomar, Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia (GKI) Papua Yemima Krey, Ketua Gereja Baptis Papua Socrates Yoman, Ketua Sinode Kingmi Benny Giay, ML Wanma, dan R Korain.

Presiden saat itu, antara lain, didampingi Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

”Kami menyambut baik keterbukaan Presiden untuk mengajak semua pihak duduk bersama dan mencari solusi,” kata Gomar. Pertemuan berikutnya akan dilakukan pada pertengahan bulan depan dan diharapkan dapat diikuti banyak pihak.

Dalam pertemuan itu, Yemima mengungkapkan berbagai masalah yang timbul akibat pemerintah tidak konsisten dalam pelaksanaan otonomi khusus. Selain itu, juga ada stigma separatisme yang ditudingkan kepada warga Papua yang kritis.

Benny Giay pun menyinggung pendekatan kekerasan dan stigma terhadap orang Papua yang dianggap bodoh dan separatis, yang membuat warga merasa tak diterima. Justru kekerasan militer dan budaya yang membuat orang Papua berpikir untuk merdeka.

Dalam jumpa pers bersama gereja-gereja Papua, dipaparkan tentang pijakan pembangunan di Papua yang berpihak kepada pendatang dan secara otomatis menyingkirkan eksistensi orang asli. Pembangunan yang dikawal dengan aparat yang represif menimbulkan benih bertumbuhnya nasionalisme Papua. Hal ini direspons pemerintah sebagai alasan menumpas orang Papua. Akibatnya, terjadi lingkar kekerasan yang berpotensi memusnahkan orang Papua.

Respons Presiden yang mengajak dialog untuk mencari jalan dalam konteks kedaulatan Indonesia, otonomi khusus, pembangunan, aksi afirmatif, serta penindakan atas pelanggaran hukum dan hak asasi manusia disambut positif oleh PGI. Apalagi, Presiden menyatakan akan membuka ruang dialog yang lebih luas dan menghentikan semua ruang kekerasan demi tercapainya dialog itu.

”Presiden berjanji akan menghentikan sementara Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sampai ditemukan solusi sebagai hasil duduk bersama,” kata Socrates.

Menurut Djoko, UP4B dalam menjalankan tugas harus mengakomodasi saran dan masukan semua pihak. Karena itu, UP4B selama bertugas diharapkan dapat berdialog dengan semua kalangan, termasuk tokoh agama. PGI mendukung janji pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang salah selama ini. (edn)

sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/12/19/02355036/cari.solusi.bagi.papua

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    PGI Sambut Keterbukaan dari Presiden Yudhoyono

    Jakarta, Kompas – Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, yang jemaatnya tersebar di Papua, menyambut baik dan mengapresiasi keterbukaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian damai di Papua.

    Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom, Sabtu (17/12), di Jakarta, menceritakan hasil pertemuan PGI dengan Presiden Yudhoyono di rumah pribadi Presiden di Puri Cikeas, Jawa Barat, pada malam sebelumnya. Pertemuan itu, antara lain, dihadiri Ketua Umum PGI AA Yewanggoe, Ketua Karl Erari, Gomar, Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia (GKI) Papua Yemima Krey, Ketua Gereja Baptis Papua Socrates Yoman, Ketua Sinode Kingmi Benny Giay, ML Wanma, dan R Korain.

    Presiden saat itu, antara lain, didampingi Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

    ”Kami menyambut baik keterbukaan Presiden untuk mengajak semua pihak duduk bersama dan mencari solusi,” kata Gomar. Pertemuan berikutnya akan dilakukan pada pertengahan bulan depan dan diharapkan dapat diikuti banyak pihak.

    Dalam pertemuan itu, Yemima mengungkapkan berbagai masalah yang timbul akibat pemerintah tidak konsisten dalam pelaksanaan otonomi khusus. Selain itu, juga ada stigma separatisme yang ditudingkan kepada warga Papua yang kritis.

    Benny Giay pun menyinggung pendekatan kekerasan dan stigma terhadap orang Papua yang dianggap bodoh dan separatis, yang membuat warga merasa tak diterima. Justru kekerasan militer dan budaya yang membuat orang Papua berpikir untuk merdeka.

    Dalam jumpa pers bersama gereja-gereja Papua, dipaparkan tentang pijakan pembangunan di Papua yang berpihak kepada pendatang dan secara otomatis menyingkirkan eksistensi orang asli. Pembangunan yang dikawal dengan aparat yang represif menimbulkan benih bertumbuhnya nasionalisme Papua. Hal ini direspons pemerintah sebagai alasan menumpas orang Papua. Akibatnya, terjadi lingkar kekerasan yang berpotensi memusnahkan orang Papua.

    Respons Presiden yang mengajak dialog untuk mencari jalan dalam konteks kedaulatan Indonesia, otonomi khusus, pembangunan, aksi afirmatif, serta penindakan atas pelanggaran hukum dan hak asasi manusia disambut positif oleh PGI. Apalagi, Presiden menyatakan akan membuka ruang dialog yang lebih luas dan menghentikan semua ruang kekerasan demi tercapainya dialog itu.

    ”Presiden berjanji akan menghentikan sementara Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sampai ditemukan solusi sebagai hasil duduk bersama,” kata Socrates.

    Menurut Djoko, UP4B dalam menjalankan tugas harus mengakomodasi saran dan masukan semua pihak. Karena itu, UP4B selama bertugas diharapkan dapat berdialog dengan semua kalangan, termasuk tokoh agama. PGI mendukung janji pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang salah selama ini. (edn)

    sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/12/19/02355036/cari.solusi.bagi.papua

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on