10 Desember merupakan hari dimana setiap orang diseluruh dunia memperingati hari hak asasi manusia. Hari ini merupakan sebuah momentum dimana kita mendesak agar setiap orang harus terpenuhi hak-hak dasarnya dan tidak boleh dikurangi sedikitpun hak-haknya karena akan mempengaruhi esensinya sebagai manusia.

Untuk memastikan bahwa hak-hak dasar manusia tersebut terpenuhi dan tidak dilanggar sedikitpun, maka berbagai instrumen hukum baik internasional (DUHAM, Kovenan Sipil dan politik, kovenan ekosob, CEDAW, Deklarasi Pengakuan Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang menyebutkan bahwa Masyarakat Adat berhak untuk menentukan diri mereka sendiri, punya hak atas tanah, teritori dan sumber daya alam yang mereka miliki, gunakan dan kuasai secara adat. Masyarakat lokal memiliki hak mengendalikan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, berhak mandiri, menerapkan hukum adat dan kebiasaan, berhak memberikan atau tidak memberikan keputusan bebas

Pasal 1 ayat (2) pada kovenan ekosob menyebutkan bahwa “Semua rakyat dapat secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumber daya mereka sendiri, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional atas dasar prinsip keuntungan bersama serta hukum internasional. Tidak dibenarkan suatu bangsa merampas upaya penghidupan rakyatnya sendiri”.

Dalam konteks Indonesia, Konstitusi merupakan dasar atau pondasi bagi negara untuk menegakkan dan memenuhi hak-hak dasar rakyatnya. Setidaknya, ada 14 pasal terkait dengan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, termasuk pasal 18 terkait dengan hak bagi masyarakat adat.

Hampir 4 dekade perjuangan penegakan hak asasi manusia masih dilekatkan atau difokuskan pada hak sipil dan politik, demikian juga yang terjadi di Indonesia. Padahal pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya tidak kalah mengerikannya. Menguatnya rezim ekonomi global, pelangaran hak asasi manusia khususnya hak ekonomi sosial dan budaya semakin meningkat. Dengan atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, masyarakat miskin dikorbankan, tanahnya dirampas. yang kemudian melahirkan penggusuran, pemiskinan yang jumlahnya tidak kurang dari 32 juta orang miskin sampai tahun 2010. Disisi yang lain, biaya kesehatan mahal, pendidikan dikomersilkan, subsidi terhadap rakyat dicabut.

Setidaknya di Indonesia, ada 100 kabupaten yang rawan pangan, mayoritas (85%) petani di Indonesia hanya petani gurem, belum lagi konflik yang terkait dengan tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Tercatat Sejak tahun 1970-2001, keterlibatan militer terjadi di 18 provinsi dan melibatkan semua angkatan, termasuk Polri. Dari 1.753 kejadian konflik agraria, sebanyak 61 kasus melibatkan militer (data KPA) untuk kepentingan investasi khususnya industri ekstraktif seperti perkebunan sawit dan tambang. Hingga tahun 2008, tercatat 10,8 juta hektar tanah petani dan masyarakat adat telah dirampas oleh perusahaan yang difasilitasi negara

Sayangnya, berbagai perangkat atau instrumen tersebut belum dapat memastikan terjamin dan terpenuhinya hak asasi manusia. di berbagai belahan bumi, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang, hak asasi manusia sering kali diabaikan dan bahkan dilanggar. di Indonesia, Berbagai krisis yang dialami oleh rakyat seperti kemiskinan, konflik tanah yang tak kunjung selesai, gizi buruk, kelaparan terus menerus terjadi, dan jika krisis ini dicermati secara global dan nasional, kecendrungan semakin melemahnya Negara (state) untuk melakukan fungsi dan perannya untuk melindungi (to protect), menghormati (to respect) dan memenuhi (to fullfil) semakin dirasakan.  Padahal, dalam konteks pemenuhan hak ekosob, dibutuhkan peran negara yang lebih besar, juga termasuk peran aktor non negara seperti investor.

Bahkan, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar rakyat dilakukan secara legal melalui berbagai kebijakan negara dan mengatasnamakan pembangunan. sebut saja UU Pengelolaan sumber daya air dan UU penanaman modal asing. Belum lagi RUU lain yang akan semakin mengancam kehidupan rakyat terutama rakyat miskin seperti UU pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Ancaman yang juga mesti diingat adalah terkait dengan berbagai upaya mitigasi perubahan iklim, salah satunya dengan penetapan wilayah hidup masyarakat sebagai wilayah proyek REDD. Pengalaman selama ini terjadi, di wilayah yang masuk dalam kawasan konservasi atau kawasan lindung, masyarakat kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber daya hutan dan alamnya.

Free Prior and Informed Consent sebagai bagian utama dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan pembangunan dan program atau proyek apapun harusnya diletakkan pada sebuah upaya pemenuhan hak asasi manusia, sehingga standar-standar yang digunakan haruslah dimaksudkan dalam kerangka menjamin, menghormati dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Demikian juga halnya dengan konflik sosial yang berakar dari konflik SDA, harusnya dapat segera diselesaikan dengan menggunakan cara-cara yang mengedepankan perspektif korban dan berbasiskan pada pemenuhan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan, sebagaimana amanah Konstitusi.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    10 Desember merupakan hari dimana setiap orang diseluruh dunia memperingati hari hak asasi manusia. Hari ini merupakan sebuah momentum dimana kita mendesak agar setiap orang harus terpenuhi hak-hak dasarnya dan tidak boleh dikurangi sedikitpun hak-haknya karena akan mempengaruhi esensinya sebagai manusia.

