Tuesday, 27 December 2011 16:32 Ignatius Indro, Reporter Green Radio

KBR68H – Sepanjang tahun ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)  menerima lebih dari 700 laporan terkait konflik lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan di Indonesia.

Anggota Komnas Nurcholis menilai pemerintah tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mengatasi konflik lahan yang berujung pada tindak kekerasan. Konflik ini muncul karena adanya dualisme hukum perizinan yang lebih berpihak pada perusahaan dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

“Itu kami melihat bahwa di birokrasi itu tidak ada mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi izin dikeluarkan namun mekanisme ketika masyarakat komplain terhadap hak-haknya tidak bisa disalurkan atau dicarikan jalan keluar,” ungkap Nurcholis.

Nurcholis mengatakan, untuk mencegah semakin banyaknya konflik, pemerintah harus segera membuat payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat atas lahan mereka.

 http://www.greenradio.fm/news/latest/7536-komnas-terima-ratusan-laporan-konflik-lahan-
Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Tuesday, 27 December 2011 16:32 Ignatius Indro, Reporter Green Radio

    KBR68H – Sepanjang tahun ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)  menerima lebih dari 700 laporan terkait konflik lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan di Indonesia.

    Anggota Komnas Nurcholis menilai pemerintah tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mengatasi konflik lahan yang berujung pada tindak kekerasan. Konflik ini muncul karena adanya dualisme hukum perizinan yang lebih berpihak pada perusahaan dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

    “Itu kami melihat bahwa di birokrasi itu tidak ada mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi izin dikeluarkan namun mekanisme ketika masyarakat komplain terhadap hak-haknya tidak bisa disalurkan atau dicarikan jalan keluar,” ungkap Nurcholis.

    Nurcholis mengatakan, untuk mencegah semakin banyaknya konflik, pemerintah harus segera membuat payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat atas lahan mereka.

     http://www.greenradio.fm/news/latest/7536-komnas-terima-ratusan-laporan-konflik-lahan-
    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on