    Untuk memastikan bahwa hak-hak dasar manusia tersebut terpenuhi dan tidak dilanggar sedikitpun, maka berbagai instrumen hukum baik internasional (DUHAM, Kovenan Sipil dan politik, kovenan ekosob, CEDAW, Deklarasi Pengakuan Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang menyebutkan bahwa Masyarakat Adat berhak untuk menentukan diri mereka sendiri, punya hak atas tanah, teritori dan sumber daya alam yang mereka miliki, gunakan dan kuasai secara adat. Masyarakat lokal memiliki hak mengendalikan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, berhak mandiri, menerapkan hukum adat dan kebiasaan, berhak memberikan atau tidak memberikan keputusan bebas

    Pasal 1 ayat (2) pada kovenan ekosob menyebutkan bahwa “Semua rakyat dapat secara bebas mengatur segala kekayaan dan sumber daya mereka sendiri, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional atas dasar prinsip keuntungan bersama serta hukum internasional. Tidak dibenarkan suatu bangsa merampas upaya penghidupan rakyatnya sendiri”.

    Dalam konteks Indonesia, Konstitusi merupakan dasar atau pondasi bagi negara untuk menegakkan dan memenuhi hak-hak dasar rakyatnya. Setidaknya, ada 14 pasal terkait dengan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, termasuk pasal 18 terkait dengan hak bagi masyarakat adat.

    Hampir 4 dekade perjuangan penegakan hak asasi manusia masih dilekatkan atau difokuskan pada hak sipil dan politik, demikian juga yang terjadi di Indonesia. Padahal pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya tidak kalah mengerikannya. Menguatnya rezim ekonomi global, pelangaran hak asasi manusia khususnya hak ekonomi sosial dan budaya semakin meningkat. Dengan atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, masyarakat miskin dikorbankan, tanahnya dirampas. yang kemudian melahirkan penggusuran, pemiskinan yang jumlahnya tidak kurang dari 32 juta orang miskin sampai tahun 2010. Disisi yang lain, biaya kesehatan mahal, pendidikan dikomersilkan, subsidi terhadap rakyat dicabut.

    Setidaknya di Indonesia, ada 100 kabupaten yang rawan pangan, mayoritas (85%) petani di Indonesia hanya petani gurem, belum lagi konflik yang terkait dengan tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Tercatat Sejak tahun 1970-2001, keterlibatan militer terjadi di 18 provinsi dan melibatkan semua angkatan, termasuk Polri. Dari 1.753 kejadian konflik agraria, sebanyak 61 kasus melibatkan militer (data KPA) untuk kepentingan investasi khususnya industri ekstraktif seperti perkebunan sawit dan tambang. Hingga tahun 2008, tercatat 10,8 juta hektar tanah petani dan masyarakat adat telah dirampas oleh perusahaan yang difasilitasi negara

    Sayangnya, berbagai perangkat atau instrumen tersebut belum dapat memastikan terjamin dan terpenuhinya hak asasi manusia. di berbagai belahan bumi, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang, hak asasi manusia sering kali diabaikan dan bahkan dilanggar. di Indonesia, Berbagai krisis yang dialami oleh rakyat seperti kemiskinan, konflik tanah yang tak kunjung selesai, gizi buruk, kelaparan terus menerus terjadi, dan jika krisis ini dicermati secara global dan nasional, kecendrungan semakin melemahnya Negara (state) untuk melakukan fungsi dan perannya untuk melindungi (to protect), menghormati (to respect) dan memenuhi (to fullfil) semakin dirasakan.  Padahal, dalam konteks pemenuhan hak ekosob, dibutuhkan peran negara yang lebih besar, juga termasuk peran aktor non negara seperti investor.

    Bahkan, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar rakyat dilakukan secara legal melalui berbagai kebijakan negara dan mengatasnamakan pembangunan. sebut saja UU Pengelolaan sumber daya air dan UU penanaman modal asing. Belum lagi RUU lain yang akan semakin mengancam kehidupan rakyat terutama rakyat miskin seperti UU pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Ancaman yang juga mesti diingat adalah terkait dengan berbagai upaya mitigasi perubahan iklim, salah satunya dengan penetapan wilayah hidup masyarakat sebagai wilayah proyek REDD. Pengalaman selama ini terjadi, di wilayah yang masuk dalam kawasan konservasi atau kawasan lindung, masyarakat kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber daya hutan dan alamnya.

    Free Prior and Informed Consent sebagai bagian utama dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan pembangunan dan program atau proyek apapun harusnya diletakkan pada sebuah upaya pemenuhan hak asasi manusia, sehingga standar-standar yang digunakan haruslah dimaksudkan dalam kerangka menjamin, menghormati dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

    Demikian juga halnya dengan konflik sosial yang berakar dari konflik SDA, harusnya dapat segera diselesaikan dengan menggunakan cara-cara yang mengedepankan perspektif korban dan berbasiskan pada pemenuhan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan, sebagaimana amanah Konstitusi.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on